Hampir 40% dari warga kota di Indonesia masih merasakan kotanya belum nyaman huni. Hal ini terungkap dalam survei Indonesia Most Livable City Index (MLCI) 2017 yang dilansir Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) pada acara Indonesia Planning Outlook 2018 di Jakarta, awal Februari lalu.

IAP menilai tantangan pembangunan ke depan harus dijawab melalui perencanaan tata ruang nasional yang berfokus pada penyelarasan daya dukung ruang, dan ketersedian lahan dengan target pembangunan. Dengan percepatan pembangunan infrastruktur di semua lini, ditambah ada lebih dari 5.000 Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi di semua kota dan kabupaten yang harus diselesaikan, maka negara mutlak hadir untuk merealisasikan kepastian hukum ruang di Indonesia.

“Negara wajib hadir dalam melakukan perencanaan tata ruang nasional sehingga mampu menciptakan ruang-ruang layak hidup dan mampu menopang kesejahteraan masyarakat Indonesia. Saat ini harapan perencanaan kota-kota masa depan yang nyaman dan produktif masih sebatas tataran wacana populis,” ungkap Bernardus Djonoputro, Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) dalam dialog yang dihadiri para ahli perencana kota dan wilayah dan pejabat terkait di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN tersebut.

Dia menambahkan, isu-isu lintas sektor dalam perencanaan menekankan pentingnya pendekatan holistik perencanaan dan terakomodasinya semua matra ruang. Urusan tata ruang juga tidak dapat dilepaskan dari pengembangan perkotaan dan perdesaan, maupun pengembangan wilayah strategis dan khusus lainnya.

Menurut Bernie, demikian dia akrab dipanggil, harus ada upaya paduserasi sektoral dalam penataan ruang dan pertanahan yang lebih peka terhadap pelayanan mayarakat umum, kepastian hukum dan pada gilirannya membawa Indonesia menjadi semakin kompetitif di konstelasi regional.

“Fokus ke depan hendaknya diarahkan pada perencanaan ruang Indonesia yang inovatif, mumpuni, yang berpihak kepada kebutuhan masyarakat, dan tata ruang menjadi panglima pembangunan dan pemanfaatan ruang. Pemerintah harus berani melakukan terobosan dalam mazhab perencanaan lintas matra dan lintas sektor,” papar dia.

Tata ruang, tambah Bernie, diminta untuk tidak hanya mengikuti kemauan pasar semata, tapi mampu mendorong iklim investasi yang kondusif dengan cara mengarahkan kegiatan investasi agar menempati ruang yang sesuai dengan prinsip keberlanjutan pembangunan.

Jadi Patokan

Survei MLCI 2017 dilaksanakan serentak di 19 provinsi dan 26 kota di Indonesia mencakup beberapa aspek, seperti perumahan, keamanan kota, fasilitas kelompok rentan, perekonomian, fasilitas ekonomi, sektor informal, politik kota, fasilitas taman kota, dan lain-lain.

Dari survei itu, Provinsi DKI Jakarta termasuk dalam average tier city, atau termasuk dalam kelompok kota dengan index livability rata-rata dengan skor 62,6 pada 2017. Namun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yakni pada 2009, 2011 dan 2014 – indeks DKI Jakarta itu mengalami peningkatan performa bila dibandingkan survei MLCI di tahun-tahun tadui. Saat itu Jakarta masuk dalam kelompok bottom tier city.

Menanggapi survei MLCI 2017 itu, Ketua IAP DKI Jakarta, Dhani Muttaqin, menyoroti bahwa hasil MLCI ini perlu dijadikan refleksi bagi kota Jakarta dan menjadikan temuan ini sebagai patokan dalam pembangunan Jakarta ke depan.

Menurut Dhani, salah satu bentuk konkritnya yakni dengan menjadikan hasil survei MLCI sebagai panduan dalam penyusunan RPJMD DKI Jakarta 2017 – 2022 dan proses Peninjauan Kembali RTRW DKI Jakarta yang sedang dilakukan.

Dia menambahkan livability merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan warga yang akan memicu produktifitas dan efisiensi kota. MLCI ini sejalan dengan visi Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno untuk menjadikan DKI Jakarta sebagai kota yang maju dan bahagia warganya.

“Survei ini juga akan dipakai sebagai pegangan bagi IAP DKI Jakarta untuk mengawal proses pembangunan Jakarta. Sebagai asosiasi profesi di bidang perencanaan kota, IAP akan selalu memberikan masukan dalam pembangunan Kota Jakarta,” tegas Dhani. MLCI ini merupakan salah satu kiprah IAP dalam memberikan benchmark bagi pembangunan kota yang layak huni dan nyaman untuk seluruh warga.

Dhani juga mengutarakan, IAP DKI Jakarta memiliki beberapa program untuk menjadikan Jakarta sebagai kota layak huni. Diantaranya ialah bagaimana menjadikan Jakarta sebagai Walkable City atau kota ramah pejalan kaki dengan meningkatkan kualitas pedestrian maupun program One Kecamanan One Planner (OK-OP) yang ditujukan guna meningkatkan partisipasi warga dalam pembangunan kota.

Kedua program ini dilakukan oleh IAP DKI Jakarta sebagai upaya untuk meningkatkan tingkat kenyamanan hidup di Jakarta. Apalagi, aspek fasilitas pedestrian dan rendahnya partisipasi publik adalah dua aspek yang dianggap buruk oleh masyarakat dalam survey MLCI 2017 di Jakarta.

Kota Solo Ternyaman

Hasil survei Indonesia Most Livable City Index (MLCI) 2017, DKI Jakarta berada pada posisi ke-15, jauh di bawah Bandung, Banjarmasin, bahkan Palembang. Pada 2014, nilai indeks Jakarta adalah 62,14, dan pada 2017 naik tipis menjadi 62,6.Sedangkan di posisi teratas kota paling nyaman di Indonesia masih diduduki Solo.

Kota Solo menempati peringkat pertama dengan penilaian tertinggi yaitu 66,9. Disusul Balikpapan (65,8) dan Denpasar (65,5) yang tetap konsisten menempati posisi top tier cities. Meski demikian, bila dibandingkan dengan survei 2014, presentase kenyamanan hunian di Solo dan Balikpapan turun. Sebelumnya, Solo sempat meraih nilai indeks 69,38 dan Balikpapan 71,17 yang mendudukkannya sebagai kota ternyaman dihuni tahun 2014.

Sementara itu, Palembang, Semarang dan Banjarmasin menunjukkan peningkatan kualitas dari tahun ke tahun. Palembang, misalnya, pada 2011 lalu hanya meraih nilai 57,16. Pada 2014 justru mengalami kenaikan mencapai 65,48 dan menjadi 66,6 pada 2017. Demikian halnya Semarang dan Banjarmasin, yang sebelumnya pada 2011 harus puas mendapatkan nilai 54,63 dan 53,16, kini melesat menjadi 65,4 dan 65,1. RIN