ASPIRASI DAERAH

Minat Masyarakat Membeli Properti di Kalteng Masih Rendah

Administrator | Rabu, 12 Februari 2020 - 11:41:40 WIB | dibaca: 148 pembaca

Ketua DPD Realestat Indonesi Kalimantan Tengah (REI Kalteng) Frans Martinus

Pemerintah pada tahun ini cukup banyak memberikan insentif atau relaksasi kebijakan terhadap sektor properti. Namun sayangnya, kebijakan dari pemerintah pusat tersebut di Kalimantan Tengah belum banyak berdampak terutama untuk menarik minat masyarakat membeli properti. Akibatnya, masyarakat tetap lebih senang membeli barang-barang konsumtif.

Hal tersebut diungkapkan Ketua DPD Realestat Indonesi Kalimantan Tengah (REI Kalteng) Frans Martinus kepada Majalah RealEstat, baru-baru ini.

Menurut dia, dalam situasi pasar properti yang masih kurang menggembirakan saat ini, selain dibutuhkan kreativitas pengembang, memang perlu ada relaksasi dari pemerintah untuk meningkatkan daya beli dan minat beli masyarakat Kalteng terhadap properti.

“Pemerintah terutama bisa terus mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk membeli rumah dan juga mengedukasi masyarakar agar bisa mengelola keuangan mereka. Saat ini masih banyak orang lebih memilih belanja konsumtif dibandingkan properti baik sebagai kebutuhan dasar maupun untuk investasi,” ungkap Frans.

Di Kalteng, masalah minat membeli ini sangat penting, sebab sebagian besar penduduk Kalteng tengah berada di usia produktif alias milenial. Masalah lain adalah daya beli yang turun karena Palangkaraya sendiri, sebagai ibu kota Provinsi Kalteng, tidak memiliki industri yang bisa mendorong ekonomi.

Hal ini juga butuh dorongan pemerintah untuk menciptakan spot-spot ekonomi baru, apakah itu dengan mendorong pariwisata dan kuliner, atau memasukkan investasi sebagai kota industri. Apalagi jumlah penduduk di Kalteng juga relatif sedikit.

Rumah Bersubsidi
Dikatakan Frans, saat ini kekurangan pasokan rumah (backlog) di Kalteng diperkirakan mencapai 30.000 unit, berdasarkan data yang diambil dari kelompok kerja properti di Kalteng. Namun kemampuan pengembang di daerah tersebut dalam memasok rumah masih jauh di bawah angka backlog.

Tahun ini, REI Kalteng menargetkan pembangunan 6.400 unit rumah subsidi, dimana hingga awal Agustus 2019 baru terealisasi sekitar 50 persennya. Hal itu terkendala karena habisnya kuota FLPP. Dia memprediksi hingga akhir tahun kemungkinan pembangunan rumah subsidi di provinsi tersebut hanya akan mencapai 70 persen dari target. Padahal di awal tahun Frans memproyeksikan sektor properti akan naik 20 persen dibandingkan 2018.

Selain masalah kuota yang tidak pasti, hampir lima tahun berjalan, Program Sejuta Rumah (PSR) di Kalteng masih menghadapi berbagai kendala, seperti belum tuntasnya Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) di Kalimantan Tengah sehingga menyebabkan pengembang tidak dapat leluasa mencari lahan untuk pengembangan perumahan, karena bukan tidak mungkin tanah yang diperoleh masuk dalam kawasan hutan produksi.

“Artinya, kami pengembang harus benar-benar jeli melihat tanah yang telah dibebaskan apakah bisa dibangun perumahan atau tidak. Koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus kuat dan sangat penting, sehingga tidak menjadi masalah di kemudian hari,” ungkap Frans.

Diakui selama ini sering terjadi ada lahan yang sudah lama menjadi area perumahan dan permukiman dan sudah padat penghuni, tapi kemudian malah masuk dalam kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK). Ini diakui sangat merepotkan, karena kalau pun mau diubah harus diurus berjenjang hingga ke tingkat pusat dan butuh waktu lama.

Menurut Frans, ada banyak persoalan pertanahan yang harus segera dicarikan solusi agar tidak menimbulkan gesekan di tengah masyarakat.

Meski begitu, Frans optimis tahun depan properti di Kalteng akan membaik, didorong oleh penunjukan Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai ibu kota baru. Bahkan, Frans memprediksi seluruh wilayah Kalimantan akan terkerek meski dalam porsi yang berbeda-beda. Dia mencontohkan sektor perhotelan di Kalteng yang okupansinya saat ini sudah mencapai 70 persen. (Teti Purwanti)