TATA RUANG

Merajut Sinergisitas Pengelolaan Jabodetabek-Punjur

Administrator | Jumat, 13 November 2020 - 08:54:30 WIB | dibaca: 39 pembaca

Foto: Istimewa

Pengembangan dan pengelolaan kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur) membutuhkan adanya sinergisitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tanpa koordinasi, maka berbagai masalah yang terjadi kawasan ini sulit diselesaikan.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil saat berkunjung ke Balaikota Tangerang, baru-baru ini. Dia menekankan kembali pentingnya sinergisitas sehingga setiap inisiatif dapat menghasilkan output dan dampak (outcome) yang nyata.

“Perpres Jabodetabek-Punjur ini adalah sesuai sasaran Presiden Jokowi tentang pembangunan yang sistematis dan berkelanjutan. Sehingga dengan adanya sinergisitas dapat mempercepat penyelesaian,” kata Menteri Sofyan terkait Perpres Nomor 60 Tahun 2020 dan rencana pembentukan Badan Koordinasi Pengelolaan Kawasan Jabodetabek-Punjur.

Ditambahkan, permasalahan di kawasan Jabodetabek-Punjur membutuhkan kerja sama yang bersifat interregional dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pendekatan HITS (holistik, integratif, tematik, dan spasial) akan diterapkan dalam melihat akar permasalahan dan menciptakan solusi.

Salah satu contoh dari sinergi antara pemerintah pusat dan daerah yang dapat dilakukan adalah program pengendalian banjir, melalui revitalisasi situ-situ yang dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane yang sebagian di antaranya tercatat sebagai aset daerah.

Walikota Tangerang Arief Rachadiono menyambut baik sinergi antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang di kawasan Jabodetabek-Punjur.

“Dengan adanya sinergisitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta Project Management Officer (PMO) ini diharapkan menghasilkan terobosan-terobosan sehingga dapat menyelesaikan Jabodetabek-Punjur semakin cepat,” ungkap dia.

Di kesempatan itu hadir pula sejumlah kepala daerah seperti Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar; Walikota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany; dan Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya.

Pertemuan ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Menteri ATR/Kepala BPN dalam rangka pelaksanaan dari Perpres Nomor 60 tahun 2020. Sebelumnya pada Selasa (7/7/2020) yang lalu, Menteri ATR/Kepala BPN telah berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Sementara pada Kamis (16/7/2020), Menteri Sofyan Djalil melakukan pertemuan dengan Gubernur Banten Wahidin Halim masih dalam upaya membangun sinergisitas Perpres No. 60 Tahun 2020 dan rencana pembentukan Badan Koordinasi Pengelolaan Kawasan Jabodetabekpunjur.

Perpres No. 60 Tahun 2020 mengamanatkan pembentukan Lembaga/Badan Koordinasi Pengelolaan Kawasan Jabodetabek-Punjur untuk memperkuat koordinasi pengembangan dan pengelolaan kawasan serta mengakselerasi debottlenecking.

Dalam struktur organisasinya, Menteri ATR/Kepala BPN akan ditunjuk sebagai ketua dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai wakil ketua. Kemudian tiga gubernur berperan sebagai Koordinator Wilayah yaitu Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat. Selain itu, Lembaga/Badan Koordinasi Jabodetabek-Punjur ini akan dilengkapi dengan Project Management Office (PMO).

Beberapa isu yang dibahas dalam pertemuan dengan Gubernur Wahidin Halim yakni pengelolaan persampahan, salah satunya terkait permasalahan TPA Cipeucang di Kota Tangsel yang pada Mei 2020 lalu mengalami longsor dan mencemari Sungai Cisadane; pengendalian situ, danau, embung, waduk (SDEW), pengendalian banjir, serta transportasi.

Di dalam pertemuan itu, Menteri Sofyan Djalil menyatakan komitmennya untuk menjadi fasilitator koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Asosiasi Siap Membantu
Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Abdul Kamarzuki mengatakan kawasan perkotaan Jabodetabek-Punjur merupakan kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan ekonomi, yang terdiri atas kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya yang membentuk kawasan metropolitan.

Regulasi tersebut merupakan penyesuaian terhadap kondisi, tantangan, dan respons dinamika kebijakan yang terjadi di wilayah Jabodetabek-Punjur yang belum terakomodasi sejak 2008.

“Perpres No. 60 Tahun 2020 itu seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola kawasan Jabodetabek-Punjur terhadap enam isu besar, yaitu banjir, ketersediaan air baku, kemacetan, permasalahan kawasan pesisir, pengaturan kawasan Kepulauan Seribu dan antisipasi pemindahan ibu kota negara (IKN),” kata Abdul Kamarzuki dalam webinar REI beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator DPP REI bidang Tata Ruang, Pengembangan Kawasan, dan Properti Ramah Lingkungan, Hari Ganie berharap dapat dibangun sinergi, koordinasi dan komunikasi yang intens antara Lembaga/Badan Koordinasi Pengelolaan Kawasan Jabodetabek-Punjur dengan swasta termasuk asosiasi pengembang.

Seperti diketahui, REI merupakan asosiasi realestat tertua dan terbesar di Indonesia dengan anggota mencapai 6.200 perusahaan properti dari segala sektor dan segmen, termasuk mayoritas pengembang kawasan kota baru di Jabodetabek.

“Alangkah baiknya jika ada perwakilan dari asosiasi pengembang di dalam badan pengelola kawasan Jabodetabek-Punjur tersebut, sehingga bisa ikut duduk bersama membahas progress dan pengendalian kawasan. Kami selalu siap diajak bersinergi dengan pemerintah,” kata Hari Ganie.

Dengan melibatkan asosiasi seperti REI, ungkap dia, maka pemerintah bisa mendapatkan informasi dan rencana pengembangan dari swasta secara lebih rinci termasuk hal-hal apa saja yang perlu diantisipasi dari sisi tata ruang, pengendalian banjir, kemacetan dan sistem transportasi, kesinambungan ketersediaan air bersih hingga dampak ekonominya.

Dirjen Abdul Kamarzuki mengatakan keterlibatan swasta dalam badan pengelolaan kawasan Jabodetabek-Punjur sangat memungkinkan, karena nantinya memang dibutuhkan kontribusi pemikiran dari para profesional, akademisi termasuk asosiasi pengusaha seperti REI. Sehingga pengembangan kawasan dan perumahan bisa lebih tertata dengan baik. (Rinaldi)
 
Sumber:
 
Majalah REI