AKTUAL

Diskusi The HUD Institute

Mengkritisi Keberlanjutan Program Sejuta Rumah

Administrator | Rabu, 06 November 2019 - 10:14:31 WIB | dibaca: 175 pembaca

Foto: Istimewa

Pemerintah sejak tahun 2015 menggulirkan Program Sejuta Rumah (PSR) untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Program itu dinilai cukup meringankan masyarakat mengingat uang muka yang diterapkan sebesar 1% dengan bunga 5% per tahun. Selain tenor cicilan yang diberikan hingga 20 tahun.

Namun diakui masih banyak polemik yang melingkupi program ini, mulai dari patokan harga jual yang selalu telat dikeluarkan, rumah tidak tepat sasaran hingga terakhir masalah kuota subsidi KPR FLPP yang terbatas. Kondisi itu perlu mendapat perhatian luas dari pemerintah, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

The Housing and Urban Development Institute atau The HUD Institute sebagai think tank terbesar di komunitas masyarakat perumahan memberikan apresiasi kepada kerja pemerintahan dalam lima tahun terakhir. Namun juga memandang masih banyak hambatan dalam penyelenggaraan perumahan khususnya dalam penyediaan rumah murah bagi MBR.

Apalagi sejalan dengan visi Presiden Jokowi untuk periode 2019-2024 yang akan menitikberatkan pada perubahan paradigma pembangunan melalui lima sasaran prioritas, yaitu pembangunan infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM), investasi, reformasi birokrasi, dan efektivitas serta efisiensi penggunaan APBN. Maka, fungsi dan peran rumah/hunian sebagai tempat tinggal maupun kota sebagai sumber pertumbuhan ekonomi menjadi sangat strategis dalam mewujudkan visi Presiden Jokowi tersebut.

Tempat tinggal mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif yang akan terus ada dan berkembang sesuai tahapan atau siklus kehidupan manusia.

Hal ini sejalan dengan pasal 28 H UUD 1945 dan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) periode 2014-2015 Andrinof Chaniago, mengatakan perumahan isu strategis dan berefek berantai, baik keuntungannya maupun kerugiannya. Akumulasi kebutuhan rumah ini akan terus bertambah, karena itu identifikasi target dan model hunian itu sangat penting.

“Saya sudah lama mengusulkan agar hunian di perkotaan itu wajib vertikal. Pengembang swasta juga dilarang saja membuat rumah tapak di perkotaan, sebab lahan tidak bertambah, akan tetapi hunian bertambah. Kalau tidak dibatasi, maka MBR akan makin tidak sejahtera dan terus terilusi ke pinggiran kota,” ungkap Andrinof yang juga Dewan Pembina The HUD Institute dalam sebuah diskusi, baru-baru ini.

Kalau pemerintah memang serius merumahkan MBR, menurut dia, seharusnya bukan Program Sejuta Rumah, namun program 15 juta rumah. Menurut Andrinof, narasinya harus diperbesar agar makin kuat. Sebab semakin kecil target justru akan makin sulit dicapai.

Kelembagaan Khusus
Ketua Dewan Pakar The HUD Institute, Rino Wicaksono, justru mengkritisi program ini yang kurang tepat sasaran. Menurut dia, selama ini pemerintah tidak memiliki standar profil yang jelas siapa MBR yang bisa memiliki rumah untuk dibantu oleh pemerintah. Berbeda dengan Singapura, mereka memiliki profil yang jelas tentang siapa saja yang harus difasilitasi oleh pemerintah, dengan pembagian 80% oleh pemerintah dan 20% sisanya oleh swasta.

“Pemerintah perlu mempertimbangkan kelembagaan khusus yang mengurusi perumahan dan perkotaan sampai ke level teknis,” jelas Rino.

Ditambah lagi, Indonesia juga belum memiliki sistem penyediaan dan subsidi rumah yang terintegrasi, sehingga stakeholder perumahan juga kesulitan untuk mengakses data tersebut. Ditambah lagi, dengan Indonesia yang sangat heterogen, pembangunan kota tidak bisa diseragamkan. Di Indonesia, pembangunan kota dan perkotaan seharusnya spesifik dan tematik, yang disesuaikan dengan potensi dan masalah lokal.

Pengamat Perkotaan dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna menyebutkan kalau MBR akan selalu ada mau bagaimana pun selama pemerintah tidak membukan investasi dan memperbanyak lapangan pekerjaan.

“Rumah menjadi masalah, karena di dalam undang-undang tertulis, rumah harus dimiliki. Karena itulah, pemerintah menghitung berapa harga yang paling murah dan bisa dijangkau, maka keluarlah angka dan diketahui siapa saja yang bisa mengambil rumah dengan pendapatan minimal sekian,” ungkap Yayat.

Jadi menurut Yayat, kata wajib dimiliki inilah yang menjadi masalah dan MBR tidak akan naik kelas, karena pendapatannya tidak pernah naik. MBR ini sebetulnya masih berhadapan dengan realitas untuk memenuhi sandang dan pangannya, jadi belum sampai ke memenuhi kebutuhan rumah. 

“Masalahnya memiliki rumah seolah tujuan ideal,” kata dia. Yayat yang juga Dewan Pakar The HUD Institute mencontohkan, misalnya di ibukota Jakarta, masyarakat tidak perlu ‘ngoyo’ untuk mendapatkan rumah, selagi pemerintah provinsi siap membangun dan memperbanyak rumah susun sewa (rusunawa). Warga yang membutuhkan rumah banyak, tetapi tidak harus memiliki, cukup sewa saja dulu hingga penghasilannya memenuhi criteria sanggup membeli rumah.

Ketua Umum The HUD Institute Zulfi Syarif Koto menilai PSR adalah program yang mulia untuk merumahkan rakyat. Namun, kalau setiap tahun masih selalu ada masalah dan menyulitkan masyarakat dan pengembang, maka sebaiknya tidak dilanjutkan.

Tahun ini, masalah yang dihadapi PSR adalah habiskan kuota perbankan. Diketahui, BTN, sebagai bank terbesar dalam merealisasikan KPR bagi MBR kehabisan kuota, sehingga banyak MBR yang terhambat untuk memiliki rumah. Padahal, menurut Zulfi, masalah ini tidak perlu terjadi jika dilakukan perhitungan yang matang.

”Pemerintah sangat bisa untuk meminta BTN untuk memberikan talangan dana, dan menggunakan APBN tahun selanjutnya untuk melunasi. Hal itu pernah dilakukan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) pada masa itu. Karena BTN adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang juga merupakan aset negara,” ujar Zulfi.

Menurut dia, kalau PSR tetap mau dilanjutkan, maka pemerintah harus membangun sistem yang baik. Misalnya dengan menggabungkan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR.

“Satu pintu itu penting agar tidak ada tarik-menarik kepentingan yang justru akan merugikan MBR,” tegas dia. (Teti Purwanti)