AKTUAL

Menggagas Sistem Nasional Perumahan dan Kawasan Perkotaan

Administrator | Selasa, 03 September 2019 - 15:59:11 WIB | dibaca: 191 pembaca

Foto: Istimewa

The Housing and Urban Development (HUD) Institute, sebuah lembaga think tank bidang perumahan dan perkotaan terkemuka nasional, kembali menegaskan perlunya pemerintah segera menyediakan kebutuhan rumah yang layak bagi setiap keluarga di indonesia sebagaimana yang diamanatkan oleh uud 1945 dalam satu Sistem Nasional (SISNAS) perumahan dan kawasan perkotaan.

"Maklumat ini beranjak dari rujukan utama dan otentik dalam pembukaan UUD 1945. Tak ada orang yang tak berkehendak atas tempat tinggal, hunian dan mengambil spasial ruang bagi dirinya dan kehidupannya,” ujar Zulfi Syarif Koto, Ketua Umum The HUD Institute di sela-sela acara berbuka puasa bersama yang digelar lembaga itu dengan pemangku kepentingan sektor perumahan rakyat di Restoran Pulau Dua Senayan, Jakarta, Selasa (21/5).

Sejumlah pejabat dan mantan pejabat hadir di acara tersebut antara lain Wantimpres Suharso Monoarfa yang juga mantan Menteri Perumahan Rakyat, mantan Menteri Perumahan Rakyat M. Yusuf Asy’ari dan mantan Menteri Negara Perumahan dan Permukiman, Ketua Umum DPP REI Soelaeman Soemawinata, dan Sekjen DPP REI Paulus Totok Lusida.

Sebab itu, ujar Zulfi, pemenuhan hak atas hunian merupakan wujud dari hak bertempat tinggal bagi seluruh rakyat (for all) sekaligus hak dasar, hak asasi manusia, dan hak konstitusi. Dengan landasan konstitusional tersebut, maka pemenuhan hak bertempat tinggal itu jangan pernah berhenti, apalagi dikurangi dan diperlambat.

“Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman kokoh berorientasi pada ikhtiar kesejahteraan rakyat. Selain itu, program perumahan rakyat jangan direduksi hanya kegiatan mengupayakan angka kuantitatif capaian belaka, atau sekadar kegiatan penyerapan statistik pembiayaan perumahan MBR saja,” ujar dia.

Tetapi, tegas Zulfi, seharusnya mengupayakan pemenuhan hak bermukim guna kesejahteraan perumahan sebagai elemen sejahtera lahir dan batin.

Menurut Zulfi, pemerintah bersama pihak terkait harus bersungguh-sungguh dan terus menerus mengguatkan tekat dan keyakinan dalam mengupayakan kesejahteraan rakyat lewat perumahan. Hal itu menjadi tanggungjawab pemerintah seperti yang diinsipirasikan oleh Pidato Wakil Presiden Mohammad Hatta dalam Kongres Perumahan tahun 1955.

Maklumat ini, kata Zulfi, mengingatkan betapa pentingnya arah kebijakan makro-strategis yang musti menjadi perhatian dalam merancang masa depan kemajuan bangsa bidang perumahan dan pembangunan perkotaan setidaknya dalam tahap 20 tahun berikut sebagai rencana pembangunan jangka panjang nasional, maupun rencana pembangunan jangka panjang nasional.

“Tantangan yang besar di tengah zaman yang berubah dengan amat cepat (hyper change), urbanisasi, perubahan iklim, resiko alam dan darurat kebencanaan, berkompetisi dengan pembangunan kota-kota yang berskala supermetropolitan pada era revolusi industri 4,0 maka patut merefleksi dan mengingatkan pembangunan perumahan rakyat,” ujar Zulfi yang pernah menjadi Deputi Menteri Perumahan Rakyat bidang Perumahan Formal itu.

Kewajiban Pemerintah
Theo L. Sambuaga, yang juga salah satu deklarator HUD Institute, sependapat bahwa amanat hak asasi manusia untuk memiliki perumahan dengan hunian yang sehat harus dipenuhi oleh pemerintah sebagai bentuk komitmen pada tugas kenegaraan dan berbangsa.

“Pemerintah atau negara wajib memenuhi kebutuhan rakyat atas perumahan yang layak. Ini didukung oleh semua elemen bangsa agar cita-cita perumahan rakyat terwujud,” ujar Theo.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata mengungkapkan meski pemerintah sudah melakukan banyak terobosan untuk mendorong pembangunan rumah rakyat, namun diakui masih banyak persoalan di lapangan yang menghambat pasokan rumah rakyat, terutama kendala perizinan dan ketersediaan lahan di daerah.

“Masalah klasik lain adalah harga lahan untuk rumah MBR yang terus meningkat, sehingga sulit untuk mengimbangi harga lahan yang mahal,” ujar Eman yang juga Ketua Dewan Pengawas The HUD Institute.

REI juga berharap pemerintah senantiasa mendukung bisnis properti secara konkrit terutama terkait perizinan di daerah, karena terbukti industri ini dapat menjadi stimulan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor riil. Merujuk riset yang dilakukan Universitas Indonesia (UI), sedikitnya ada 174 industri ikutan yang dipengaruhi kondisi sektor properti.

REI tahun ini menargetkan pembangunan sekitar 430.000 unit rumah yang terdiri dari 230.000 unit rumah bersubsidi dan 200.000 unit rumah komersial bawah dengan kisaran harga Rp 200 juta hingga Rp 300 juta per unit.

Berdasarkan data PPDPP, dari total 11.568 pengembang rumah subsidi di seluruh Indonesia, sekitar 5.014 pengembang diantaranya adalah pengembang REI.

Direktur Rumah Umum dan Komersial Kementerian PUPR, Yusuf Hari Agung yang hadir mewakili Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan pemerintah akan terus membuat kebijakan-kebijakan yang positif dalam meningkatkan kinerja sektor perumahan, khususnya pembanguan program sejuta rumah.

“Oleh karena itu, kami sangat membutuhkan bantuan dan peran serta stakeholder seperti The HUD Institute dan pengembang terutama REI sebagai pelaku pembangunan perumahan. Kita berharap dengan kerjasama ini dapat mewujudkan target pembangunan program sejuta rumah tahun ini,” ujar Yusuf. (Rinaldi)