Mengabdi di Tengah Ketidakpastian

TOPIK UTAMA

Mengabdi di Tengah Ketidakpastian

Administrator | Jumat, 12 Juli 2019 - 09:35:16 WIB | dibaca: 556 pembaca

Foto: Istimewa

Sejatinya, tanggungjawab pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (mbr) merupakan beban pemerintah, baik pusat maupun daerah. Namun, pengembang swasta terutama anggota rei menyingsingkan lengan baju untuk mengabdi dan membantu tugas negara tersebut.

Tetapi nyatanya, di lapangan pengabdian pengembang tersebut kadang seperti bertepuk sebelah tangan. Bahkan banyak pengembang rumah subsidi di daerah berkeluh kesah sering mengabdi di dalam ketidak-pastian. Sebab banyak aturan yang dibuat dan diubah justru menjadi penghambat pembangunan rumah subsidi.

Sebut saja aturan ukuran besi beton yang ujug-ujug diberlakukan di awal tahun lalu. Dan kini harga baru rumah subsidi juga tidak kunjung dikeluarkan hingga menjelang pertengahan tahun. Dan, pasokan pun kembali terhambat. Pengembang di daerah memilih menahan pembangunan rumah baru, akibat tidak jelasnya rumah

Pengembang rumah bersubsidi di Jawa Tengah misalnya, masih belum memutuskan apakah akan memasarkan rumah subsidi tahun ini. Sebagian pengembang di daerah itu masih mengandalkan rumah stok lama.

Ketua DPD REI Jawa Tengah, MR Prijanto mengatakan belum adanya keputusan mengenai harga rumah subsidi untuk MBR membuat pengembang bingung untuk menjual rumah, padahal harga tanah dan material sudah naik.

Menurut dia, seharusnya kenaikan harga rumah subsidi sudah harus dilakukan pada Januari atau Februari 2019, namun hingga akhir April belum ada kepastian.

“Kalau harga rumah MBR masih sama dengan tahun lalu tentu mengurangi margin, karena harga tanah sudah naik, namun harga rumah belum naik. Bahan material, tenaga kerja juga naik ini. Itu jadi masalah bagi pengembang,” ungkap Prijanto.

Saat ini harga rumah MBR di Jateng masih dipatok Rp130 jutaan. Untuk kenaikan diperkirakan akan mencapai Rp140 jutaan per unit. Pasokan rumah subsidi di Jawa Tengah tersebar di beberapa daerah antara lain Solo Raya, Kendal, Jepara, dan Boyolali.

“Sekarang di Jepara sudah banyak pabrik-pabrik dibangun di sana. Ini pasar potensial yang akan dan sedang digarap anggota kami,” papar dia.

Ketua DPD REI Banten, Roni H. Adali pun mengeluhkan belum keluarnya harga baru rumah subsidi hingga akhir kuartal I 2019. Padahal kepastian harga baru penting untuk menghindari keterlambatan pembangunan rumah rakyat pada tahun ini.

“Kami tentu mendesak dan berharap Kementerian PUPR secepatnya mengumumkan kenaikan harga rumah subsidi 2019. Banyak pengembang kini mulai menahan dulu pembangunan rumah baru, kami wait and see dulu,” kata dia.

Tahun lalu, pembangunan rumah bersubsidi di Banten sempat mengalami keterlambatan akibat perubahan regulasi yang ditetapkan oleh kementerian terkait ukuran besi beton. Dari total target tahun 2018 sebanyak 15.000 unit, yang terbangun hanya sekitar 10.000 unit.

Agar tidak terulang, pemerintah harus mempercepat keputusan perubahan batas harga, sehingga proses akad rumah subsidi bisa langsung digulir dan pencapaian program satu juta rumah tidak terganggu.

Kebutuhan Masyarakat Tinggi

Ketua DPD REI Riau, Nur Syafri mengatakan program sejuta rumah untuk MBR ini memang sangat tergantung dengan regulasi dari pemerintah, termasuk penetapan harga jual ditentukan pemerintah. Berbeda dengan rumah menengah atas yang tergantung mekanisme pasar.

“Animo masyarakat Riau akan rumah subsidi sampai sekarang masih tinggi. Namun penjualan memang lesu sejak awal tahun ini, ditambah dengan belum keluarnya harga baru rumah subsidi sehingga pembangunan juga melambat,” kata Syafri.

Dia mengharapkan pemerintah segera mengeluarkan harga baru rumah subsidi untuk memudahkan pengembang melakukan pembangunan. Karena harga tanah, material dan tukang juga naik sejak awal 2019. Saat ini harga rumah subsidi di Riau dipatok Rp 130 juta per unit, dan diharapkan naik maksimal 7 persen.

Ketua DPD REI Sumatera Selatan, Bagus Pranajaya Salam menyebutkan kenaikan harga rumah untuk MBR akan menjadi angin sejuk bagi industri perumahan di daerah tersebut. Idealnya, kata dia, kenaikan harga rumah subsidi per tahun mencapai 10 persen, namun selama ini hanya naik 5 persen.

“Akibatnya kenaikan harga rumah tidak sebanding dengan kenaikan harga tanah, material dan penunjang lainnya. Bahan material saja per tahun naik hampir 10 persen. Jadi, tahun ini kami harapkan harga rumah subsidi di Sumsel minimal bisa naik menjadi Rp 140 juta per unit,” papar dia.

REI Sumsel pada tahun ini menargetkan pembangunan sebanyak 13 ribu unit. Target tersebut lebih tinggi atau naik 1.000 unit dibanding tahun 2018 mengingat kebutuhan masyarakat yang tinggi. (Rinaldi)