TATA RUANG

Masalah Tata Ruang & Pertanahan Butuh Partisipasi Publik

Administrator | Senin, 15 November 2021 - 13:31:11 WIB | dibaca: 53 pembaca

Foto: Istimewa


Masalah tata ruang dan pertanahan merupakan dua elemen penting dalam pembangunan suatu wilayah, terutama dalam hal meningkatkan perekonomian suatu daerah. Maka dari itu diperlukan suatu terobosan atau inovasi dalam pelaksanaan penertiban pengendalian tata ruang dan pertanahan yang mengakomodir partisipasi publik.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) selaku leading sector dalam tata ruang dan pertanahan terus berupaya mewujudkan tata ruang dan pertanahan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Untuk itu, melalui Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) terus gencar menyosialisasikan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam rangka membangun sinergitas pelaksanaan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal menyamakan dan meningkatkan pemahaman terkait NSPK PPTR.

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra mengatakan perencanaan, pemanfaatan tanah dan ruang begitu penting agar dapat mengidentifikasi area-area peraturan dan risiko.

“Kegiatan ini bisa mendalami potensi risiko yang perlu disiapkan mitigasinya tetapi boleh mencari tau masalah apa lagi yang muncul untuk ditemukan solusinya,” ujar Surya Tjandra dalam Pembukaan Sosialisasi NSPK di Hotel Grand Central, Riau, Rabu (23/06/2021).

Lebih lanjut, Surya Tjandra mengatakan partisipasi publik yang langsung dalam penyusunan tata ruang diperlukan. “Partisipasi publik akan mendorong legitimasi dan transparansi dari proses perumusan kebijakan sehingga program pembangunan dengan pemahaman risiko tadi bisa dimengerti publik,” katanya.

Dirjen PPTR, Budi Situmorang yang hadir secara daring mengatakan peran Ditjen Pengendalian setidaknya menemukan pelanggaran atas rencana tata ruang lalu mencegah sebelum ada indikasi melanggar tata ruang. “Dengan UUCK dapat menyelesaikan persoalan nyata dan produk pengendalian salah satunya mencegah dan memberikan alternatif serta berupa rekomendasi, seperti mengendalikan alih fungsi lahan maupun pulau-pulau kecil terluar,” kata Dirjen PPTR.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) adalah suatu terobosan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Masrul Kasmy mengatakan beberapa daerah terlambat dalam upaya peningkatan investasi dikarenakan terhambatnya proses perizinan dan Pemerintah Provinsi Riau mendukung kemudahan simplifikasi pada peraturan-peraturan pengendalian tanah dan ruang.

Kegiatan sosialisasi ini merupakan kegiatan sosialisasi kedua setelah sebemumnya telah dilaksanakan di Kota Medan dan pelaksanaan sosialisasi ini telah dilaksanakan dari bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2021 untuk seluruh stakeholders di 34 provinsi.

Sosialisasi KKPR
Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang juga terus melakukan sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang terbit pada 2 Februari 2021. Peraturan tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK), di mana terdapat beberapa kebijakan dan istilah baru seperti Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Abdul Kamarzuki mengatakan bahwa KKPR berfungsi sebagai acuan pemanfaatan ruang dan sebagai acuan administrasi pertanahan. Melalui KKPR, kemudahan perizinan berusaha dapat terwujud dengan adanya konfirmasi, persetujuan, dan rekomendasi. Bagi daerah yang telah memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), pelaku usaha maupun non-berusaha dapat menggunakan Konfirmasi KKPR, namun bagi daerah yang belum memilliki RDTR dapat menggunakan Persetujuan KKPR.

“Konfirmasi itu kalau ada permohonan. Pelaku usaha memohon kegiatannya dilaksanakan di kawasan yang ada RDTR-nya, sudah terintegrasi dengan OSS (_Online Single Submission_) maka terbit konfirmasi. Tapi di daerah yang belum ada RDTR-nya, harus melalui persetujuan KKPR dulu jadi sebelum memperoleh izin lainnya. Rekomendasi hanya diperuntukan bagi proyek strategis nasional. Itu juga kalau PSN tidak ada di Tata Ruang, itu kita melalui jalur rekomendasi namanya,” terang Abdul Kamarzuki dalam kegiatan internalisasi pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) di Royal Ambarrukmo, DI Yogyakarta, baru-baru ini.

Ia menjelaskan, mekanisme perizinan pemanfaatan ruang ke depannya hanya akan melalui OSS tersebut. Menurutnya, penerbitan Persetujuan KKPR hanya memerlukan waktu 20 hari kerja untuk direspons. “Nanti pelaku usaha mengisi koordinatnya, luas tanah yang dia mau berapa modalnya berapa. Setelah dia daftar dapat akses dia bayar PNBP di situ, maka argo jalan. Argo hitungan hari, waktu dia daftar tanggal itu mulai terhitung hari 0, lalu 20 hari kemudian harus keluar jawaban persetujuan KKPR-nya,” ujar Abdul Kamarzuki.

Selanjutnya, dalam 1 x 24 jam, persetujuan sudah bisa digunakan pelaku usaha untuk memohon perizinan-perizinan lainnya. Misalnya Perizinan Bangunan Gedung (PBG) yang menggantikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Persetujuan Lingkungan yang sebelumnya disebut dengan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).

Abdul Kamarzuki mengungkapkan bahwa sesuai instruksi Presiden RI, Joko Widodo, KKPR harus segera berjalan. “Kita jangan lalai, jangan santai-santai karena Pak Presiden sudah minta melalui Pak Menteri, 2 Juni 2021 sudah mulai OSS, namun ditunda sampai 2 Juli 2021. Ini tidak ada mundur lagi, Pak Presiden mau dilaunching. Sekali dilaunching, maka semua konsep KKPR, Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung langsung apply, langsung jalan,” papar dia. (Rinaldi)
 
Sumber: