Masih belum tuntasnya revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Manado Tahun 2014 – 2034 menjadi salah satu isu yang diangkat pada Musyawarah Daerah (Musda) ix persatuan perusahaan Realestat Indonesia (REI) Sulawesi Utara. Betapa tidak, sudah beberapa waktu belakangan, para pengembang mengeluhkan terhambatnya pembangunan akibat perizinan yang tak kunjung terbit.

“Perda itu direvisi karena saat developer mengajukan perizinan pembangunan baik properti residensial, maupun perizinan proyek properti komersial, perdagangan dan industri, ternyata sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Terlebih lagi, beberapa waktu belakangan Kota Manado dilanda banjir sehingga memicu aspirasi untuk melakukan revisi perda RTRW,” ungkap Ketua REI Sulawesi Utara (Sulut) Sonny Mandagi, usai terpilih dalam Musda IX REI Sulut, di Novotel Manado Golf Resort & Convention Center, Jumat, 3 Mei 2019.

Sonny mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Manado berkeinginan untuk memperbaiki penataan kawasan sesuai ketentuan RTRW yang benar. “Saat ini banyak investasi yang tertunda, mulai dari level pelaku usaha skala UKM hingga pelaku bisnis skala nasional,” tutur dia.

Pemkot Manado telah membentuk satuan kerja (Satker) guna merevisi perda tersebut. Namun ada beberapa kali pergantian pimpinan satker yang semula dipimpin Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Manado. “Terakhir, tugas satker ini beralih ke Sekretaris Kota sebagai Ketua Tim Koordinasi Revisi RTRW Kota Manado,” kata Sonny.

Menurut Sonny, problem RTRW Kota Manado ini juga menjadi permasalahan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut. Terbukti, Pemprov Sulut beberapa kali menggelar rapat dengar pendapat bersama seluruh elemen masyarakat. “Saya baru saja berkomunikasi dengan Setkot Manado. Menurut informasi beliau, saat ini raperda RTRW itu masih dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado. Setelah selesai dibahas oleh legislator, draf raperda itu akan dikembalikan ke Pemkot Manado untuk difinalisasi dan diajukan ke pemerintah pusat c.q Kementerian Dalam Negeri,” urai Sonny.

Di tempat yang sama, Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw mengungkapkan bahwa ketentuan RTRW Kota Manado belum pernah diperbarui sejak sekira 40 tahun terakhir. “Sudah hampir 40 tahun RTRW Kota Manado belum diupdate. Mudah-mudahan tahun ini perubahan RTRW Kota Manado bisa rampung supaya kita memperoleh kepastian hukum, kepastian perbankan, dan mendorong investasi di kawasan ini,” kata Steven.

Lebih jauh Steven Kandouw memastikan adanya keberpihakan Pemprov Sulut terhadap pengembangan dunia usaha sektor properti. Hal ini tercermin dari tingginya perhatian Gubernur Sulut Olly Dondo-kambey terhadap ketersediaan fasilitas infrastruktur pendukung bagi pengembangan hunian di daerahnya.

“Pak Gubernur berupaya untuk mendorong pembangunan infrastruktur jalan. Bahkan berupaya menaikkan status jalan, yang tadinya hanya jalan kampung menjadi jalan provinsi. Tujuannya, agar jalan tersebut dapat ditangani oleh provinsi,” tegas Steven.

Wagub berpesan, kalangan pengembang anggota REI Sulut untuk terus berkiprah membangun daerahnya. “Kultur masyarakat di sini sangat ekstrovert, dan tidak anti asing. Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat juga terjaga dengan baik. Itu modal utama kita sehingga teman-teman REI tidak usah ragu untuk menetap dan berbisnis di Sulut,” ucapnya.

Kontribusi Properti Tinggi

Wagub Sulut memaparkan pertumbuhan ekonomi di wilayahnya berada di level 6,1% atau melampaui capaian perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi itu diiringi naiknya investasi di bidang perumahan. Mengutip laporan Biro Perekonomian, tercatat 20% dari total investasi di Sulut disumbangkan oleh sektor industri properti. “Ini berarti properti mempunyai kontribusi yang sangat signifikan dalam pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara,” ujarnya.

“Saya berani katakan, Sulawesi Utara tahun ini bahkan tahun depan mempunyai masa depan yang cerah. Menurut hemat saya prospek perumahan di Sulawesi Utara ini terang benderang,” ujar Kandouw.

Penduduk di provinsi berjuluk Negeri Nyiur Melambai ini hanya berjumlah 2,6 juta orang. Namun, kata Wagub, daerahnya menjadi kawasan hinterland atau penghubung bagi provinsi lain di sekitarnya. Antara lain Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, hingga Kalimantan Timur.

“Tidak heran jika orang-orang berduit, baik dari kalangan pemerintah maupun swasta di daerah-daerah itu, selalu berpikir untuk punya second home di Manado. Boleh dicek bagaimana perumahan-perumahan kita 30% dibeli oleh saudara-saudara kita dari hinterland,” kata Steven.

Musda Lancar

Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPP REI) Paulus Totok Lusida, dalam sambutannya berharap musda dapat berjalan lancar dan menghasilkan pengurus yang amanah.

“Selamat dan terima kasih kepada Bapak Rudy Kululu beserta jajaran yang telah mengabdi secara ikhlas selama tiga tahun dan selamat kepada ketua dan pengurus yang terpilih untuk mengabdi di Sulawesi Utara tiga tahun mendatang. Kiranya tetap menjaga kekompakan,” tukasnya.

Kendati ada sedikit riak dalam pelaksanaannya, Musda IX REI Sulut telah melahirkan kepengurusan baru yang diketuai Sonny Mandagi dan John Honandar selaku sekretaris. “Biarlah riak-riak dalam pelaksanaan musda ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Ada banyak pihak yang mungkin merasa kurang puas atas apa yang dihasilkan dari musda kali ini. Tapi mari kita jadikan itu sebagai modal yang baik bagi Ketua dan Pengurus terpilih untuk lebih banyak belajar tentang organisasi,” tegas Wakil Ketua Umum DPP REI Bidang Perumahan Sejahtera Tapak, Conny Lolita Rumondor, saat menutup rangkaian Musda IX REI Sulut.

Conny optimistis, jam terbang yang dimiliki Sonny Mandagi sebagai pengurus pada dua periode DPD REI Sulut sebelumnya tentu menjadi bekal untuk kepemimpinannya di masa mendatang. “Bermodal pengalaman sebagai sekretaris dan bendahara di kepengurusan sebelumnya tentu bisa menjadikan Sonny sebagai pemimpin yang lebih baik daripada pendahulunya,” tutup Conny. [Oki Baren]