E-MAGAZINE

MAJALAH REI - JULI 2022

Administrator | Kamis, 01 September 2022 - 15:43:15 WIB | dibaca: 143 pembaca

WASPADAI “LAMPU KUNING” INFLASI

Assalamualaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera bagi kita semua

Ekonomi global sedang menghadapi lonjakan inflasi yang dipicu inflasi pangan akibat dampak perang Rusia dan Ukraina. Sejumlah negara sudah mengalami inflasi tinggi bahkan berisiko ke arah stagflasi.

Di Amerika Serikat (AS) misalnya, tingkat inflasi per Juni 2022 tercatat sebesar 8,6% (rekor tertinggi selama 41 tahun terakhir). Inflasi tinggi ini langsung direspon bank sentral AS The Fed dengan menaikkan suku bunga acuan sebesar 0,5% dan kabarnya akan terus dinaikkan di kisaran target 0,75% hingga 1%. Lompatan bunga kredit perbankan termasuk KPR pun sudah terjadi dan menekan pasar properti di AS.

Beberapa bank sentral di negara lain juga sudah menaikkan suku bunga acuan. Meski Bank Indonesia (BI) belum mengambil tindakan yang sama, namun bank sentral Indonesia itu menyatakan tetap mewaspadai tekanan inflasi. BI juga siap untuk menyesuaikan suku bunga jika nantinya terdapat tanda-tanda inflasi inti yang lebih tinggi lagi.

Rapat Dewan Gubernur BI pada 22-23 Juni 2022 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate di level 3,5%.

Jika suku bunga acuan BI benar naik, maka dipastikan akan berdampak terhadap perekonomian Indonesia termasuk sektor properti. Pasalnya, kenaikan bunga kredit termasuk kredit pemilikan rumah (KPR) bakal memicu daya beli konsumen karena harga rumah menjadi semakin mahal. Selain itu, bunga pinjaman modal usaha yang juga akan naik.

Dampak lainnya, nilai tukar mata uang rupiah semakin tertekan. Efeknya terhubung dengan semakin melonjaknya harga bahan material properti berbasis impor seperti besi baja. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga sudah mengingatkan “bahaya” inflasi yang akan membuat masyarakat semakin sulit membeli rumah. Dia khawatir kenaikan suku bunga KPR mempelebar gap antara daya beli dan harga rumah.

Situasi ini menjadi lampu kuning dan warning (peringatan) bagi sektor properti terlebih pengembang untuk bersiap diri. Perlu upaya antisipasi serius dari pemerintah, bank sentral, otoritas jasa keuangan, perbankan dan asosiasi perusahaan properti untuk mencari solusi terbaik menghadapi ancaman inflasi, suku bunga kredit tinggi dan kenaikan pajak.

Di edisi ini kami juga turunkan topik penting lain berkaitan dengan dimulaikan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada Agustus nanti. Ini patut diapresiasi karena banyak pihak awalnya meragukan megaproyek tersebut dapat terealisasi terlebih tahun depan sudah memasuki tahun politik. Begitu juga dengan pernyataan pemerintah yang akan membuka keran investasi untuk swasta patut diapresiasi.

Tetapi, investasi swasta terlebih properti sulit dilakukan tanpa ada kepastian hukum. Hal itu dimengerti karena investasi swasta menggunakan dana non-APBN yang resikonya harus mereka tanggung sendiri. Karenanya, semua resiko harus terukur dengan pasti.

Untuk itu, otoritas IKN perlu memberi informasi jelas kepada swasta tentang apa saja yang akan dibangun, kepastian lahan, transparansi tata ruang dan jaminan politik bahwa IKN akan tetap berjalan meski nantinya pemerintahan berganti.

Nuansa bisnis ini yang sekarang dinanti-nanti swasta sebelum mau masuk berinvestasi di IKN. Artinya, bagi swasta nuansa bisnisnya harus lebih terang dibanding nuansa politiknya. Inilah syarat wajib yang sedang ditunggu dan dilihat pengusaha swasta.

Pembaca yang budiman, di sisi lain saat ini pembangunan perumahan khususnya rumah bersubsidi juga sedang tidak baik-baik saja. Itulah mengapa pemberitaan kami selalu bernada kencang bahkan terkesan penuh keluh-kesah. Padahal, kenyataan di lapangan memang seperti itu dan fakta apa adanya.

Selagi masih ada hambatan di lapangan, maka sepanjang itu pula kami tetap akan menyuarakan aspirasi pengembang anggota REI.

Kepada pemerintah, selaku mitra yang sangat serius membantu tanggungjawab negara dalam penyediaan rumahrakyat kami pengembang swasta tidak menuntut diistimewakan tetapi selayaknya diperhatikan lebih serius. Bagaimana pun, swasta telah membuktikan diri sebagai pemain utama dalam memasok hunian bagi masyarakat dan mengurangi angka backlog.

Drs. Ikang Fawzi, MBA
Pemimpin Redaksi