TOPIK KHUSUS

Krisis Kuota FLPP di Tangan RI-1

Administrator | Kamis, 23 Januari 2020 - 13:39:58 WIB | dibaca: 88 pembaca

Menjelang sore, Senin tanggal 16 september 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali melakukan pertemuan dengan pengurus dan anggota sejumlah asosiasi pengembang antara lain Realestat Indonesia (REI), Apersi dan Himperra di istana merdeka. Bagi REI, ini adalah undangan kedua bertemu dengan Jokowi di istana.

Sebagai pembuka, Presiden Jokowi di hadapan para pengembang tegas menyatakan komitmen pemerintah terhadap Program Sejuta Rumah (PSR). Program tersebut masih akan menjadi program strategis nasional hingga lima tahun mendatang. Hal itu mengingat angka kekurangan (backlog) perumahan yang masih cukup besar yakni mencapai 11,4 juta unit.

“Selama empat tahun ke belakang Pemerintah bersama para pengembang berhasil melakukan percepatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sehingga backlog bisa ditekan,” kata Jokowi seperti dikutip dari keterangan resminya.

Tahun depan, ungkap dia, Pemerintah akan berkonsentrasi kepada upaya percepatan penyediaan rumah yang layak huni bagi sekitar 945.000 aparatur sipil negara (ASN) dan 275.000 prajurit TNI serta 360.000 anggota Polri di seluruh Indonesia.

“Sore hari ini saya ingin mendengar secara langsung dari REI dan Apersi apa yang perlu dilakukan Pemerintah untuk mempercepat pembangunan perumahan bagi ASN dan TNI/Polri,” ujar Jokowi yang didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong, dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.

Selama empat tahun belakangan ini, Jokowi menyebut pada tahun 2015 telah berhasil membangun 699.000 rumah, tahun 2016 sebanyak 805.000 rumah, 2017 sebanyak 904.000 rumah, dan 2018 sebanyak 1,1 juta unit rumah. Sehingga, dalam empat tahun belakangan berhasil membangun sekitar 3,5 juta rumah. Sementara di 2019, Pemerintah menargetkan pembangunan 1,25 juta rumah.

Lewat upaya pemenuhan kebutuhan rumah tersebut, Presiden berharap agar turut muncul efek berganda bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Menanggapi harapan Presiden Jokowi untuk mempercepat pembangunan rumah ASN dan TNI/Polri, Ketua Umum DPP REI Soelaeman Soemawinata menegaskan dukungan dan kesiapan asosiasi tersebut dalam membantu pemerintah untuk menyediakan hunian bagi aparatur negara tersebut. REI sepakat jika Program Sejuta Rumah tetap menjadi program strategis nasional.

“Kami dari REI selalu siap membantu Bapak Presiden Jokowi dalam memenuhi rumah untuk rakyat termasuk ASN dan TNI/Polri.Kami setuju program itu dapat dilakukan secepat mungkin,” kata Eman, demikian dia akrab disapa, dalam wawancara dengan Majalah RealEstat, baru-baru ini.

Tambahan Kuota FLPP
Eman menambahkan, dalam kesempatan pertemuan dengan Presiden Jokowi REI juga sempat menyampaikan bahwa saat ini ada kendala dalam pembiayaan perumahan untuk MBR, dimana terjadi kekurangan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sejak Juli 2019.

Menurut Eman, penambahan kuota FLPP cukup krusial karena pihaknya membutuhkan hampir 130.000 rumah FLPP hingga akhir tahun ini. REI bersama dua asosiasi lain yakni Apersi dan Himperra telah lebih dulu melaporkan masalah ini kepada Menteri PUPR yang ditindaklanjuti dengan surat Menteri PUPR kepada Menteri Keuangan (Menkeu) yang meminta penambahan kuota sebesar Rp 8,67 triliun atau setara dengan 80.000 unit.

“Setelah kami sampaikan masalah kekurangan kuota FLPP itu, Presiden Jokowi langsung menelepon Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani untuk memastikan kemungkinan penambahan dana FLPP. Hasil komunikasi beliau menyatakan bahwa tambahan kuota FLPP dapat direalisasikan dalam dua minggu setelah pertemuan di Istana Merdeka,” papar Eman.

Diakuinya, dari sisi nilai anggaran kuota FLPP selalu meningkat setiap tahunnya. Tahun lalu disebutkan kuota FLPP tidak habis, namun tahun ini justru kekurangan. Setelah diselidiki, menurut Eman, ternyata menurut catatan bank pada 2018 realisasi subisidi rumah mencapai 256 ribu unit. Tetapi dari angka tersebut, sebanyak 225 ribu unit ternyata berupa skim Subsidi Selisih Bunga (SSB), dan FLPP hanya 31 ribu unit.

Padahal di 2018 peruntukkan FLPP ada 60 ribu unit, sehingga sebenarnya terdapat sisa anggaran kuota FLPP setara untuk 30 ribu unit yang bisa digunakan pada 2019. Namun masalahnya, setelah ditelusuri dana SSB di tahun ini dikurangi menjadi hanya 100 ribu unit, atau turun 125 ribu unit dibandingkan 2018. Jadi kuota FLPP dan SSB di 2019 hanya 168 ribu unit, dengan rincian 100 ribu unit SSB dan 68 ribu FLPP.

“Kalau realisasi tahun lalu saja mencapai 256 ribu unit, tentu tidak mengherankan jika kuota yang ada sekarang di pertengahan tahun saja sudah habis,” ujar Eman.

Kondisi itu, menurut dia, sudah diungkapkan kepada Presiden Jokowi dan beliau sangat paham dengan kondisi saat ini. REI diminta terus berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Menteri PUPR guna mencari solusi atas persoalan tersebut.

Selain menyampaikan masalah penambahan kuota FLPP yang telah menyebabkan keresahan di kalangan masyarakat dan pengembang, REI dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi juga meminta mengungkapkan proses perizinan di daerah yang masih lama, serta berharap adanya kepastian perpajakan di sektor properti.

Menurut Eman, saat ini ada isu mengenai pajak progresif, pajak laba ditahan, kemudian juga masih belum jelas tentang pajak final maupun non final. “Jadi ingin kami sampaikan bahwa kita berharap pemerintah tidak ada kebijakan baru di sektor perpajakan. Isu perpajakan itu menjadi hambatan psikologis sehingga berdampak pada proses pemulihan pasar properti di masa mendatang,” tegas dia. (Rinaldi)