INFRASTRUKTUR

Korea Selatan Berminat Danai Proyek Jembatan Batam-Bintan

Administrator | Rabu, 14 September 2022 - 10:05:26 WIB | dibaca: 187 pembaca

Foto: Kementerian PUPR

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan pembahasan peningkatan kerjasama di bidang infrastruktur dengan pemerintah Korea Selatan yang diwakili oleh Wakil Menteri Minister For Land, Infrastructure And Transport (Molit) Yun Seong-Won di Gedung Kementerian Pupr, Senin(21/3/2022).

Terdapat tiga agenda dalam kegiatan ini meliputi pembahasan pembangunan Jembatan Batam-Bintan (Babin), pembentukan rencana dasar dan feasibility study (FS) untuk perumahan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ibu Kota Negara (IKN) dan pembahasan perpanjangan Memorandum of Understanding (MoU) bantuan teknis Korea Selatan untuk perpindahan IKN.

Wakil Menteri PUPR, John Wempi Wetipo mengatakan pembahasan kerjasama bidang infrastruktur antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Korea Selatan ini bisa menjadi komitmen bersama untuk sharing ilmu pengetahuan, terutama di bidang jembatan dan pengembangan IKN.

“Meski di tengah Pandemi Covid-19 dan ada beberapa program yang pelaksanaannya bergeser, kami harap kerja sama ini tetap bisa terlaksana dengan baik,” ujar Wamen Wempi.

Jembatan Batam-Bintan merupakan proyek jembatan bentang panjang dengan teknologi cable stayed dan nantinya akan menjadi jalan tol. Total panjang jembatan dan tol yakni 14,74 km. rencana pendanaan proyek terdiri dari dua skema yakni dukungan pemerintah melalui loan dan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dengan model Minimum Revenue Guarantee (MRG).

Wempi menjelaskan, status Jembatan Batam-Bintan saat ini dalam tahap studi kelayakan, pembebasan lahan, izin lingkungan, penyiapan dokumen lelang dan penyampaian readiness criteria kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Target penyelesaian pekerjaan tersebut Maret 2022.

Sementara itu, Yun Seong-won mengatakan Indonesia dengan Korea Selatan memiliki kemiripan kondisi geografis yakni negara kepulauan. Disebutkan, pihaknya memiliki pengalaman membangun jembatan di atas laut dengan sukses dan memiliki teknologi memadai di bidang jembatan. “Untuk itu, kami berharap bisa ikut berpartisipasi dalam pembangunan Jembatan Batam-Bintan ini,” ujarnya.

Pemerintah Korea Selatan berharap dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan Jembatan Batam-Bintan ini melalui skema KPBU. “Setelah kami pelajari, KPBU dengan model MRG kurang lebih sama seperti skema yang kami tawarkan yakni Availability Payment,” tambah Wamen Yun Seong-won.

Korea Selatan menyampaikan minat turut serta dalam pembangunan Jembatan Batam-Bintan ini melalui Korean Exim Bank (KEXIM) yang telah mengirimkan surat kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada 22 September 2021 untuk mendanai komponen cable stayed dengan skema KPBU.

Terkait kerjasama bantuan teknis untuk menyusun prinsip, desain kriteria dan FS untuk pembangunan kompleks perumahan ASN di IKN, salah satunya adalah training online bagi ASN Kementerian PUPR untuk mempelajari konsep desain dan operasionalisasi kompleks perumahan yang berkelanjutan. Setelah pandemi Covid-19 menurun diharapkan para ASN tersebut bisa melakukan training on site di Korea Selatan.

Pembahasan tersebut juga memutuskan untuk memperpanjang MoU Kerja Sama Teknis Pemindahan dan Pembangunan IKN antar Kementerian PUPR dengan MOLIT yang akan berakhir pada 25 November 2022. Adapun bentuk kerja sama di antaranya pertukaran informasi, berbagai pengalaman, pengetahuan dan teknologi serta penugasan tenaga ahli.

Akses Antar Pulau
Pembangunan Jembatan Batam-Bintan ditargetkan rampung pada 2024 mendatang. Jembatan ini akan menjadi jembatan terpanjang yang membelah laut karena memiliki panjang 12 km, mengalahkan Jembatan Suramadu yang menghubungkan Surabaya dengan Madura sepanjang 5,43 km.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Herry Trisaputra mengatakan jembatan ini akan dibangun bersama investor asal Singapura dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Pembangunan akan terdiri dari dua jembatan, yakni Batam-Tanjung Sauh dan Tanjung Sauh-Bintan.

“Porsi pembiayaan oleh pemerintah meliputi pengerjaan jembatan penghubung Batam sampai Tanjung Sauh, sedangkan untuk Tanjung Sauh sampai Bintan dibangun oleh investor melalui proses lelang. Pembangunan jembatan Batam-Bintang akan mempercepat pemerataan pembangunan antar dua pulau,” ungka Herry.

Pemprov Kepulauan Riau juga sudah menyiapkan anggaran Rp50 miliar untuk pembebasan lahan sekitar proyek. Dikabarkan, terdapat 24 hektare lahan masyarakat yang akan dibebaskan.

Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad, mengatakan saat public contest untuk pengerjaan Jembatan Batam-Bintan ini terdapat sekitar 17 investor yang berminat. “Sekarang persiapan dokumen terus disiapkan. Kalau semua lancar, saya perkirakan konstruksi dapat dilakukan pada Juni 2022,” ujar Ansar.

Keseluruhan panjang jembatan ini diperkirakan sekitar 14,76 kilometer dan menghubungkan titik di kawasan Kabil, Batam menuju lintas barat Bintan.

Desainnya, menurut Ansar, sudah selesai. Sementara dana pembangunan diperkirakannya mencapai Rp4,3 triliun.

Menurutnya, pembangunan Jembatan Batam-Bintan nantinya akan mendorong pembangunan jalan tol di sekitar wilayah Batam, Bintan, hingga Tanjungpinang. 

Pihaknya, kata Ansar, merencanakan jalan tol dapat dibangun dari kawasan Batuampar ke Mukakuning melewati Bandara Hang Nadim Batam, masuk ke Kabil dan tersambung ke jembatan tersebut hingga lintas barat Bintan dari Busung, Lagoi dan Tanjungpinang.

“Pembangunan jembatan ini diharapkan mempermudah akses antar pulau sehingga tiga wilayah di Kepri yakni Batam, Bintan dan Tanjungpinang dapat lebih cepat pembangunannya,” ujar Ansar seperti dikutip dari Tribun Batam. (Rinaldi)


Sumber: