Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan perhatian besar terhadap konektivitas antar pulau di sejumlah daerah khususnya di Sumatera. Selain berencana membangun jembatan Batam-Bintan (Babin), Kementerian PUPR juga mengusulkan pembangunan Jalan Trans Babel sepanjang 840 kilometer.

Kementerian PUPR, Komisi V DPR RI dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) tengah membahas usulan pembangunan jalan Trans Babel untuk meningkatkan konektivitas, mengurangi biaya logistik dan mendukung kawasan pariwisata di Kepulauan Babel.

Direktur Pembangunan Jalan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Achmad Herry Marzuki mengatakan secara prinsip Pemerintah Pusat siap bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk penanganan Jalan Trans Babel. “Trans Babel ini terdiri dari Trans Bangka sepanjang 440 km dan Trans Belitung sepanjang 390 km. Status jalannya belum jelas (bukan jalan nasional),” kata Achmad Herry.

Kepala Balai Besar Penanganan Jalan Nasional V Ditjen Bina Marga, Saiful Anwar menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan Pra Feasible Study (FS/ Studi Kelayakan) dan FS pembangunan Trans sepanjang 840 km tersebut pada tahun 2016. Kemudian dilanjutkan dengan perencanaan Detail Engineering Design (DED) sebagian Trans Bangka sepanjang 103,68 km (ruas Toboali-Batas Bangka Selatan/Bangka Tengah) pada tahun 2017.

Sementara Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan secara bertahap melakukan land clearing sepanjang 70 km sejak tahun 2017 hingga tahun 2019. Pemprov Babel juga tengah melaksanakan kajian analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL) pada tahun ini.

“Karena ini bukan jalan nasional, kita masih menunggu instruksi pimpinan (Menteri PUPR) untuk penanganannya,” tutur Saiful. Sebelumnya, Kementerian PUPR juga mengumumkan persiapan kajian pembangunan Jembatan Batam – Bintan (Babin) di Kepulauan Riau (Kepri).

Pembangunan jembatan bertujuan untuk meningkatkan konektivitas, mengurangi biaya logistik di Kepri serta mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Sauh, kawasan industri serta pariwisata di Pulau Galang dan Bintan yang berdekatan dengan Negara Singapura.

“Pembangunan Jembatan Babin, direncanakan untuk mulai dibangun pada tahun 2020, tentunya didasarkan kelayakan teknis dan ekonomisnya. Saya sempat bertanya Duta Besar Indonesia di Singapura saat datang ke sini, Singapura sedang membuat Terminal 5 Changi (Bandara International Changi) yang intermoda sampai ke Bintan, sehingga jembatan itu sangat mendukung sekali,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, baru-baru ini.

Menteri Basuki mengatakan Presiden Joko Widodo telah memutuskan Jembatan Batam-Bintan untuk dibangun dimana lama konstruksinya sekitar 3-4 tahun. Saat ini Kementerian PUPR tengah menyusun Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) yang diharapkan dapat selesai pada akhir 2019. Biaya pembangunan jembatan Babin diperkirakan mencapai Rp 3 triliun sampai Rp 4 triliun dengan skema tahun jamak (multiyears contrac).

Namun Menteri Basuki menekankan hitungan tersebut tergantung pada hasil DED yang tengah disusun Kementerian PUPR. Pemerintah juga membuka peluang partisipasi Badan Usaha dalam bentuk Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk pembiayaan Jembatan Babin.

Atas rencana pembangunan Jembatan Babin, Kementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) telah menindaklanjuti dengan melakukan survei lapangan dan kajian terkait keterpaduan dengan pengembangan wilayah/kawasan serta daya dukung.

Survei dilakukan secara bertahap dengan meninjau landing point rencana kaki Jembatan Babin di sisi Bintan (Tanjung Uban) untuk rencana trase lama/awal. Dilanjutkan dengan susur landing point di sisi Kabil, yakni di Pulau Tanjung Sauh, Pulau Ngenang dan di Tanjung Uban.

Nantinya, Jembatan Babin memiliki empat tapak (pilar) utama yang memanjang dari barat ke timur mulai Tanjung Talok Pulau Batam, Pulau Ngenang, Pulau Tanjung Sauh, dan di Kecamatan Seri Kuala Lobam di Pulau Bintan. (Rinaldi)