TOPIK UTAMA

Kepemilikan Hunian Orang Asing Diusulkan Langsung 50 Tahun

Administrator | Selasa, 12 November 2019 - 10:25:07 WIB | dibaca: 161 pembaca

Foto: Istimewa

Realestat Indonesia (REI) mengusulkan supaya aturan hak kepemilikan hunian bagi orang asing di tanah air bisa lebih kompetitif dari negara tetangga sehingga mampu menarik minat warga negara asing untuk membeli properti di Indonesia.

Salah satunya dengan memberikan jangka waktu hak milik langsung 50 tahun di depan, kemudian dapat diperpanjang kembali untuk 30 tahun berikutnya. Ketentuan jangka waktu yang berlaku saat ini yakni 30 tahun di depan, kemudian dapat diperpanjang lagi 20 tahun dan diperpanjang lagi 30 tahun dinilai cukup membingungkan bagi orang asing. REI mendesak agar jangka waktu tersebut dimuat dalam Undang-Undang Pertanahan yang sedang dibahas oleh DPR-RI.

Di beberapa negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, bahkan Vietnam sudah memberikan jangka waktu kepemilikan hunian sekaligus 99 tahun untuk pembeli asing. Status kepemilikan di Indonesia yang beragam juga menyebabkan warga asing kurang nyaman. Sementara di negara lain hanya dikenal dua status kepemilikan yakni freehold dan leasehold.

“Orang asing ini kan bukan seperti kita yang paham cara mengurus perizinan di sini. Banyak orang asing itu bingung, mereka enggak ngerti ngurus (perpanjangan) itu bagaimana. Kami menilai ini perlu diatur jelas di dalam UU Pertanahan nanti,” ungkap Sekretaris Jenderal DPP REI, Paulus Totok Lusida, dalam acara diskusi PropertyGuru CEO Leaders Forum 2019 di Jakarta, baru-baru ini.

Namun, menurut dia, kemudahan pemberian jangka waktu hingga 50 tahun di awal itu bukanlah tanpa syarat. Pengembang misalnya harus sudah menyelesaikan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan pertelaan.

Kemudian pengawasan kualitas orang asing yang membeli hunian di Indonesia juga perlu diatur antara lain batasan harga hunian yang bisa dibeli orang asing. Ini untuk menghindari orang asing justru membeli rumah yang diperuntukkan untuk masyarakat Indonesia berpenghasilan menengah bawah. Namun pengaturan mengenai batasan harga hunian untuk asing disarankan REI cukup diatur di PP atau Permen saja.

Menurut PP 103 Tahun 2015, batasan harga hunian untuk warga asing di Jakarta adalah sekitar Rp 10 miliar untuk landed house dan Rp 3 miliar untuk apartemen. “Pemerintah harus tetap punya hak penuh untuk mengontrol supaya rumah yang dibeli orang asing bukanlah rumah yang diperuntukkan bagi rakyat Indonesia. Tetap harus ada batasan harga rumah yang dapat dibeli asing, disitu pemerintah harus mengontrolnya,” kata Totok.

Terkait kebebasan izin tinggal, pemerintah diminta membuka peluang yang lebih besar bagi minat asing untuk masuk dan membeli properti di Indonesia. Di dalam PP No. 103 tahun 2015, WNA sebenarnya sudah mendapat kelonggaran kepemilikan properti. Orang asing tidak wajib memiliki kartu izin tinggal terbatas (KITAS), namun cukup dengan memegang visa kunjungan saja.

“Kalau harus punya KITAS, itu akan membatasi sekali, dan pasti kebanyakan pekerja. Pekerja itu enggak beli, kebanyakan kos, kontrak, atau sewa. Yang potensial membeli itu pengusaha atau investor, tapi kelompok ini biasanya enggan mengurus KITAS,” papar pengusaha properti asal Jawa Timur itu.

Sekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Eddy Hussy menilai pemerintah terlalu khawatir untuk sesuatu yang tidak perlu. Menurut Ketua Umum DPP REI periode 2013-2016 itu, Indonesia seharusnya meniru negara-negara lain dalam hal peraturan kepemilikan properti untuk warga asing.

“Supaya kita bisa lebih setara dengan negara tetangga yang sudah membolehkan kepemilikan properti bagi orang asing dengan jangka waktunya (hak pakai) lebih panjang,” ucap dia.

Dia mencontohkan Singapura yang sudah memperbolehkan hak kepemilikan hingga 100 tahun, demikian juga Malaysia hingga 99 tahun. Padahal Indonesia memiliki peluang yang besar di untuk menarik investasi asing di sektor properti.

“Toh kalau beli rumah di sini rumahnya di Indonesia dan juga uangnya akan berputar di sini sehingga kekhawatiran (warga asing tidak memberikan manfaat) itu dapat dihilangkan,” kata Eddy.

Belum lagi, dengan bergeraknya sektor properti mewah, juga akan menggerakkan sektor properti lain, bahkan berdampak terhadap ekonomi nasional secara keseluruhan.

Peraturan Rancu
Kepala Bagian Perundang-undangan, Biro Hukum dan Humas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Badan Pertanahan Nasional Yagus Suyadi mengatakan mengenai kepemilikan properti bagi orang asing dan juga hal yang berkaitan dengan hak lain sudah diatur dalam PP No 103/2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia.

Dalam aturan itu disebutkan orang asing mempunyai hak pakai dan hak sewa berjangka waktu tertentu. Sementara definisi orang asing yang memiliki hak disebutkan orang asing yang berkedudukan di Indonesia yang bukan WNI yang keberadaannya memberikan manfaat, melakukan kegiatan usaha, bekerja atau berinvestasi di Indonesia.

Lebih jauh, peraturan pemerintah tersebut mengatur perihal hak milik bagi orang asing. Dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 disebutkan orang asing dapat memiliki rumah untuk tempat tinggal dengan syarat memiliki izin tinggal berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

“Artinya secara subjek hak sudah dibuka ruang untuk warga negara asing, badan negara asing dan perwakilan negara asing untuk dapat memiliki properti di Indonesia,” terang Yagus.

Hanya saja dia tak dapat menjelaskan mengenai defenisi “izin tinggal” yang disebut dalam peraturan pemerintah tersebut karena hal itu berada di luar wewenangnya.

Ketidakjelasan defenisi ini dianggap oleh Managing Director Ciputra, Budiarsa Sastrawinata menghambat jalannya bisnis properti di Indonesia. Dia menambahkan, meski sudah disebutkan orang asing diperbolehkan memiliki properti di Indonesia seperti regulasi di atas, namun banyak notaris masih ragu-ragu untuk mengeksekusi.

“Kalau dilihat aturan sudah memungkinkan. Cuma pelaksanaannya, saya dengar ada notaris yang masih ragu, ini yang harus diperjelas oleh pemerintah. Sosialisasi (regulasi) ini juga masih minim,” keluh Budiarsa.

Untuk itu, dia berharap pemerintah perlu memperjelas aturan yang sudah ada sehingga penerapan di lapangan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan. Baik pengembang dan warga asing membutuhkan kepastian hukum karena keduanya berinvestasi di Indonesia.

Sementara itu, Director of Indonesia Capital Markets & Investment Services, Steve Atherton, menyebutkan bahwa sebenarnya permintaan properti oleh orang asing sangat kecil. Oleh karena itu, Indonesia perlu melihat bagaimana negara tetangga seperti Singapura dan Amerika Serikat yang cukup berhasil dalam membuka keran kepemilikan properti bagi orang asing.

“Hal lain yang harus diperhatikan adalah masalah harga, karena Rp10 miliar itu mahal sekali,” papar Steve. Kesimpulan dalam diskusi ini meminta adanya perbaikan terkait regulasi kepemilikan hunian bagi orang asing di Indonesia, sehingga diharapkan berdampak terhadap pemulihan pasar properti di dalam negeri. (Teti Purwanti)