Angka kekurangan pasokan (backlog) rumah di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) kini diperkirakan mencapai 15.000 unit rumah. Dimana setiap tahunnya terjadi penambahan kebutuhan rumah sebanyak 1.000 unit. Jika tidak diantisipasi dengan pasokan yang memadai, maka diperkirakan backlog perumahan di daerah tersebut semakin membengkak.

“Di Kepri ini sebagian besar penduduknya adalah pendatang. Apalagi Kepri merupakan daerah pemekaran yang ekonominya bertumbuh sangat pesat sehingga banyak perantau datang dari berbagai daerah. Itulah mengapa kebutuhan rumah setiap tahun bertambah besar,” kata Sekretaris DPD Realestat Indonesia (REI) Kepri, Triyono yang dihubungi Majalah RealEstat, baru-baru ini.

Menurut dia, target utama pembeli rumah bersubsidi di Kepri adalah PNS dan TNI Polri, sedangkan pekerja sektor informal masih sangat sulit meski jumlahnya cukup banyak di daerah tersebut. Di Kepri, ungkap Tri, proses verifikasi pekerja informal membutuhkan waktu yang cukup panjang.

“Kami berharap Program Sejuta Rumah bisa dilanjutkan, bahkan kalau bisa ditambah kemudahannya sehingga lebih terjangkau oleh masyarakat. Apalagi kebutuhan rumah di sini sangat tinggi,” ungkap Triyono.

Dikatakan kebijakan yang diberikan pemerintah daerah selama ini sudah cukup baik. Antara lain dengan penerapan OSS dan RDTR yang baru, kini pengembang di Kepri semakin dipermudah dalam melakukan investasi.

REI Kepri pada tahun ini menargetkan pembangunan 5.000 unit rumah, dimana hingga Juni 2019 sudah terealisasi sekitar 50 persen dari target.

“Kalau tidak ada masalah kuota FLPP yang habis, seharusnya tahun ini target dapat tercapai, karena di semester I 2019 separuhnya sudah terbangun,” ungkap Triyono.

Dia mengungkapkan kuota KPR FLPP BTN di Kepri sudah habis sejak akhir Juli. Masalah ini diakui sangat mengganggu konsumen dan pengembang di Kepri. Apalagi, pilihan alternatif pembiayaan lain tidak ada, sementara masyarakat enggan menggunakan program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) dan lebih memilih untuk menunggu kuota FLPP tambahan turun.

“Kami di Kepri mengharapkan Kemenkeu secepatnya dapat merealisasikan KPR FLPP tambahan karena banyak masyarakat yang sudah ingin akad kredit dan menghuni rumahnya,” papar Triyono.

Kawasan Terpadu

Terkait pengembangan Pulau Bintan sebagai salah satu tujuan wisata yang cukup diminati dan banyak pula pengembang yang ingin masuk ke kawasan tersebut, menurut Triyono saat ini investasi properti di kawasan tersebut terkendala oleh Pemerintah Daerah (Pemda) setempat.

“Pemda tidak berkoodinasi dengan baik, sehingga pertumbuhan resort di sana ada, namun tidak pesat,” ungkap Tri.

Selain itu, akibat daerah kepulauan, bertumbuhnya wisata di Bintan juga tidak serta-merta menggerek pertumbuhan ekonomi di kawasan lain karena setiap pulau punya masalah masing-masing. Di Bintan sendiri misalnya, harga tanah mulai tidak terkendali, akibat banyaknya pemain asing yang masuk di daerah kepulauan itu. (Teti Purwanti)