TOPIK UTAMA

Karpet Merah Disiapkan, Berminatkah Swasta

Administrator | Senin, 31 Oktober 2022 - 10:41:36 WIB | dibaca: 47 pembaca

Ilustrasi (Foto: Istimewa)

Pemerintah telah memulai tender untuk sejumlah proyek infrastruktur di Ibu Kota Negara (Ikn) Nusantara seperti jalan tol, jembatan, gedung istana kepresidenan dan sebagainya. Berbagai cara pembiayaan pembangunan dilakukan pemerintah termasuk mengajak investor swasta terlibat.

Ketua Kelompok Kerja (Pokja) IKN DPP Realestat Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata mengatakan pengembangan sebuah ibu kota baru mutlak memerlukan dukungan dari prime mover (mesin penggerak utama) sehingga economic base-nya mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi di IKN. 

“Prime mover terpenting kedua setelah anggaran pemerintah adalah dengan melibatkan peran swasta untuk bisa berinvestasi di IKN,” ujar Eman, demikian dia akrab disapa, pada acara diskusi The HUD Institute, Kamis (30/6/2022). 

Namun upaya itu bukan persoalan mudah. Swasta membutuhkan beberapa syarat penting untuk mau masuk berivestasi di satu proyek tertentu. Pertama adalah regulasi, dimana swasta menuntut aturan dan payung hukumnya memberikan kepastian. 

“Kepastian hukum menjadi dasar apakah swasta bisa masuk atau tidak,” kata Eman. 

Kedua adalah ketersediaan lahan, dimana lahan yang tersedia untuk pengembangan di IKN haruslah disediakan pemerintah. Nantinya swasta akan membeli atau menyewa lahan tersebut kepada pemerintah melalui otoritas IKN. “Yang dinanti pengembang saat ini skema lahannya akan seperti apa?,” ujar Eman. 

Hal ketiga yang dibutuhkan swasta adalah kepastian dan kejelasan masterplan kawasan baik RTRD atau pun RTRW. Keempat adalah rencana tahapan pengembangan. Terakhir adalah detail desain dan budget pem-bangunan IKN. 

Eman menyebutkan masalah regulasi ini masih menjadi momok di Indonesia termasuk di tingkat pemerintah daerah. Kondisi ini menjadi tantangan berat bagi pemerintah untuk menarik minat swasta berinvestasi di IKN. Menurutnya, regulasi juga akan menjadi penentu apakah para investor bisa masuk dalam waktu dekat atau butuh waktu lebih lama lagi.
 
“Saya kira saatnya sekarang pemerintah dan otoritas IKN bekerja dengan time table yang jelas dalam pembangunan IKN Nusantara,” tegas Ketua Umum DPP REI periode 2014-2019 itu. 

Dia mengingatkan bahwa pembangunan IKN tidak boleh hanya bergantung kepada dana APBN saja. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menggerakkan semua mesin investasi di IKN. Jika tidak, maka kota baru tersebut sulit untuk mandiri. 

“Pada tahun-tahun awal, 10 hingga 20 tahun pertama mungkin APBN bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan fasilitas dasar termasuk perumahan. Tetapi setelah itu harus ada penggerak ekonomi lain dari investasi, termasuk melibatkan lebih banyak peran swasta ” ungkap Eman. 

Hal senada diungkapkan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bidang Properti dan Kawasan Ekonomi Sanny Iskandar. Menu-rutnya, hal utama yang dibutuhkan swasta saat ini adalah kepastian hu-kum untuk berinvestasi di IKN. 

“Yang namanya pebisnis tentu mereka tidak mau nantinya tiba-tiba ada perubahan kebijakan atau IKN ini tidak berlanjut. Itu yang dihindari swasta sebelum dia berinvestasi,” kata Sanny dikutip dari Bisnis.com. 

Dia berharap nantinya pergantian pimpinan negara tidak akan menghalangi atau berdampak pada terhentinya program IKN. Sebalik-nya, pembangunan ini harus terus dilanjutkan hingga terealisasi.
 
Butuh Kolaborasi 
Untuk memperlancar pembangunan IKN Nusantara, otoritas IKN membutuhkan peran serta investor. 

“Tentu kami sangat membutuhkan peran dari para investor. Saya ingin gelar karpet merah untuk investor, saya ingin ada insentif di IKN dan insentifnya harus plus,” ungkap Wakil Kepala Badan Otorita IKN Nusantara, Dhony Rahajoe pada acara CEO & Leaders Forum 2022 di Jakarta, Kamis (9/6/2022). 

Tahap awal, IKN akan berfokus pada pe-ngembangan konektivitas jalan, kantor peme-rintahan hingga hunian untuk Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Menurut Dhony, membangun ibu kota yang nantinya akan menjadi sebuah pusat ke-beragaman harus ada penyamaan visi dan misi dari seluruh pihak terkait. Sehingga kota bisa menjadi satu pertumbuhan ekonomi dan kota yang sustainable. 

Oleh karena itu, semangat tersebut yang sama-sama akan diusung karena pemerintah ingin membuat model yang betul-betul harus sustainable, tidak hanya dalam teori saja. 
“Nah, lahan ini sudah tersedia, konsep sudah ada. Saya juga sudah punya ukuran untuk kavling A, B, C, D, untuk kepentingan apa, untuk komersil ada, sosial ada. Kalau mau melihat peluang walaupun selubang jarum, kita bisa bertemu, karena kita butuh ko-laborasi,” papar Dhony. 

Dia mengatakan, saat ini badan otorita berupaya menciptakan iklim investasi yang baik di proyek IKN. Salah satunya dari sisi per-izinan lahan, dimana investor tidak perlu turun tangan langsung. Terkait perizinan, akan lang-sung diurus oleh badan otorita. 

“Pajak sedang kita ajukan seperti tax holi-day, tax deduction. Ada skema retribusi daerah ditiadakan dulu. Ini sedang kita godok semua dengan matang,” paparnya. 
Pada diskusi yang sama, Wakil Ketua Umum Koordinator DPP REI Hari Ganie menga-takan ekspansi bisnis properti di kawasan IKN adalah sebuah keniscayaan. 

Bahkan saat ini beberapa pengembang besar telah memiliki lahan di Kalimantan jauh sebelum proyek IKN Nusantara diumumkan. Para pengembang tersebut tentu telah melihat bahwa pasar properti di daerah Kalimantan Timur, khususnya Balikpapan dan Samarinda cukup menjanjikan. 

“Jadi tanpa ada IKN pun pengembang se-benarnya tetap menjalankan proyek di land-bank mereka di sana,” ujarnya. 

REI menilai bahwa para pengembang sampai saat ini masih menunggu dan melihat (wait and see) sebelum memutuskan ekspansi bisnis di IKN Nusantara. Sebab ada banyak hal yang menjadi pertimbangan pengembang termasuk kesiapan regulasi dan infrastruktur dasar seperti jalan raya, istana, gedung perkan-toran, dan perumahan untuk ASN. 

“Kalau regulasi sudah lengkap dan pem-bangunan infrastruktur dasar sudah berjalan, ini tentu akan menambah keyakinan bagi pihak swasta termasuk pengembang properti untuk ikut berinvestasi di IKN,” jelasnya. 

Beberapa pengembang besar yang sudah memiliki proyek properti di Kalimantan Timur antara lain PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN), Sinar Mas Land, Lippo Group, serta Ci-putra Group. 

Selain pengembang nasional, diakui Hari Ganie, banyak pengembang asing yang menyatakan kesiapan untuk melakukan inves-tasi di IKN Nusantara. Menurutnya, beberapa investor asing datang langsung ke REI meminta informasi lebih lanjut terkait potensi proyek di IKN Nusantara. 

Investor asing itu berasal dari beberapa negara seperti Jepang, China, Hongkong, Spanyol, Singapura, hingga Malaysia. Hari Ganie menyebutkan sebagian besar investor asing itu datang melalui jaringan internasional REI terutama lewat Federasi Realestat Dunia atau FIABCI. (Rinaldi/Teti)


Sumber: