Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pem-prov Jateng) terus berbenah diri dalam menangani berbagai persoalan terkait penyediaan perumahan bagi warganya. Banyaknya lokasi permukiman yang dibangun di kawasan rawan bencana alam, area kawasan hutan, sempadan sungai kawasan pertanian serta adanya kawasan kumuh yang belum tertangani menjadi problematika dalam peme-nuhan kebutuhan papan di Jateng. 

“Dalam upaya penanganan persoalan pa-pan, kita butuh harmonisasi dan sinkronisasi data perumahan dan kawasan permukiman menuju satu data penanganan,” tutur Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Arief Djatmiko, di Kota Se-marang, Kamis, 15 September 2022. 

Menurutnya, Pemprov Jateng terus beru-paya mengatasi berbagai permasalahan di bidang perumahan dan permukiman. Salah satunya adalah dengan mengupayakan ke-pastian hukum dalam penyelenggaraan peru-mahan dan kawasan permukiman. 

Upaya itu antara lain dengan mendorong Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang lebih akomodatif terhadap kepentingan perumahan dan kawasan permu-kiman. Tidak hanya itu, Pemprov Jateng juga mendorong terbitnya Perda RP3KP (Ren-cana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman) dan peraturan terkait lainnya. 

Pemprov Jateng juga berupaya mengopti-malisasi Tim Pokja PKP (perumahan dan kawas-an permukiman) sebagai media koordinasi dan sinkronisasi program PKP dan pengembangan kemitraan strategis antara pemerintah dan swasta dalam penyediaan perumahan. 

Harga Rumah Subsidi 

Pada kesempatan itu, Ketua DPD Realestat Indonesia (REI) Jateng, Suhartono mengungkap-kan, bisnis properti menjadi salah satu sektor usaha yang terkena dampak cukup serius dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Ter-lebih, hingga kini Pemerintah belum menyetujui usulan kenaikan harga rumah bersubsidi. 

“Kami selalu mengusulkan kenaikan harga rumah subsidi. Tahun ini, harga jual rumah ber-subsidi masih menggunakan patokan harga jual tahun 2020,” tegasnya. 

Dia mengaku selama 2-3 tahun terakhir tidak ada kenaikan harga jual rumah subsidi karena dampak pandemi. Belum lagi setelah kenaikan harga BBM ini pengaruh pada kenai-kan harga bahan bangunan bisa mencapai 10%-13%. Jika tidak ada kenaikan harga rumah subsidi, kata Suhartono, maka pengembang akan semakin kesulitan menekan biaya pem-bangunan karena harga bahan material terus melonjak.

 

Ketua Umum DPP REI Paulus Totok Lusida menegaskan DPP selalu mengusulkan adanya kenaikan rumah bersubsidi setiap tahunnya. Apalagi, dampak kenaikan harga BBM yang berimbas terhadap lonjakan biaya material ba-ngunan dan ongkos produksi lainnya. 

“Dengan kenaikan BBM ini harga material juga naik. Namun, seberapa stabilnya kenaikan harga material ini kita belum tahu karena butuh waktu untuk mencapai titik ekuilibriumnya,” kata Totok. (Oki Baren)

Sumber:

Majalah REI