Perum jamkrindo menandatangani nota kesepahaman dengan Bank Jatim, PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) dan Realestat Indonesia (REI). Kerjasama antarpihak ini terkait sinergi bisnis dalam program penyediaan hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Nota kesepahaman ditandatangani oleh Direktur Utama Perum Jamkrindo Randi Anto, Pjs Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Ferdian Timur Satyagraha, Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Ananta Wiyogo, Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata, serta Sekretaris Jenderal DPP REI Paulus Totok Lusida. Penandatanganan nota kesepahaman dilaksanakan di Perum Jamkrindo, Senin (12/8/2019).

Direktur Utama Perum Jamkrindo, Randi Anto mengungkapkan dengan adanya nota kesepahaman tersebut, maka masing-masing pihak akan berkontribusi dalam upaya menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam model bisnis ini, sesuai dengan bisnis intinya, maka Perum Jamkrindo akan memberikan penjaminan bagi kredit pemilikan rumah (KPR) oleh nasabah Bank Jatim yang rumahnya disediakan oleh pengembang anggota REI.

“Pemerintah tengah berupaya untuk menekan gap antara pasokan dan kebutuhan hunian melalui Program Sejuta Rumah. Kami dari badan usaha dan asosiasi, siap berkontribusi dengan cara kami masing-masing yang disepakati melalui nota kesepahaman ini,” ungkap Randi.

Selain menambah portofolio bisnis, penjaminan KPR Bank Jatim untuk rumah yang dibangun oleh anggota REI tersebut juga meningkatkan kehatihatian bisnis bagi Perum Jamkrindo. Dengan model bisnis tersebut, peluang masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan hunian makin terbuka.

Ditambahkan, dengan kerjasama ini maka pihaknya berupaya bersinergi untuk menyalurkan KPR kepada MBR, dimana nantinya REI yang akan menyeleksi developer-nya, lalu kemudian Bank Jatim menjadi BPD starter, serta SMF yang menjalankan fungsi funding. Sedangkan Jamkrindo melakukan penjaminan sehingga resikonya semakin termitigasi.

Randi mengharapkan dari kerjasama itu bisa tercipta solusi pembayaran baru dengan bunga yang tetap rendah sehingga MBR bisa menikmati perumahan dengan tetap sesuai dengan program yang dijalankan pemerintah.

Ketua Umum DPP REI, Soelaeman Soemawinata menyebutkan pemerintah saat ini memiliki sejumlah skema pembiayaan perumahan untuk MBR, baik melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

Namun diakui skema-skema pembiayaan tadi belum cukup signifikan untuk menekan angka kekurangan pasokan (backlog) rumah. Apalagi tahun ini, kuota FLPP sudah menipis di pertengahan tahun.

REI sebagai asosiasi dengan anggota hampir 5.000 perusahaan yang hampir 85 persen merupakan pengembang rumah subsidi berupaya mencari berbagai skema pembiayaan alternative. Antara lain melalui kerjasama dengan Perum Jamkrindo, PT SMF (Persero) dan Bank Jatim.

“Kerjasama dengan ketiga perusahaan ini ke depan tentu diharapkan bisa menjadi skema pembiayaan baru sebagai alternatif, dengan melibatkan sumber-sumber keuangan yang memungkinkan suku bunganya lebih rendah,” ujar Eman, demikian dia sering disapa kepada Majalah RealEstat. Eman menambahkan, melalui kerjasama ini akan menekan berbagai risiko yang tidak perlu, sehingga memungkinkan untuk bunga yang diberikan lebih rendah dari bunga komersial.

Pada tahun lalu, Jamkrindo dan REI juga sudah menjalin kerjasama memberikan jaminan pembiayaan bagi pengembang berskala Usaha Kecil Menengah dan Mikro (UMKM) serta koperasi di seluruh Indonesia. 

Lewat kerjasama tersebut, seluruh pengembang kecil anggota REI dapat mengakses sumber pembiayaan kepada lembaga keuangan bank maupun non bank untuk proyek-proyek yang sedang dan akan dikerjakan melalui fasilitas penjaminan yang dimiliki oleh Jamkrindo baik penjaminan cash loan maupun non cash loan.

Menjadi Benchmark

Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Ferdian Timur Satyagraha menambahkan bahwa harapannya program ini bisa segera dilaksanakan. Bank Jatim menargetkan untuk bisa menyediakan 500 hingga 1000 rumah lewat program kerjasama tersebut.

“Namun, untuk jumlah pastinya tentu kami tunggu dari Kementerian Keuangan, nanti mereka yang menentukan,” ujar dia.

Ferdian mengatakan karena masih pilot project, akan pola yang akan dilakukan ada sistem reimburse dan untuk pilot project ini dana yang dibutuhkan setidaknya mencapai Rp140 miliar. Adapun BPD lain sangat mungkin bisa mengikuti skema ini kalau memang sudah berjalan dengan BPD Jatim sebagai benchmark.

Terkait kinerja bisnis, Perum Jamkrindo berhasil mencatatkan kinerja positif pada semester I tahun 2019. Perusahaan terbesar bidang penjaminan tersebut mencatatkan angka volume penjaminan sebesar 102,88 triliun atau naik sebesar 18 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 86,3 triliun.

Pencapaian positif tersebut turut mendongkrak kenaikan laba sebelum pajak (EBT) menjadi Rp 372,03 miliar atau naik 82.28 persen dari tahun sebelumnya Rp 204,1 miliar.

Total Aset pada bulan Juni tahun 2019 tercatat sebesar Rp17,40 triliun atau meningkat sebesar 7,1 persen dari aset per 31 Desember 2018. Sementara pencapaian ekuitasnya sebesar Rp11,67 triliun atau naik 3,30 persen dibandingkan Per 31 Desember 2018. (Teti Purwanti)