TOPIK KHUSUS

Investasi Asing Sektor Properti Diprediksi Meningkat

Administrator | Rabu, 09 September 2020 - 13:56:36 WIB | dibaca: 48 pembaca

Foto: Istimewa

Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan realisasi investasi asing di sektor properti pada 2019 mencapai US$ 2,88 miliar dengan jumlah 1.313 proyek. Meski secara nilai dibandingkan 2018 yang mencapai US$ 4,30 miliar, namun dari sisi jumlah proyek mengalami peningkatan. Lalu bagaimana kondisi investasi asing properti di tahun ini?

Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi incaran investor atau pengembang di sektor properti. Selain karena stabilitas politik dan keamanan yang cukup baik, faktor demografi penduduk yang besar termasuk pertumbuhan kelas menengah juga menjadi alasan investor asing melirik pasar dalam negeri.  

Sejumlah investor asing yang sudah masuk untuk berinvestasi di pasar properti Indonesia rata-rata berasal dari China, Singapura, Malaysia dan Jepang.

Menurut Wakil Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) bidang Hubungan Luar Negeri, Rusmin Lawin, sektor properti pada 2020 diprediksi akan membaik, termasuk juga dari sisi penanaman modalnya. Tahun lalu investor asing menahan diri karena merupakan tahun politik.

“REI optimistis realisasi investasi sektor properti pada tahun ini akan bisa jauh lebih baik,” kata Rusmin kepada Majalah RealEstat, baru-baru ini.

Menurut dia, tahun politik pada tahun lalu sudah berhasil dilewati. Ditambah lagi, kepercayaan investor meningkat karena adanya isu pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur. 

Meski begitu, bukan berarti minat investor asing itu tanpa hambatan, karena mereka masih kesulitan dengan birokrasi dan perizinan terutama di daerah-daerah. Selain itu, karena baru awal tahun, maka investor juga masih menunggu momentum pasar, yaitu naiknya kepercayaan konsumen terhadap pasar. 

Menurut Rusmin, indikator kepercayaan investor yang meningkat dapat dicapai dengan pemerintah yang stabil dan regulasi yang memihak dunia usaha. 

“Saat ini dunia usaha termasuk investor asing menunggu rampungnya UU Omnibus Law yang diharapkan memperkuat dunia usaha di Tanah Air,” kata dia.

Rusmin menyatakan Indonesia merupakan salah satu negara tujuan investasi yang cukup menarik dan patut diperhitungkan. Oleh sebab itu, pada tahun ini REI bakal melakukan kunjungan ke beberapa negara untuk mempromosikan potensi pasar Indonesia dan mengajak investor asing masuk berinvestasi di dalam negeri.

Dari berbagai promosi yang sudah dilakukan REI, Rusmin optimistis pada tahun ini investasi asing bisa tumbuh sekitar 20%-30% dibandingkan nilai pada 2019.

Berdasarkan data BKPM, investasi asing di sektor properti pada 2019 mencakup di berbagai sektor antara lain residensial, perkantoran dan kawasan industri.

Menanggapi penurunan nilai investasi asing di sektor properti pada 2019 namun secara jumlah proyek meningkat, Rusmin Lawin berpendapat hal karena investor masih mempelajari potensi pasar properti di Indonesia. Apalagi tahun lalu ada kegiatan politik di Indonesia.

Namun dia yakin jika potensi pasar kembali bagus, maka para investor asing akan kembali menambah portofolio investasinya di Indonesia. 

“Investor asal Jepang, Korea, dan Eropa itu memiliki minat yang cukup tinggi terhadap peluang investasi properti di Indonesia. Kalau tahap awal sukses, mereka 
pasti akan jor-joran berinvestasi. Jadi ini sebetulnya sinyal yang baik untuk Indonesia,” papar dia.
 
Kurang Optimal
Menurut Rusmin, ada beberapa poin yang membuat minat investasi terutama dari luar negeri ke Indonesia terlebih Jakarta dan sekitarnya masih kurang optimal. 

Disebutkan, ada enam poin yang dilihat investor yaitu aturan dan hak properti, akses kredit, efisiensi pemerintah, penyelesaian sengketa yang rasional, transparansi keuangan, dan peraturan yang sesuai. 

“Ini yang harus terpenuhi dulu sebelum mengundang investor masuk,” ungkap pria yang juga menjabat Wakil Presiden Federasi Realestat Dunia (FIABCI) Indonesia itu. 

Saat ini, tambah Rusmin, investasi banyak datang dari perusahaan-perusahaan besar, bukan lagi perorangan. Karena itu, biasanya investasi yang masuk bersifat jangka panjang.

“Seharusnya ini potensi yang bisa dimanfaatkan betul oleh Pemerintah Indonesia dengan membuat regulasi-regulasi yang mampu mendorong investasi menjadi lebih mudah,” jelas dia.

Rusmin menyatakan belum lama ini FIABCI Indonesia menghadiri konferensi investasi real estat dengan Ministry of Land Infrastructure Tourism and Transportation 
Jepang. Pada kesempatan tersebut, pebisnis dari kedua negara saling menjajaki peluang kerja sama dan bisnis properti di Jakarta. 

Namun, Rusmin mengharapkan investor asing yang akan masuk ke Indonesia untuk menggandeng pengembang dalam negeri yang tergabung dalam REI. Saat ini, REI memiliki anggota lebih dari 6.000 perusahaan properti baik skala besar, menengah dan menengah bawah. 

“Dengan bermitra maka mereka lebih nyaman dan tidak perlu mencari land bank lagi,” kata Rusmin. 

Hal senada diungkapkan Pengamat Properti, Panangian Simanungkalit. Dia mengungkapkan dukungan pemerintah kepada investor asing yang masuk dan berinvestasi di Indonesia, khususnya di sektor properti masih kurang optimal.

Menurut dia, pemerintah sejauh ini masih kurang agresif dalam mendorong investor asing masuk di sektor properti. Kondisi itu berbeda dengan Singapura, Malaysia, dan Hong Kong yang sangat antusias dan serius menarik masuknya pengembang asing.

“Jadi tidak heran beberapa pengembang besar Indonesia justru banyak menjadi key players di sektor properti negara-negara tersebut,” ujar Panangian seperti dikutip dari Bisnis.com, baru-baru ini.

Panangian menilai bahwa selama ini penanaman investasi asing ke Indonesia bukan karena dorongan atau kemudahan yang diberikan oleh pemerintah. Tetapi mayoritas karena adanya relasi investor asing dengan perusahaan Indonesia.

“Hampir 75% investor asing itu melakukan joint venture dengan pengembang lokal,” ujar Panangian.

Dia sependapat tantangan utama yang kerap dihadapi investor asing adalah soal perizinan yang rumit. Selain itu, penyelewengan proses perizinan yang seringkali terjadi serta ketidakpastian hukum dalam aturan-aturan pengembangan lahan.

Butuh Koordinasi
Managing Director Business Development & Marketing PT Modernland Realty Tbk. David Iman Santosa mengatakan untuk memperbaiki iklim investasi properti di dalam negeri, maka para pemegang wewenang dan peraturan harus saling berkoordinasi.

Menurut dia, terdapat sejumlah aturan yang masih memberatkan sampai saat ini baik dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR), maupun Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Padahal itu merupakan tiga pokok yang penting untuk berkoordinasi. Ditambah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berkaitan dengan perizinan dan insentifnya,” ujar David.

Menurut dia, koordinasi antara masing-masing pemegang otoritas sektor properti harus diperkuat sehingga iklim investasinya kondusif dan menarik bagi investor luar negeri. (Teti Purwanti)