AKTUAL

Ini Harapan REI Untuk Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto

Administrator | Rabu, 26 Oktober 2022 - 09:49:20 WIB | dibaca: 66 pembaca

Sertijab Menteri ATR/BPN (Foto: Kemterian ATR/BPN)

Presiden Joko Widodo telah melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Istana Negara, Jakarta, pada 15 Juni 2022. Sertijab Menteri ATR/BPN juga sudah dilakukan di gedung Kementerian ATR/BPN di hari yang sama.
 
Menanggapi penggantian Menteri ATR/BPN dari Sofyan A. Djalil kepada Hadi Tjahjanto tersebut, Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida berharap pejabat menteri yang baru dapat mengatasi berbagai masalah pertanahan dan tata ruang yang berhubungan dengan Kementerian ATR/BPN. Dia juga berharap program yang sudah berjalan baik selama ini dapat terus dilanjutkan. 

“Sebagai sosok yang berpengalaman dan profesional, kami yakin Menteri Hadi Tjahjanto mampu membenahi berbagai regulasi yang masih menghambat terutama yang berkaitan dengan kepastian hukum atas alas hak tanah,” kata Totok dalam interview di CNBC TV, Kamis, 16 Juni 2022. 

Dia memberi contoh mengenai program one map system, dimana peta yang dimiliki Kementerian ATR/BPN belum tentu sama dengan peta milik pemerintah daerah, sehingga tidak ada kepastian hukum untuk pengembang di daerah. Demikian pula mengenai penerapan aturan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) juga diharapkan menjadi perhatian utama Menteri dan Wakil Menteri ATR/BPN yang baru karena menghambat pembangunan properti khususnya rumah rakyat. 

“Kami berharap dapat dicarikan solusi bersamanya, karena secara geografis wilayah Indonesia ini masih cukup luas, berbeda dengan Singapura yang merupakan negara kota. Saya kira perlu ada keseim-bangan antara penyediaan pangan dan sandang masyarakat dengan penyediaan papan masyarakat, karena semuanya berujung kepada kua-litas masyarakat,” ujar Totok. 

Totok mewakili REI pada kesempatan itu juga menyampaikan terima kasih atas kerja keras dan kerja sama yang diberikan Sofjan Djalil selama ini sehingga beberapa persoalan pertanahan dan tata ruang dapat diselesaikan. Menurutnya, tanah adalah jantung dalam bisnis properti.
 
“Mengenai mafia tanah memang masalah ini kompleks, sehingga Kementerian ATR/BPN tidak bisa kerja sendiri, melainkan harus bersama-sama dengan Kemendagri, Kemenkumham dan Kepolisian,” ujarnya. 

Menurut Totok, integrasi atau keterpaduan menjadi kunci untuk bisa memberangus mafia tanah di Indonesia. Bahkan dia menyebutkan jika Mahkamah Agung juga perlu dilibatkan dalam misi ini. 

“Kami juga menanti kerja sama dan terobosan dari Menteri dan Wakil Menteri ATR/BPN yang baru, apalagi keduanya memiliki kemampuan mumpuni meski berasal latar belakang yang berbeda, namun semoga bisa saling melengkapi,” harap Totok. 

Kerja sama dengan instansi terkait termasuk Kementerian ATR/BPN dibutuhkan karena di akhir tahun ini REI memproyeksikan ekonomi akan pulih dan di 2023 sudah kembali pulih seperti 2020. Namun, menu-rutnya, capaian itu bisa terjadi jika pemerintah bisa mengontrol inflasi dan tingkat suku bunga kredit. 

Totok menambahkan, pengembang cukup optimis diakhir tahun ini sektor properti dapat pulih karena beberapa katalis antara lain keberhasilan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan diskon PPN DTP. Saat ini, katanya, tinggal perizinan dan OSS (Online Single Submission) yang masih menjadi hambatan.

“REI berharap untuk OSS aturan baru dan aturan lama bisa berjalan paralel dulu, sehingga aktivitas bisnis tidak terganggu,” ujarnya. 

Berantas Mafia Tanah 
Usai sertijab, Menteri Agraria Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menyatakan komitmennya untuk memberantas mafia tanah. Menurutnya, sejauh ini persoalan mafia tanah sudah mulai berkurang seiring diterjunkannya pejabat Ke-polisian dan Kejaksaan. 

“Pejabat Kepolisian dan Kejaksaan akan kita tambah supaya mafia tanah benar-benar tidak ada. Kita akan tekan,” tegasnya. 
 
Hadi berjanji akan terjun langsung ke lapa-ngan untuk bisa segera memetakan persoalan mafia tanah yang masih ada hingga saat ini. Menurutnya, pemberantasan mafia tanah juga menjadi salah satu hal yang ditekankan Presiden Joko Widodo, selain pengurusan serti-fikat tanah milik rakyat. 

Saat berkunjung ke Kantor Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan pada Kamis (30/6), Hadi Tjahjanto kembali mengulangi komitmennya untuk mengurangi jumlah sengketa dan konflik pertanahan di Indonesia, terlebih akibat aksi mafia tanah. 

“Ini adalah salah satu fokus kita bersama untuk menciptakan kepastian hukum dan rasa aman bagi masyarakat,” ujarnya. 

Menurut Menteri ATR/BPN, dibutuhkan komitmen bersama dalam menjalankan tugas dan fungsi Satgas Anti Mafia Tanah. Tidak hanya di Sulawesi Selatan, tetapi juga di seluruh satuan kerja di Indonesia. Hadi Tjahjanto meminta seluruh jajaran Kementerian ATR/ BPN untuk bersama dengan kepolisian di Polda masing-masing bahu-membahu mem-berantas mafia tanah. 

Lebih lanjut dia menekankan bahwa masyarakat juga harus lebih berhati-hati de-ngan mafia tanah. Menteri ATR/BPN tegas me-mastikan dalam penyelesaian masalah per-tanahan, prosedur hukum akan dilanjutkan dengan baik tanpa pandang bulu. 

“Ini komitmen kita bersama dan kita pas-tikan bahwa prosedur hukum dilanjutkan de-ngan baik. Sekali lagi, hati-hati dengan mafia tanah,” tutur Hadi Tjahjanto. 
Menteri ATR/BPN juga mengimbau jaja-rannya di seluruh Indonesia untuk tidak me-lakukan praktik pungutan liar (pungli) kepada masyarakat. 

Sementara itu, mantan Menteri ATR/ BPN Sofyan Djalil meyakini bahwa di bawah kepemimpinan Hadi Tjahjanto persoalan mafia tanah dapat segera dituntaskan. 
 
“Mafia tanah ini cukup memprihatinkan. Kita sudah diperbantukan tiga perguruan tinggi kepolisian, prinsip saya mafia tidak boleh menang. Di bawah kepemimpinan Pak Hadi, sekarang mafia berpikir dua, tiga kali, bahkan tujuh kali,” ucapnya. 

Terkait konflik agraria, dia menyebut dari 80 juta konflik yang sudah berhasil diselesaikan mencapai sekitar 8.000, tapi jumlahnya masih terus bertambah. Dia juga mengungkapkan bahwa pihaknya memiliki program Bank Tanah, tapi Dewan Pengawasnya masih be-lum terbentuk. Dia menyebut Bank Tanah akan menjadi legacy yang baik sekali untuk pemerintahan selanjutnya. 

Sofyan Djalil mengungkapkan bebera-pa hal lain yang menjadi perhatian Presiden Jokowi ialah terkait reforma agraria. Sofyan mengatakan selama di bawah kepemimpinannya, legalisasi aset sudah sangat maju yaitu mencapai 46 juta bidang 2015 dan saat ini telah mencapai lebih dari 80 juta bidang. (Rinaldi/Teti) 


Sumber: