INFRASTRUKTUR

Infrastruktur Lima Kawasan Pariwisata Tuntas Akhir 2020

Administrator | Selasa, 14 Juli 2020 - 09:54:22 WIB | dibaca: 71 pembaca

Foto: Istimewa

Sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pengembangan 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) atau yang juga dikenal dengan 10 “Bali Baru” telah ditetapkan 5 KSPN Prioritas, yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan Manado Bitung-Likupang. Pemerintah pun memastikan pembangunan seluruh infrastruktur di kelima KSPN tersebut akan tuntas pada akhir 2020.

“Tahun ini fokus menuntaskan infrastruktur di 5 KSPN Prioritas, sehingga mulai tahun 2021 dapat menyentuh 5 KSPN lain. Kementerian PUPR menyiapkan anggaran sebesar Rp 5,224 miliar untuk mendukung target tersebut,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu (5/2/2020).

Pembangunan infrastruktur KSPN yang dikerjakan mencakup konektivitas seperti penanganan jalan dan jembatan, bidang sumber daya air seperti pembangunan tampungan air dan infrastruktur pengendali banjir, bidang permukiman diantaranya penataan kawasan dan peningkatan kapasitas tempat pembuangan sampah, serta bidang perumahan meliputi pembangunan sarana hunian pendukung kawasan pariwisata dengan total anggaran sekitar Rp 6 triliun.

Dukungan infrastruktur yang dikerjakan pada Tahun Anggaran 2020 beberapa di antaranya telah memasuki tahap lelang pada Desember 2019 dan diharapkan mulai konstruksi pada Februari 2020, seperti penataan Kampung Ulos Hutaraja di KSPN Danau Toba senilai Rp 42,3 miliar, peningkatan jalan dan trotoar di Jalan Soekarno Hatta Atas - Jalan Soekarno Bawah - Jalan Pede di KSPN Labuan Bajo dengan biaya Rp 181 miliar, dan penataan Kawasan Pantai Paal di KSPN Manado Bitung - Likupang dengan biaya Rp 96 miliar.

Penataan lain yang akan memasuki tahap lelang diantaranya penggantian Jembatan Tano Ponggol di KSPN Danau Toba sepanjang 450 meter pada Maret 2020 dan pengembangan Kawasan 3 Gili di KSPN Mandalika pada Juni 2020 dengan biaya Rp 70 miliar.

“Untuk pariwisata, pertama yang harus diperbaiki infrastrukturnya, kemudian amenities dan event baru promosi besar-besaran. Kalau hal itu tidak siap, wisatawan datang sekali dan tidak akan kembali lagi. Itu yang harus kita jaga betul,” ungkap Menteri Basuki.

Dengan terbangunnya infrastruktur pendukung KSPN, Menteri Basuki mengatakan Indonesia dapat bersaing dengan negara lain melalui sektor pariwisata karena memiliki keunikan tersendiri. Di samping itu, melalui sektor pariwisata juga bisa lebih cepat dalam membuka lapangan kerja, menarik investasi, dan menciptakan peluang ekonomi lokal.

“Pembangunan kawasan pariwisata ini jawaban untuk memperkecil ketimpangan antar daerah. Pariwisata juga paling cepat meng-create lapangan pekerjaan dan murah,” kata dia. 

Investasi Tol Baru
Selain infrastruktur penunjang pariwisata, jalan tol juga menjadi salah satu fokus pembangunan yang akan dilakukan pemerintah di 2020.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit mengungkapkan kalau kehadiran konektivitas jalan tol di luar Pulau Jawa sangat memberikan pesan postitif. Tidak heran, saat ini masyarakat menantikan kehadiran jalan tol yang masih dalam tahap konstruksi hingga yang sudah merasakan jalan tol yang telah beroperasi, baik yang ada di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Bali.

“Masyarakat sudah merasakan bagaimana jalan tol dapat mempercepat konektivitas berkendara, terlihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah juga akan semakin tumbuh dengan cepat dan semakin berkembang pesat. Kecepatan waktu tempuh dan efisiensi bahan bakar menjadi suatu manfaat nyata yang dirasakan masyarakat terhadap kehadiran jalan tol,” jelas Danang.

Keberadaan jalan tol diharapkan bisa memberikan nilai tambah pada kelompok usaha dengan mendapatkan efisiensi dari penghematan biaya transportasi dan logistik seperti sektor industri pengolahan dan industri berorientasi ekspor.

Apalagi periode tahun 2020 – 2024, Pemerintah melalui BPJT Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan jalan tol terbangun sepanjang kurang lebih 2.500 km. Salah satunya adalah penyelesaian jalan tol di luar Pulau Jawa, yaitu fokus penyelesaian konstruksi Jalan Tol di Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi dan beberapa wilayah lainnya yang non-Trans Jawa. (Teti Purwanti)