Regulasi

Infrastruktur Kunci Keberhasilan Pengembangan Proyek Properti

Administrator | Rabu, 09 November 2022 - 11:33:21 WIB | dibaca: 76 pembaca

Ilustrasi (Foto: Istimewa)

Kapitalisasi proyek infrastruktur pemerintah berupa jalan tol, kereta api dan lain sebagainya terbukti telah menjadi salah satu kunci keberhasilan lokasi proyek properti. Hal itu disadari pemerintah yang terus berkomitmen melanjutkan pembangunan proyek infrastruktur di seluruh tanah air.
 
Hal ini disampaikan oleh Kepala Pusat Pengembangan Infras-truktur Wilayah Nasional (Kapusnas) Benny Hermawan saat mewakili Kepala BPIW Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi pembicara pada acara Lamudi.co.id Directors Meet-Up 2022, dengan Topik “Buka Potensi Wilayah Prospektif di Indonesia”, Jumat (10/6/2022). 

Dijelaskan, BPIW yang memiliki tugas salah satunya mendorong keterpaduan perencanaan dan sinkronisasi program pengembangan infrastruktur PUPR baik lintas infrastruktur PUPR, lintas sektor dan lintas wilayah, serta kewenangan, telah menyepakati dalam beberapa forum keterpaduan perencanaan infrastruktur PUPR yakni Rakorbangwil, Konreg, Rakortekbangda, Rakorgub, dan Musrenbangnas. 

Benny mengatakan rencana dukungan infrastruktur PUPR tahun 2023 pada 87 kawasan prioritas RPJMN. Kawasan-kawasan ini bisa menjadi pertimbangan untuk lokasi bisnis properti, terutama pada kawasan-kawasan industri, pariwisata dan perkotaan. 

“Saya percaya intuisi developer lebih tajam dalam memilih lokasi-lokasi prospektif untuk bisnis properti,” ungkapnya.
 
Koridor-koridor yang memiliki aksesibilitas tinggi dengan mem-perhatikan pembangunan jalan tol baik yang sudah beroperasi, dalam tahap konstruksi dan rencana dapat menjadi salah satu pertimbangan untuk industri properti masuk.
 
Ditambahkan Benny, Kawasan Industri Terpadu atau KIT Batang misalnya menjadi salah satu lokasi yang layak dipertimbangkan karena merupakan salah satu kawasan dengan lokasi yang strategis. 

Disebutkan pula bahwa pada saat groundbreaking kemarin, pada tahap pertama 450 hektar telah sold out dan saat ini dalam proses pengembangan tahapan berikutnya seluas 1.000 hektar. 

“Jika kawasan industri ke depan berkembang, akan dibutuhkan dukungan perumahan, dan ini menjadi salah satu kawasan yang perlu dipertimbangkan, selain lingkaran emas di Metropolitan Jabodetabek, termasuk koridor barat Jakarta-Tangerang, Kedung Sepur, Gerbang Kertasusila dan Cekungan Bandung,” tambahnya. 

Selain itu, Benny juga sependapat bahwa pasar properti di Jabodetabek dan Jawa masih cukup besar. Pada acara itu dia berke-sempatan menjelaskan beberapa program kemudahan bantuan pembiayaan perumahan yang dilakukan Kementerian PUPR. 

Berdasarkan data dari Ditjen Perumahan Kementerian PUPR beberapa program kemudahan tersebut adalah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga/Subsidi Selisih Margin (SSB/SSM), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), Tabungan Peru-mahan Rakyat (Tapera), dan Pembiayaan Swadaya Mikro Perumahan (PSMP).

“Kolaborasi menjadi kata kunci yang sangat penting dan disepakati oleh stake-holder yang menghadiri acara tersebut dalam rangka membangkitkan kembali industri properti yang menjadi salah satu kontributor pertumbuhan ekonomi. Seluruh sektor properti ini saling bersimbiosis dan berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia,” harap Benny. 

Ikuti Arah Infrastruktur 
Di diskusi yang sama, Wakil Ketua Umum Koordinator DPP Realeastat Indonesia (REI) bidang Tata Ruang dan Pengembangan Kawasan, Hari Ganie mengakui bahwa pe-ngembangan proyek properti memang se-nantiasa mengikuti arah pembangunan in-frastruktur publik, khususnya jalan tol. 

Dia memberi contoh saat tol Jagorawi (Jakarta-Bogor-Ciawi) dibangun pada 1978, tol Jakarta-Merak tahun 1985, dan tol Jakarta-Cikampek pada tahun 1988, maka pengembangan properti terutama proyek skala kota baru mengikuti arah di sepanjang ruas-ruas tol tersebut. 

Sebut saja BSD City seluas 6.000 hektar, Sentul City seluas 3.100 hektar, Citra Maja Raya seluas 2.600 hektar, Kota Deltamas seluas 3.000 hektar, Jababeka seluas 5.600 hektar dan Lippo Cikarang seluas 3.000 hektar. 

“Ada sekitar 33 proyek properti dengan total luas area sebesar 50.338 hektar yang dibangun anggota REI dan berlokasi di sekitar tiga ruas tol tersebut. Belum lama ribuan proyek lain yang mengikuti infrastruktur lain-nya termasuk jalan tol,” ungkap Hari Ganie. 

Selain dukungan infrastruktur makro be-rupa jalan tol, kunci sukses pengembangan properti adalah dukungan kebijakan dari pemerintah pusat dan pemerintah termasuk infrastruktur koneksi antar kawasan. 

Di sisi lain, pengembangan proyek pro-perti juga memberikan kontribusi besar kepada daerah terutama peningkatan Penda-patan Asli Daerah (PAD), serta penerimaan pajak. 
“Mampu menumbuhkan investasi baru sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang sangat banyak dan meningkatkan kualitas hidup bagi lingkungan sekitarnya,” tegasnya. 

Dia optimistis dengan dukungan peme-rintah ke sektor properti ke depan akan bergerak selaras dengan pertumbuhan eko-nomi makro. Dengan catatan pemerintah dapat memperbaiki regulasi dan masalah hambatan di sektor properti. 

“Rantai pasok penyelenggaran investasi properti itu sangat panjang. Bukan hanya menyangkut infastruktur, tetapi juga tata ruang, pengadaan lahan, legalitas kepe-milikan lahan, perizinan, dan bahan bangu-nan. Lalu, pemasaran dan konsumen, kepenghunian dan pengolahan, serta perlin-dungan investasi,” jelas Hari Ganie. 
Semua ini, ujar alumni Teknik Planologi ITB itu, membutuhkan aturan yang baik dari kementerian terkait termasuk Kementerian PUPR. (Rinaldi)


Sumber: