AKTUAL

Industri Properti di Indonesia Sulit Kurangi Jejak Karbon, Ini Solusinya!

Administrator | Rabu, 16 November 2022 - 16:06:47 WIB | dibaca: 46 pembaca

Ilustrasi (Foto: Istimewa)

Pemerintah Indonesia tengah gencar untuk mengantisipasi dampak pemanasan global lewat pengurangan jejak karbon dalam segala sektor. Sayangnya, sektor properti dan konstruksi menjadi salah satu industri yang akan kesulitan dan memiliki tantangan untuk berkontribusi dalam program tersebut.

Jejak karbon adalah jumlah karbon atau gas emisi yang dihasilkan dari berbagai kegiatan (aktivitas) manusia pada kurun waktu tertentu. Jejak karbon yang dihasilkan akan memberikan dampak yang negatif bagi kehidupan di bumi seperti kekeringan dan berkurangnya sumber air bersih, cuaca ekstrim dan kerusakan alam lainnya. 

Steve Atherton, Head of Capital Markets & Investment Services Colliers Indonesia mengatakan industri realestat dan konstruksi menghadapi banyak tantangan dalam mengurangi jejak karbon, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara-negara berkembang lainnya. Oleh karena itu, diperlukan campur tangan pemerintah dan pemilik properti. 

“Kebijakan listrik nasional, penggunaan bahan dan sumber daya lokal serta insentif pajak akan sangat berpengaruh pada sektor properti jika ingin ikut berkontribusi dalam mengurangi pemanasan global melalui pengurangan jejak karbon,” kata Steve dalam keterangannya, baru-baru ini. 

Menurutnya, masyarakat Indonesia perlu melihat sumber daya lokal untuk memecahkan masalah ini. Energi panas bumi diharapkan dapat memainkan peran penting dalam mengurangi emisi gas rumah kaca di Indonesia. 

Sebagai sumber energi bersih dan terbarukan yang menyedia-kan tenaga listrik secara terus menerus, ujar Steve, panas bumi dapat mengurangi ketergantungan negara pada pembangkit listrik tenaga batu bara dan bahan bakar fosil lainnya. 

“Investasi besar-besaran dan perluasan pembangkit listrik tenaga panas bumi akan menjadi kunci, tidak hanya untuk me-ngurangi ketergantungan kita pada batu bara, tetapi juga meng-urangi polusi,” jelas Steve.

Aldi Garibaldi, Senior Associate Director, Capital Markets & Investment Services Colliers Indonesia menyebutkan ada hal-hal yang juga bisa dilakukan oleh pemilik properti seperti penggunaan energi terbarukan, yang menjadi solusi jangka pendek yang membutuhkan belanja modal (Capex) yang lebih rendah daripada tindakan pengurangan emisi lainnya. Pemilik realestat dapat mencapai ini dengan mengalihkan penggunaan energi mereka ke energi terbarukan. 

Selain itu, ada pula langkah penguatan. Langkah ini melibatkan pemasangan sistem HVAC yang terhubung ke energi terbarukan seperti panel surya dan turbin yang dihasilkan oleh angin. Ini juga berarti menyediakan tempat parkir sepeda bagi masyarakat yang ingin be-pergian menggunakan sepeda. 

Terakhir, menurut Aldi Garibaldi, adalah kepemilikan yang bertanggung jawab, mana-jer yang bertanggung jawab dan investor real-estat harus berupaya meningkatkan kinerja lingkungan bangunan mereka serta mendorong penyewa untuk mempertimbangkan pola kon-sumsi energi mereka. 

“Aktivitas keterlibatan penyewa meliputi pengumpulan data energi dan keberlanjutan, perilaku penyewa, dan panduan perbaikan,” te-gas Aldi. 

Butuh Insentif 
Jika industri realestat lebih bergantung pada energi terbarukan, maka hal itu akan mendorong Indonesia untuk mengonsumsi teknologi yang lebih mahal yang diproduksi oleh negara maju. Secara realistis, mengingat biaya teknologi yang mahal dikombinasikan dengan mata uang yang terus merosot lebih rendah, maka negara-negara berkembang akan berada dalam posisi yang sulit untuk mengurangi emisi karbon dari industri realestat dan konstruksi mereka. 

Komitmen terhadap emisi nol bersih juga membutuhkan banyak pendanaan. Pembiaya-an ini tidak murah. Ada dua hambatan utama yang harus dihadapi negara berkembang ketika menghitung bagaimana mengurangi emisi energi. 

Pertama adalah lingkungan suku bunga tinggi, dan kedua adalah mata uang yang terdepresiasi. Tanpa manfaat nyata dan lang-sung, seperti harga sewa yang lebih tinggi atau kemampuan untuk menarik penyewa kelas A, maka biaya pendanaan akan menghalangi pemilik realestat untuk memperbaiki kualitas bangunan mereka. 

Hambatan lain adalah mata uang yang lemah dan terdepresiasi. Jika pemilik realestat memutuskan untuk membeli teknologi ter-baru dan mereka tidak menerima mata uang asing sebagai pendapatan, itu akan menjadi sangat mahal. 

“Karena itu, kebijakan pemerintah meru-pakan landasan yang diperlukan untuk men-dukung inisiatif. Perlu memberikan insentif kepada pemilik realestat untuk memperbaiki bangunan seperti menurunkan pajak real-estat atau pajak penghasilan perusahaan untuk pemilik realestat,” kata Aldi. 

Sementara untuk proyek pembangunan baru, pemerintah perlu mengizinkan pem-bangunan dengan kepadatan yang lebih tinggi, asalkan pengembang merancang bangunan mereka untuk memenuhi persyaratan bangu-nan hijau. (Teti Purwanti)
 
 
Sumber: