TOPIK UTAMA

Ibukota Baru Idealnya Dekat Kota Berbasis Ekonomi Kuat

Administrator | Rabu, 28 Agustus 2019 - 10:26:50 WIB | dibaca: 50 pembaca

Foto: Istimewa

Saat ini, Kota Jakarta memikul banyak sekali beban dari mulai sebagai ibu kota negara, pusat administrasi pemerintahan, pusat bisnis dan investasi, pusat keuangan, jasa dan perdagangan. Beban kota yang menumpuk di satu lokasi membawa konsekuensi buruk.

Salah satunya, ungkap Wakil Ketua Umum DPP REI bidang Tata Ruang, Kawasan dan Properti Ramah Lingkungan, Hari Ganie adalah kemacetan lalu lintas yang semakin hari semakin parah, tingkat urbanisasi yang tinggi, ancaman banjir, memburuknya sanitasi, kekumuhan dan banyak hal lain yang berujung pada berkurangnya rasa kenyamanan penduduknya.

Namun di sisi lain dia juga meyakini untuk memindahkan ibukota negara juga bukan persoalan mudah. Tidak bisa dengan cepat dipindah, karena fungsi-fungsi Kota Jakarta tadi melekat dan sulit dipisahkan dalam seketika.

“Tentu ini perlu perencanaan yang sangat matang, sehingga perpindahan ibukota ini tidak mengganggu aktivitas masyarakat,” ujar dia.

Dalam kajian REI, kata Hari Ganie, ibukota baru sebaiknya dekat dengan kota yang memiliki perkembangan dan laju ekonomi yang kuat. Selain itu, akses transportasi yang mudah antara kota yang tengah berkembang dengan ibukota juga dibutuhkan.

“Sebaiknya calon ibukota berada dekat dengan lokasi strategis atau kota existing yang sudah berkembang dengan baik karena nanti akan mendorong masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka sedikit demi sedikit,” ujar dia seperti dikutip dari bisnis.com, baru-baru ini.

Dia menyebutkan saat ini akses transportasi antara Kalimantan dan Jawa masih sulit, dan kondisi itu menjadi peer besar bagi pemerintah. Kondisinya jauh berbeda dengan pemindahan ibukota Malaysia dari Kuala Lumpur ke Putra Jaya yang hanya berjarak 39,60 kilometer atau dapat ditempuh selama 56 menit melalui jalur darat.

Kota berkembang terdekat dari Palangkaraya sebagai calon ibukota baru adalah Balikpapan yang ditunjang dua bandara. Namun, jarak antara Palangkaraya menuju Balikpapan mencapai 597 kilometer dengan jarak tempuh 13 jam jalan darat. Begitu pun, bila tujuan pemindahan ibukota adalah untuk pemerataan ekonomi masyarakat, maka jarak itu bukanlah suatu masalah besar.

Konsensus Panjang
Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Bernardus Djonoputro, mengungkapkan relokasi pusat pemerintahan adalah proses konsensus yang panjang. Kemauan politik saja tidak cukup, namun setidaknya dibutuhkan tiga aspek utama yakni strategi perencanaan yang visioner, ahli profesi bersertifikat, dan teknokrat yang handal.

Dia menambahkan, sudah empat dekade atau separuh umur republik ini, bangsa Indonesia tidak mempunyai kebijakan pengembangan kota yang visioner sekaligus komprehensif. Oleh karena itu, proposal rencana relokasi ibukota harus memiliki elemen kerangka berpikir agar kota tersebut kondusif untuk bisa mendorong pengambilan kebijakan ekonomi, politik, sosio budaya, keamanan dan ketahanan bangsa.

“Lebih dari itu, strategi implementasinya harus didesain dengan memperhitungkan ruang ekonomi, kesetaraan dan kompetisi yang dituangkan dalam rencana kota yang mumpuni,” ujar Bernardus.

Sementara Pengamat Perkotaan dari Universitas Trisaksi Jakarta, Yayat Supriatna mengatakan kondisi Jakarta saat ini memang sudah sangat sangat kritis. Sebab, daya dukung lingkungan, bencana kebakaan, banjir, air bersih, dan limbah sudah semakin parah. Apalagi harga rumah semakin mahal, biaya hidup semakin tinggi, dan kesenjangan semakin lebar.

Oleh sebab itu dirinya mendukung rencana pemindahan ibukota negara. Dengan pindah, kata Yayat, bisa dicari alternatif pengembangan yang lebih merata.

“Jika ingin memiliki ibukota yang tenang, sejuk, dan tidak banyak masalah maka pemindahan menjadi solusi. Selain itu, pemindahan juga menjadi bagian dari politik redistribusi pembangunan ke luar Jawa,” ujar dia.

Namun, Yayat mengingatkan bahwa pertimbangan geopolitik dan geostrategis menjadi sangat penting dalam memilih kota yang bakal dijadikan ibukota baru.

Tidak Bisa Singkat
Pengamat Perkotaan dan Permukiman dari Universitas Gajah Mada (UGM) Jehansyah Siregar berpendapat pemerintah apalagi cuma satu atau dua periode, tidak akan mungkin mampu membangun ibukota baru yang langsung menjadi tempat bersemayamnya “ruh” bangsa Indonesia. Butuh perjalanan panjang untuk menghidupkan sebuah tempat.

“Untuk ibukota baru mungkin 10 tahun baru selesai instrumen kebijakan dan konstruksi. Lalu 10 tahun berikutnya baru selesai pemindahan dan roda pemerintahan mulai membiasakan berjalan di tempat yang baru. Kemudian 10 tahun berikutnya barulah mulai muncul tanda-tanda ruh kehidupan sebagai pusat kegiatan sebuah negara,” kata dia.

Jadi, menurut Jehansyah, proses pemindahan itu tidak bisa singkat. Oleh karena itu dia setuju pentingnya perencanaan yang mantap, baik dalam teknokrasi rencana maupun cara-cara penerapannya.

Mengenai lokasi ibukota baru yang kemungkinan berada di Kalimantan Tengah, dia berpendapat tentunya permasalahan penataan ruang dan penerbitan HPH harus dikendalikan melalui sistem yang prudent. Minimal sudah harus ada RTRW Kalimantan dan RTRW wilayahnya yang disusun dan ditetapkan secara transparan, akuntabel dan partisipatif.

Kedua, pemerintah harus menyiapkan Badan Koordinasi Penataan Ruang Kalimantan dan lembaga yang sama di tingkat wilayah-wilayah di Kalimantan. Badan-badan ini juga dilengkapi oleh setidaknya 1000 penyidik ASN Tata Ruang.

Ketiga, pemerintah harus membangun, membentuk dan meningkatkan kapasitas lembaga atau otoritas pembangunan yang sangat kapabel. lembaga ini bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana tata ruang secara konsekuen dan taat asas.

Dengan ketiga instrumen ini, dia meyakini pemerintah bisa menjamin perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian ruang secara efektif di Kalimantan. (Rinaldi)