INFO DPD REI

Harga Tanah Tak Terkendali, Pemda Didesak Berkoordinasi

Administrator | Jumat, 09 Desember 2022 - 11:12:22 WIB | dibaca: 74 pembaca

Ketua DPD REI Sulawesi Tenggara, Basran

Permasalahan harga tanah yang terus membumbung tinggi terjadi di hampir semua daerah di Indonesia. Kondisi itu mempersulit pengembang untuk me-lakukan pembangunan perumahan terutama untuk rumah subsidi bagi masyarakat ber-penghasilan rendah (MBR). 

Ketua Dewan Pengurus Daerah Realestat Indonesia (DPD REI) Sulawesi Tenggara meng-atakan harga tanah di daerah itu rata-rata naik dikisaran 50% hingga 100% per tahun, ter-utama di kawasan yang direncanakan akan dikembangkan oleh pemerintah termasuk pemerintah daerah. Lonjakan harga tanah itu mempersulit pengembangan properti di Sultra. 

“Sementara rencana bank tanah yang dijanjikan pemerintah hingga saat ini belum juga ada titik terang. Oleh karena itu, REI Sultra mendesak pemerintah bisa berkoordinasi ter-lebih dahulu sebelum merencanakan pemba-ngunan di kawasan tertentu,” ujar Basran kepa-da Majalah RealEstat Indonesia, baru-baru ini. 

Jika pemerintah tidak berkoordinasi, jelas-nya, maka cukup menyulitkan pengembang karena harga lahan di sekitar kawasan yang akan dibangun pemerintah itu pasti akan naik drastis. Padahal, awalnya di kawasan itu direncanakan untuk lokasi pembangunan peru-mahan rumah subsidi. 

Meski ada kendala tanah yang kerap me-lonjak tinggi, namun masalah Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Sultra justru ti-dak ada masalah. Berbeda seperti di banyak daerah di Indonesia, menurut Basran, di Sultra khususnya Kota Kendari aturan PBG-nya justru paling awal keluar. Sementara masalah lain seperti beleid Lahan Sawah Dilindungi (LSD) belum terdampak di Sultra. 

“Bisa dibilang kami tidak terdampak pan-demi. Tetap ada pembangunan dan akad kredit, bahkan trennya terus naik. Oleh karena itu, tahun ini kami berharap bisa membangun hunian subsidi hingga 5.000 unit,” jelas Basran. 

Target tersebut diakuinya cukup sulit ter-utama dengan harga material yang makin ma-hal, sementara harga rumah subsidi tidak naik. Menurut Basran, bukan hanya bahan besi yang naik tetapi juga pasir dan batu gunung sudah ikut-ikutan naik. 

Akibatnya, pengembang melakukan ba-nyak improvisasi untuk bertahan. Pasalnya, keuntungan pengembang semakin tergerus dan minim. 

“Harapan kami kenaikan rumah subsidi bisa 10%, namun naik 7% sudah cukup baik agar pe-ngembang sedikit bisa bernafas,” kata Basran. 

Hingga Juni 2022, anggota REI Sultra su-dah berhasil membangun 2.000 unit rumah dengan kurang lebih 1.800 unit akad kredit. Penyaluran KPR bersubsidi di Sultra didominasi Bank BTN, BTN Syariah, dan BRI. 

Ke depan, Basran optimis sektor properti akan semakin membaik di Sultra didukung dengan kawasan industri baru yang akan di-bangun dan diperkirakan menyerap tenaga kerja hingga 10 ribu orang. Basran menyebut hal ini akan jadi prospek baik bagi pengembang dalam penyediaan rumah. 

Anggota REI Sultra tersebar di hampir se-mua kabupaten dan kota. Basran menyebut-kan, pengusaha properti yang aktif di Sultra sebanyak 157 perusahaan. Akan tetapi dari jumlah yang aktif tersebut, tidak hanya berge-rak di satu bidang saja. 

“Jadi bukan hanya perumahan, tetapi ada juga perhotelan, pusat perbelanjaan, dan hu-nian-hunian lainnya,” ungkap Basran. 

Hunian Komersial 
Meski masih lambat, hunian komersial juga membaik di Sultra khususnya untuk rumah tipe 54 ke atas. Tipe di bawahnya, menurut Basran, tidak begitu diminati karena konsumen akhirnya lebih memilih rumah subsidi karena luas bangunan yang tidak berbeda jauh. 

Namun kondisi saat ini sudah lebih baik karena pengembang menyediakan beragam pola pembayaran termasuk tunai bertahap sehingga konsumen bisa mencicil selama 24 bulan kepada pengembang. Hal itu sangat membantu terutama konsumen dari kelompok pekerja non fixed income atau informal yang tidak memiliki slip gaji. 

“KPR in House ini sangat membantu penjualan terutama untuk pekerja tambang agar bisa mencicil langsung kepada pengem-bang tanpa melalui prosedur bank,” pungkas Basran. (Teti Purwanti)
 
 
Sumber: