ASPIRASI DAERAH

Hadapi Pandemi, REI Kalteng Hitung Ulang Target RSh

Administrator | Jumat, 23 Oktober 2020 - 08:58:40 WIB | dibaca: 289 pembaca

Ketua DPD Realestat Indonesia (REI) Kalteng, Frans Martinus

Berbeda dengan daerah lain yang sudah lebih dahulu menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Kota Palangkaraya dan beberapa daerah di Kalimantan Tengah (Kalteng) justru baru menerapkan PSBB per 11 Mei 2020. Sektor properti di daerah tersebut yang sudah mandek sejak awal tahun pun menghadapi situasi yang semakin pelik.

Ketua DPD Realestat Indonesia (REI) Kalteng, Frans Martinus mengungkapkan sejak awal 2020 akad kredit untuk perumahan subsidi sangat sulit karena masalah kuota yang kurang pasti. Meski sejak Mei 2020 dikabarkan kuota sudah ditambah dengan adanya tambahan Subsidi Selisih Bunga (SSB), namun hingga saat ini diakui masih menunggu petunjuk teknis (juknis).

Akibat kendala tersebut, menurut Frans, sangat sulit menghitung capaian pengembang anggota REI Kalteng pada tahun ini.

“Januari-Februari itu ada realisasi tapi sangat kecil, persyaratan makin ketat dan ekonomi masyarakat belum pulih,” jelas Frans, baru-baru ini.

Ditambahkan, Kalteng merupakan salah satu daerah yang sangat terpengaruh dengan keadaan ekonomi, mengingat provinsi ini tidak memiliki industri yang lazim menjadi penggerak utama perekonomian. Itulah sebabnya kondisi ekonomi makro secara nasional cukup memengaruhi geliat ekonomi Kalteng.

Bahkan, kata Frans, dengan situasi itu sejumlah pengembang anggota REI sudah mulai banyak yang beralih ke bisnis lain karena dalam beberapa tahun terakhir pasar properti kurang menjanjikan.

“Di Kalteng untuk kebutuhan sektor konsumsi saja di Kalteng turun, apalagi properti. Memang tidak lumpuh tapi drop, ditambah lagi banyak teman-teman pengembang masih punya ready stock, sehingga cash flow jadi kacau terlebih yang memiliki tanggungan di perbankan,” ungkap Frans.

Oleh karena itu, saat ini pengembang yang bergabung dengan REI di Kalteng tengah berhitung ulang terkait target pembangunan rumah sederhana sehat (RSh) bersubsidi di daerah itu. Guna menarik masyarakat membeli, banyak pengembang kini menawarkan promo- promo menarik termasuk cashback.

Ketatkan Aturan
Di sisi lain, pasar properti yang terpuruk kurang mendapatkan dukungan perbankan di daerah tersebut.

Frans menyebutkan perbankan saat ini semakin memperketat aturan, meski dia memahami kalau langkah itu dilakukan perbankan untuk menjaga likuiditas mereka.

Masalahnya, pengetatan itu sangat berdampak karena hampir 70% profil pembeli rumah subsidi di Kalteng bukan berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) atau TNI/Polri. Padahal skema FLPP paling mudah direalisasikan untuk kedua kelompok masyarakat itu.

“Jadi kami mendorong kerjasama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) agar ASN-nya bisa mengambil rumah dibandingkan mereka mengambil kredit lain terutama yang bersifat konsumtif,” ungkap Frans.

REI Kalteng diakuinya selama ini sudah mendorong kerjasama dengan Pemda, meski diakui upaya itu sangat melelahkan karena pemerintah daerah kerap membuat regulasi yang tidak jelas, kemudian pihak REI meminta tinjauan dan kerjasama akhirnya ditunda.

Ditambah lagi, selama ini REI Kalteng selalu mempertanyakan posisi pengembang bagi Pemda Kalteng. Padahal, menurut Frans, sudah jelas selama ini pengembang bukan hanya meminta yang murah, namun yang mudah.

“Kami berharap pemda juga bisa meningkatkan kreativitas dan bisa menggandeng pengembang dalam membahas pendapatan daerah dan juga pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, untuk pemerintah pusat juga sangat bagus bila bisa duduk bersama dan bicara ulang masihkah subsidi bisa dilakukan?,” ujar Frans.

Selain kerjasama dengan Pemda, saat ini Frans juga tengah mendorong agar Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalteng bisa memperbesar porsi mereka dalam penyaluran FLPP. Pasalnya hanya BPD yang memiliki jaringan operasional hingga di setiap kecamatan, sehingga memudahkan baik konsumen dan juga pengembang.

Kepada pemerintah pusat, Frans sangat berharap regulasi bisa dipermudah dan suku bunga lebih stabil, selain adanya kemudahan dalam hal perpajakan. (Teti Purwanti)