Pasca perombakan jajaran komisaris dan direksi, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk langsung memacu penyaluran kredit pemilikan rumah (Kpr), khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah.

Upaya yang dilakukan dalam menggenjot KPR di akhir tahun ini selain dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bank BTN juga makin serius untuk menyalurkan KPR dengan skema Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan atau BP2BT.

Oleh karena itu, dalam rangka memperingati hari ulang tahun KPR yang ke-43 yang jatuh pada 10 Desember mendatang, Bank BTN gencar memasarkan KPR dengan skema BP2BT. Salah satunya adalah dengan menggelar akad massal secara serentak sejak tanggal 25 sampai dengan 29 November 2019 di Kantor Cabang Bank BTN.

Dengan upaya tersebut, BTN sukses meraih penyaluran KPR dengan skema BP2BT sebanyak lebih dari 1.200 unit. Salah satu lokasi penyelenggaraan akad massal KPR dengan skema BP2PT adalah di Kantor Cabang Bogor dengan jumlah peserta sebanyak 200 debitur.

Direktur Consumer & Commercial Lending Bank BTN, Hirwandi Gafar mengatakan, pengajuan BP2BT terus dipacu Bank BTN seiring menipisnya kuota FLPP. Strategi ini dilakukan dengan harapan akhir tahun ini pihaknya mampu menyelesaikan target penyaluran BP2BT untuk 5.635 unit rumah.

Bank BTN mendapatkan kuota BP2BT dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan sepanjang 2019 diperkirakan telah disalurkan KPR dengan skema BP2BT untuk 5.635 unit rumah atau senilai Rp 609 miliar oleh Bank BTN.

“Dengan pencapaian tersebut, artinya Bank BTN menjadi bank pelaksana penyalur KPR dengan skema BP2BT terbanyak di Indonesia. KPR yang disalurkan dengan skema BP2BT tersebut merupakan hasil kerja sama Pemerintah dengan Bank Dunia,” ujar Hirwandi.

Dalam skema ini, yang diterima konsumen adalah keringanan uang muka, karena BP2BT memberikan subsidi uang muka hingga 40% atau dengan jumlah maksimal Rp 40 juta untuk pembelian rumah tapak. Sementara suku bunga pada KPR BP2BT mengikuti suku bunga komersial.

Dikatakan Hirwandi, pihaknya akan terus mensosialisasikan penyaluran KPR subsidi dengan skema BP2BT. Persyaratannya adalah belum memiliki rumah, belum pernah menerima subsidi perumahan dalam bentuk apapun, dan memiliki penghasilan maksimal Rp 6,5 juta (jika akan membeli rumah tapak) dan Rp 8,5 juta (jika ingin membeli rumah susun), serta sudah menabung di Bank selama tiga bulan dengan batasan saldo pada saat pengajuan sebesar Rp 2 hingga 5 juta (tergantung besar penghasilan).

“Untuk memudahkan penyaluran KPR Subsidi dengan skema BP2BT maupun FLPP, kami aktif menjalin kerjasama perusahaan swasta ataupun BUMN yang memiliki karyawan dengan persyaratan di atas, contoh perusahaan yang kami sudah gandeng adalah Grab, Go-jek dan Bluebird serta sejumlah asosiasi profesi diantaranya Asosiasi pencukur rambut Garut dan Asosiasi penjual mie dan bakso,” kata Hirwandi.

Lebih lanjut dia menambahkan, sebagai penguasa pangsa pasar KPR Subsidi sebesar 91,55%, Bank BTN berupaya aktif menyukseskan program tersebut dengan melakukan sosialisasi dan promosi lewat pameran properti, bekerjasama dengan perusahaan swasta maupun BUMN, dan menggandeng pengembang rumah subsidi dan mendidik serta melatih pengembang muda dalam Housing Finance Center (HFC).

Per September 2019, sambung dia, perseroan telah menyalurkan kredit perumahan untuk 610.526 unit rumah. Menurut Hirwandi, pencapaian tersebut setara 76,31% dari total target Bank BTN dalam mendukung program nasional ini.

“Secara total, hingga akhir tahun nanti, BTN berupaya menyalurkan kredit perumahan untuk 800.000 unit rumah,” kata Hirwandi.

Penyaluran tersebut, imbuh Hirwandi, terdiri atas kredit perumahan untuk 315.845 unit hunian subsidi senilai Rp 9,17 triliun. Kemudian, untuk segmen non-subsidi, Bank BTN telah memberikan kredit perumahan untuk 135.791 unit rumah atau setara Rp 14,99 triliun. Kinerja positif KPR Bank BTN tersebut sukses menempatkan bank spesialis pembiayaan perumahan ini tetap menjadi pemimpin di pasar KPR. 

Perubahan Pengurus

Bank BTN pada 27 November 2019 telah merampungkan agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Menara BTN, Jakarta Pusat. Dalam agenda RUPSLB tersebut, perusahaan pelat merah ini memutuskan perubahan susunan pengurus perseroan.

Para pemegang saham menunjuk Direktur Utama yang baru yakni Pahala Nugraha Mansury. Rapat tertinggi ini juga menetapkan Chandra M. Hamzah sebagai Komisaris Utama Bank BTN. Selain itu, keputusan RUPSLB juga memberhentikan tiga direktur perseroan yakni Oni Febriarto Rahardjo, Dasuki Amsir dan R. Mahelan Prabantarikso.

RUPSLB juga melakukan perubahan nomenklatur pimpinan direksi di tubuh BTN. Dengan adanya perubahan itu, maka saat ini susunan direksi yang semula 9 direktur menjadi hanya 8 direktur. Sedangkan posisi komisaris juga dipangkas menjadi 6 dari semula 8 orang. (Rinaldi)