Pangsa pasar properti di wilayah Kabupaten Kubu Raya berkembang pesat. Tahun lalu saja, pelaku pembangunan perumahan yang tergabung dalam Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Kalimantan Barat, mampu berkontribusi sedikitnya Rp 12,9 miliar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi kabupaten yang bersebelahan dengan Kota Pontianak itu.

"Dari total 10.168 unit rumah bersubsidi yang berhasil dibangun anggota REI Kalbar pada 2018 kemarin, sebanyak 3.153 unit rumah bersubsidi berlokasi di Kabupaten Kubu Raya. Kontribusi untuk kas daerah itu belum termasuk retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), maupun Bea Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari pemilik tanah kepada perusahaan pengembang,” ungkap Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPD REI) Kalimantan Barat (Kalbar), M. Isnaini, saat Pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) REI Kalbar Tahun 2019, di Qubu Resort, Kubu Raya, Sabtu (30/3/2019).

Isnaini mengutarakan, potensi cadangan tanah yang dimiliki anggota REI Kalbar di Kubu Raya saat ini mencapai 10.173 unit. “Jumlah itu setara dengan potensi PAD senilai Rp 44,5 miliar,” ucapnya.

Kabupaten Kubu Raya kini menjadi kawasan hinterland yang bersebelahan dengan Kota Pontianak. Isnaini mengatakan, potensi pasar perumahan di Provinsi Kalbar saat ini sudah bergeser, tidak lagi berkutat di seputaran Kota Pontianak. “Potensi pasar kebutuhan hunian di provinsi ini berlokasi di Kubu Raya. Pangsa pasar ini juga termasuk konsumen dari Kota Pontianak yang bermigrasi ke Kubu Raya,” tuturnya.

Untuk itu, pihaknya berharap peran serta dari Pemerintah Kota Pontianak dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung dari dan menuju lokasi perumahan yang berlokasi di Kubu Raya.

“Saya sudah menyampaikan hal ini di hadapan Wali Kota Pontianak ketika pembukaan Borneo Expo 2019 beberapa waktu lalu. Di hadapan wali kota saya meminta agar Pemko Pontianak berperan aktif dalam penyediaan infrastruktur penunjang dari dan menuju lokasi perumahan yang dibangun di wilayah Kubu Raya,” urainya.

Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPP REI), Paulus Totok Lusida berharap dukungan dari pemangku kepentingan terkait di Kalbar untuk mendukung percepatan pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Sejak dulu persoalan di sektor properti dari tahun ke tahun sama saja. Ya perizinan, pertanahan, perpajakan, dan perbankan.

Untuk itu, kami memohon dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk dari pemerintah daerah dan perbankan untuk percepatan pembangunan perumahan bersubsidi di wilayah Kalbar,” ucapnya.

Hal senada diutarakan Wakil Ketua Umum DPP REI Bidang Pembangunan Rumah Sejahtera Tapak, Conny Lolita Rumondor, yang meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar serta pemerintah kabupaten dan kota di bawahnya dapat secara arif dan bijak menegakkan setiapa-turan bagi pelaku usaha properti.

“Kami berharap kebijaksanaan dan kepiawaian Pemda Kalbar. Bukan untuk kepentingan teman-teman pengembang, tapi demi pemenuhan kebutuhan rumah untuk MBR yang memang memerlukan dukungan dari kita semua,” tandasnya.

Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan, mengakui bahwa wilayahnya menjadi incaran calon konsumen perumahan. Hal ini seiring semakin mahalnya harga tanah di wilayah Kota Pontianak. “Potensi serta pertumbuhan sektor properti di Kubu Raya memang semakin pesat. Apalagi di Kota Pontianak secara skala ekonomi sudah tidak sesuai lagi karena pembebasan lahan yang tidak masuk lagi untuk properti bersubsidi,” urainya.

Muda Mahendrawan menegaskan, pihaknya memang membutuhkan PAD yang besar guna membiayai pembangunan di wilayahnya. “Kita memang mengejar potensi PAD, tapi yang jauh lebih penting adalah mengurangi pengangguran,” papar Muda Mahendrawan.

Dia menjelaskan, apa yang akan dilakukan kedepan antara lain menata regulasi dan aspek pelayanan publik. “Sebab yang kita kejar adalah percepatan demi membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Apalagi dalam situasi sekarang, suntikan dari sektor properti bisa menopang perekonomian daerah. Pemikiran kita adalah substansial bagi masyarakat luas,” jelasnya.

REI sebagai Acuan

Ketua Umum DPP REI Soelaeman Soemawinata, dalam kesempatan terpisah sebelumnya, menyampaikan REI kini sebagai barometer kebijakan yang diterbitkan pemerintah baik di level pusat maupun di daerah. “Sebab organisasi ini tidak hanya menyediakan rumah bersubsidi. Ini yang membedakan REI dari organisasi lain. Namun, tetap saja REI yang terbanyak membangun rumah bersubsidi,” beber Eman, sapaan karibnya.

Berdasarkan data, kata Eman, tahun lalu anggota REI se-Indonesia berhasil membangun 214.686 unit rumah bersubsidi dan sekitar 180 ribu rumah non-subsidi. “Itu berarti kontribusi REI dalam pembangunan sejuta rumah tahun lalu tidak kurang 390 ribu unit rumah bersubsidi dan rumah komersial. Ini setara 40 persen dari total realisasi pembangunan perumahan pada tahun lalu,” kata Presiden Federasi Realestat Dunia (FIABCI) Regional Asia Pasifik ini.

Eman melanjutkan, dari total realisasi pembangunan rumah bersubsidi, anggota REI Kalbar termasuk dalam 10 besar pembangunan terbanyak se-Indonesia. “Tahun lalu REI Kalbar berhasil membangun 10.168 unit rumah bersubsidi. Adapun target tahun ini adalah 10.205 unit rumah subsidi,” kata dia. (Oki Baren)