Berita

Gandeng Asmindo, Anggota REI Dapat Harga Khusus Furnitur

Administrator | Senin, 03 Oktober 2022 - 12:54:40 WIB | dibaca: 84 pembaca

Penandatanganan Nota Kesepahaman antara REI dengan Asmindo (Foto: DPP REI) EmailWhatsAppFacebookMessengerShare

Jakarta – Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menjalin kerja sama pemasaran produk furnitur dengan Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo).

“REI menggandeng Asmindo untuk pemasaran produk meubelair dan kerajinan milik asosiasi tersebut. Cakupan kerja sama ini yaitu promosi produk meubelair untuk proyek perumahan anggota REI,” tutur Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPP REI), Paulus Totok Lusida, seusai Penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) REI dan Asmindo, di Jakarta, Selasa, 27 September 2022.

Melalui kerja sama ini, kata Totok, proyek perumahan milik anggota REI akan menjadi pasar potensial bagi produk furnitur dari Asmindo. “Perumahan buatan anggota REI dapat memanfaatkan furnitur buatan anggota Asmindo. Durasi kerja sama yaitu dua tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama,” ucapnya.

Ketua Umum Asmindo Dedy Rochimat mengatakan, pihaknya akan memastikan pemberian informasi seputar produk furnitur bagi anggota REI. “Dengan kerja sama ini juga akan tersedia dukungan harga khusus produk furnitur bagi perumahan anggota REI,” ucap Dedy.

Kuasai Pasar
Hadir dalam penandatanganan MoU itu, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki. Teten berharap produsen furnitur nasional bisa menguasai pangsa pasar dalam negeri. “Pemerintah berharap agar pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat menguasai pangsa pasar dalam negeri. Kalau produsen sudah kuat di pasar domestik, tentu bisa bersaing dengan produk impor,” tegas Teten.

Teten menyebutkan, pihaknya senantiasa mendukung pertumbuhan produsen furnitur skala UMKM. “Pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan untuk menjamin keberlangsungan UMKM dan program substitusi impor,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menginstruksikan agar target satu juta UMKM untuk onboarding ke e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) harus segera tuntas tahun 2022. Pasalnya, masuknya produk-produk UMKM di e-katalog LKPP dapat memperkuat posisi pelaku UMKM di pasar tanah air. (BRN)


Sumber: