INFO DPD REI

Fase Post-Pandemic, Pengembang Kalsel Makin Bersemangat

Administrator | Senin, 10 Oktober 2022 - 14:45:27 WIB | dibaca: 64 pembaca

Ketua DPD REI Kalsel, Ahyat Sarbini (Foto: Oki)

Pelonggaran aturan pemakaian masker dan situasi post-pandemic yang sedang menuju fase endemi membawa angin segar bagi bisnis properti di Kalimantan Selatan (Kalsel). Setidaknya situasi itu membawa semangat bagi pelaku usaha properti di daerah berjuluk Bumi Lambung Mangkurat tersebut. 

“Di pertengahan tahun ini pengembang sudah bersemangat dan dengan adanya booster diperbolehkan lepas masker membuat pengembang menjadi semakin semangat dan percaya diri di tahun ini,” kata Ketua Dewan Pengurus Daerah Realestat Indonesia (DPD REI) Kalsel, Ahyat Sarbini kepada Majalah RealEstat Indonesia, baru-baru ini. 

Mengantisipasi perubahan zaman terse-but, REI Kalsel juga terus meningkatkan kua-litas anggota. Menurut Ahyat, di awal tahun pihaknya langsung gaspol untuk mengadakan beberapa program peningkatan profesionalitas anggota antara lain pelatihan digital marketing. 

Selain itu menangkap peluang yang ada, apalagi perkembangan sekarang pihak perban-kan menerapkan sistem kuota terbuka. 

“Kami tetap melakukan berbagai upaya, seperti pelatihan marketing, semangat teman-teman di sini sangat besar, sampai peserta me-lewati target,” ungkap Ahyat. 

Bahkan, di tahun ini REI Kalsel optimistis bisa melaksanakan expo setelah dua tahun tidak bisa melakukan pameran properti karena pandemi. Ahyat melihat geliat ekonomi sudah mulai tumbuh, demikian pula dengan daya beli masyarakat. 

Yakin pameran properti sudah ditunggu-tunggu masyarakat, REI Kalsel menargetkan transaksi mencapai Rp60 miliar pada expo tahun ini. Pameran ini sekaligus memberitahukan ma-syarakat bahwa pengembang yang tergabung di REI masih eksis dan berharap bisa bertumbuh lebih baik di 2022. 

Optimisme dan semangat pengembang Kalsel juga didukung dengan harga komoditas yang terus meningkat. Bahkan Ahyat yakin pada tahun ini tidak ada gelombang Covid-19 baru dan harga komoditas akan terus naik, sehingga 2023 menjadi puncak pertumbuhan sektor properti di Kalsel. 

Sekitar 62% perekonomian di Kalsel dito-pang komoditas, sehingga jika harga komoditas terjaga maka bukan semua sektor usaha di Kalsel diprediksi membaik termasuk properti. 

Hadapi Tantangan 
Meski penuh optimisme, namun diakui Ahyat kalau tahun ini masih banyak tantangan besar yang dihadapi pelaku usaha properti. Misalnya di kuartal I-2022 pengembang sudah banyak yang berharap sudah bisa berlari kencang. Nyatanya, perubahan pengelolaan dana FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Peru-mahan) dari PPDPP ke BP Tapera justru tidak se-mulus yang diperkirakan. 

“Di lapangan ternyata masih banyak pe-nyesuaian. Kami kira di masa transisi sudah lancar, ternyata tidak semulus itu. Namun kami berharap di semester kedua ini bisa lebih ken-cang karena kuota masih banyak dan ekonomi bertumbuh,” ujar Ahyat. 

Tahun ini, REI Kalsel menargetkan 7.000 unit rumah subsidi dan pada kuartal I-2022 seti-daknya sudah terealisasi sekitar 2.000 unit. 

REI Kalsel masih yakin target yang dipasang hingga akhir tahun ini dapat tercapai. Hanya saja, pengembang REI Kalsel berharap pemerintah bisa memastikan kenaikan harga jual rumah subsidi. Menurutnya, pengembang sekarang cukup kesulitan menjual rumah subsidi dengan harga sekarang karena harga bahan bangunan sudah naik sangat tinggi.
 
“Bahan bangunan di Kalsel meningkat minimal 15% bahkan lebih. kalau pemerintah bisa tegas segera menaikkan harga maka pe-ngembang juga bisa cepat dalam merealisasikan pembangunan rumah subsidi,” kata Ahyat. 

Terkait perizinan, diakui administrasi per-izinan online melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) masih belum siap secara menyeluruh di kabupaten dan kota di Kalsel. Padahal, Undang Undang Cipta Kerja (UUCK) mengatakan SIMBG bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah per-izinan. Tetapi, kata Ahyat, daerah justru belum siap, sebab banyak harus menyesuaikan SDM struktural dan tenaga ahlinya. 

“Dari 13 kabupaten dan kota di Kalsel yang sudah mulai menerapkan ada 3-4 daerah, Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Batola. Memang ini secara nasional juga masih jadi masalah, semoga saja sistem administrasi online ini dapat segera dite-rapkan menyeluruh,” ujarnya. 

“Semoga pemerintah daerah bisa pro-aktif agar pengembang bisa mencari dan menemu-kan jalan tengah serta tidak merugikan pihak manapun,” pungkas Ahyat. (Teti Purwanti)


Sumber: