AKTUAL

Enam Aturan Turunan Tuntas, IKN Tinggal Jalan?

Administrator | Senin, 26 September 2022 - 10:23:05 WIB | dibaca: 74 pembaca

Foto: Kementerian PUPR

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani enam aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (IKN). Ini berarti pembangunan IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sudah bisa dilakukan karena sudah memiliki dasar hukum.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Rawanda Wandy Tuturoong membenarkan hal tersebut. Dia mengaku sudah diberitahukan secara lisan bahwa keenam aturan UU IKN sudah ditandatangani Presiden Jokowi. 

Hanya saja, dia belum menerima salinan aturan-aturan turunan yang sudah ditandatangani Presiden RI tersebut.

“Saya diberitahu secara lisan bahwa aturan-aturan turunan UU IKN sudah ditandatangani Presiden. Saya sendiri belum dikirimkan filenya,” kata Wandy Tuturoong, Senin (25/4/2022).

Dengan begitu, lanjut Wandy, pembangunan IKN di Kalimantan Timur sudah bisa dilakukan, karena dasar hukumnya sudah terpenuhi lengkap.

“Kalau sudah ditandatangani tentu pembangunan sudah mulai bisa berjalan karena dasar hukumnya sudah lengkap terpenuhi,” ujar Wandy Tuturoong.

Sebelum ditandatangani Presiden, Wandy mengungkapkan harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM sudah rampung pada Kamis (14/4/2022). Karena itu, pada hari itu pula, draf aturan turunan UU IKN dikirimkan ke Kementerian Sekretariat Negara untuk ditandatangani oleh Presiden Jokowi.

Adapun enam aturan turunan dari UU IKN yang sudah selesai dibahas dan diteken Presiden Jokowi terdiri dari dua peraturan presiden (perpres) dan empat peraturan pemerintah (PP).

Bambang Susantono, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyebutkan UU No. 3 Tahun 2022 tentang IKN mengamanatkan enam peraturan pelaksanaan yakni dua Perpres dan empat PP dengan tenggat dua bulan. Aturan ini sangat penting sebagai rencana induk IKN yang tidak terpisahkan.

“Masyarakat berhak memberikan masukan dan berharap substansi proses bisa sesuai dengan perundangan sambil terus mendengarkan pendapat publik,” jelas Bambang dalam Konsultasi Publik II Rancangan Peraturan Pelaksanaan UU No. 3 Tahun 2022 tentang IKN.

Bambang berharap tahapan persiapan dan penyelengaraan IKN bisa berjalan sesuai harapan.

Aturan Tata Ruang
Sebelumnya, Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Abdul Kamarzuki menjelaskan Perpres yang berkaitan dengan tata ruang dan pengadaan lahan IKN ini penting dan sudah dibahas sejak 2020, baik secara teknis dan strategis. Pada 2021 juga sudah dilakukan sinkronisasi dengan rencana tata ruang, yang menjadi rencana induk IKN.

“RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) akan ditetapkan kepala otorita. Tapi tahun 2022 sudah dimulai proses integrasi, karena pada awalnya belum disentuh wilayah perairan IKN,” jelasnya dalam sebuah webinar, Sabtu (9/4/2022).

Abdul Kamarzuki juga mengingatkan soal azas berkelanjutan yang harus dipegang karena sejak awal pembangunan IKN mengusung konsep green development.

“Tata ruang ini diharapkan bisa menjaga dan mengamankan pembangunan tersebut agar sesuai dengan rencana pemerintah,” ujar Abdul Kamarzuki.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No-mor 3 Tahun 2022 tentang IKN disebutkan wilayah daratan Nusantara memiliki luas sekitar 256.142 hektare dan perairan laut seluas 68.189 hektare. IKN direncanakan menjadi smart city (kota pintar), kota modern berkelanjutan, serta memiliki standar internasional sehingga menjadi contoh bagi pembangunan kota-kota lain di Indonesia.

Di webinar yang sama, Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata, menambahkan bahwa keenam peraturan turunan UU IKN tersebut akan menjadi satu kesatuan yang tidak dipisahkan.

Dalam proses penyusunan aturan turunan UU IKN ini, pemerintah mengklaim telah mendapatkan masukan dari para stakeholder, akademisi, dan tokoh masyarakat dalam konsultasi Publik yang sebelumnya juga sudah terselenggara di Balikpapan, Kalimantan Timur pada 22-23 Maret 2022.

“Dalam tiga hari kemarin secara paralel, dan ada yang dua hari dua malam. Dan masih ada PR (Pekerjaan Rumah) yang harus kita pertajam kembali, termasuk masukan dari akademisi, tokoh masyarakat, pemerintah daerah sebelum dilakukan harmonisasi aturan pada Senin (11/4/2022) nanti, dan kemudian diserahkan ke Sekretariat Negara,” jelas Rudy.

Melalui konsultasi publik yang diselenggarakan hari ini, sebanyak enam peraturan turunan dipaparkan kepada publik untuk menjaring masukan dari seluruh pemangku kepentingan, seluruh masyarakat untuk mempertajam apa yang sudah pemerintah siapkan di dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Anggaran IKN
Pemerintah mengalokasikan anggaran belanja APBN tahun 2023 sebesar Rp27 triliun hingga Rp30 triliun untuk pembangunan IKN di Penajam Paser Utara. Hal tersebut diungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

“Di dalam APBN tahun depan sudah mencadangkan untuk belanja pembangunan untuk ibu kota negara baru yaitu antara Rp27 triliun hingga Rp30 triliun,” kata Menkeu dalam siaran persnya, Kamis, (14/4/2022).

Sri Mulyani melanjutkan, anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun infrastruktur dasar dan gedung pemerintahan. Kemudian, berbagai simpul konektivitas oleh Kementerian Perhubungan. Selain itu, penggunaan dana tersebut untuk membangun sarana dan prasarana di bidang pendidikan, kesehatan, ketahanan, dan keamanan.

“Tahun depan, kita akan terus mengendalikan agar biaya belanja operasional pemerintah tetap terjaga secara efisien dan terkendali sehingga anggaran betul-betul akan dialokasikan lebih kepada belanja-belanja produktif,” jelas Sri Mulyani. (Teti Purwanti)


Sumber: