Berita

Ekonomi Lesu, REI: Pemerintah Harus Gerakan Industri Properti

Administrator | Senin, 15 Juni 2020 - 11:19:53 WIB | dibaca: 61 pembaca

Istimewa

Sejak 2 bulan lalu, penyebaran wabah Covid-19 terus berlanjut dan berimbas pada perekonomian nasional. Menurut Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida, kondisi ini membuat industri properti kian terpuruk.

Dan hampir dapat dipastikan seluruh bidang usaha realestat mengalami kerugian, padahal kontribusi sektor realestat sangat besar terhadap perekonomian nasional.

Totok menjelaskan, sektor realestat mencakup 13 bidang usaha, dan memiliki linkage terhadap 174 industri turunan serta menaungi 20 juta tenaga kerja yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga pukulan terhadap bisnis properti tentunya akan berdampak besar juga terhadap ekonomi nasional.

“Dibutuhkan relaksasi kebijakan yang lebih luas lagi, sehingga dunia usaha mampu survive dan bertahan di masa-masa sulit ini termasuk agar tetap bisa memutar roda usaha dan meminimalisir terjadinya PHK di industri properti,” ungkap Totok melalui keterangan pers.

Beberapa usulan berikut diajukan REI sebagai upaya untuk menyelamatkan industri properti dan perekonomian nasional. REI meminta adanya restrukturisasi kredit tanpa mengurangi peringkat kolektabilitas.

Menurut Totok, kelangsungan bisnis realestat saat ini sangat bergantung terhadap kebijakan perbankan. REI meminta dapat dilakukan penghapusan bunga kredit selama enam bulan atau dilakukan penangguhan pembayaran bunga dan angsuran pokok selama 12 bulan.

Kemudian pencadangan dana atau sinking fund bisa dibuka blokir dan tidak harus dipenuhi pada setiap bulan selama masa Covid-19.

Lalu tidak membekukan rekening deposito milik debitur agar dapat digunakan oleh debitur untuk kelangsungan usaha dan memenuhi kewajiban kepada karyawan, serta biaya retensi diharapkan dapat dicairkan.

“Tetapi kebijakan ini harus diikuti dengan instruksi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga seluruh perbankan mengikuti dan mematuhinya,” kata Totok.

Untuk stimulasi aspek perpajakan, REI juga mengusulkan penghapusan Pajak PPH 21, percepatan pengurangan pajak PPH badan, menurunkan PPH final dari 2,5% menjadi 1% dan menerapkan PPH final tersebut berdasarkan nilai aktual transaksi bukan berdasarkan NJOP.

Selain itu, untuk pajak daerah REI mengharapkan adanya penghapusan BPHTB, penghapusan atau diskon PBB serta tidak ada kenaikan NJOP.

REI juga berharap adanya penurunan tarif beban puncak dan penghapusan beban biaya minimal bulanan PLN dan PDAM untuk hotel, mall, dan perkantoran.

“REI juga berharap Pemerintah menunda penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71 dan 72 yang dimaksudkan supaya perusahaan realestat dapat berkonsentrasi pada kesehatan perusahaan dan proyek masing-masing,” harap Totok.

Sumber: