Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menyadari bahwa hampir sekitar 75% anggotanya bergerak dalam pengembangan rumah sederhana atau rumah subsidi. Sebagian besar berada di daerah dengan beragam keterbatasan, termasuk akses ke lembaga pendidikan dan pelatihan (diklat) properti.

Oleh karena itu, DPP REI di bawah kepemimpinan Soelaeman Soemawinata dan Sekjen Paulus Totok Lusida sejak awal menjabat langsung membentuk satu otoritas diklat yang mendapat misi keliling seluruh Indonesia untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada anggota di 35 DPD REI. Diklat dibutuhkan untuk meningkatkan pengetahuan dan daya saing pengembang terlebih di daerah. Sebagai “komandan” Badan Diklat DPP REI ditunjuk MR Priyanto, seorang praktisi pengembang dengan jam terbang tinggi yang juga berlatarbelakang akademisi di Jurusan Teknik Sipil dan Arsitektur Universitas Diponegoro (Undip).

Sentuhan Ketua DPD REI Jawa Tengah dan pemilik perusahaan properti PT Prima Lestari Investindo tersebut turut memberi warna bagi Badan Diklat DPP REI. Berikut petikan wawancara Majalah RealEstat dengan MR Priyanto dalam sebuah perjalanan di Samarinda, Kalimantan Timur, beberapa waktu lalu.

Sejauh ini bagaimana progress pelaksanaan diklat DPP REI? 

Iya, jadi penyelenggaraan diklat ini sudah mampu memberikan pendidikan dan pelatihan untuk lebih dari 2.000 anggota, tepatnya 2.318 anggota di seluruh Indonesia. Hampir 85% DPD REI sudah mengadakan diklat sejak awal 2017 hingga Oktober 2019.

Memang per Oktober 2019 ini masih ada beberapa daerah yang belum menggelar diklat karena beberapa kendala. Misalnya di Papua dan Papua Barat, di sana terbentuk faktor jarak dan biaya transportasi yang mahal, khususnya bagi pengembang di daerah lembah dan pergunungan. Kemudian di Maluku dan Maluku Utara, terkendala karena jumlah anggotanya sedikit.

Selain itu yang belum adalah Sulawesi Utara, Jawa Timur dan Lampung. Tiga yang terakhir ini sudah mendaftar, namun belum terealisasi hingga saat ini karena faktor kesiapan teknis saja. Mungkin nanti akan dilanjutkan dan diselenggarakan oleh kepengurusan yang baru.

Hampir tiga tahun berkarya, apa yang sebenarnya menjadi tujuan utama Badan Diklat DPP REI?

Beberapa kali penyelenggaraan diklat kita bisa melihat hasil, komentar dan testimoni dari anggota bahwa program ini sangat bermanfaat untuk mereka. Bahkan banyak peserta diklat yang intens menjalin komunikasi dengan tim pengajar jika ada kendala untuk tindaklanjut usahanya.

Lewat diklat ini kami ingin seluruh anggota REI menjadi developer yang tangguh untuk membangun rumah layak huni.

Yang dimaksud layak huni adalah bahwa bangunan tersebut sesuai dengan peraturan yang ada, teknisnya bagus dan sesuai standar pemerintah, layak jual, dan ramah lingkungan.

Kemudian untuk tangguh yang diharapkan pengembang mengetahui faktor manajemen risiko. Jadi risiko-risiko yang ada sudah mampu diantisipasi oleh pengembang antara lain soal pemilihan lokasi, kredit, keuangan, pelaksanaan, marketing, dan pengelolaan. Tidak terlena, dan punya kiat untuk mengantisipasi.

Ketangguhan developer memang harus teruji, apalagi kondisi akhir-akhir ini dimana kuota FLPP terbatas, sehingga pengembang harus jeli dan kreatif untuk dapat bertahan (survive).

DPP REI juga ingin dengan adanya diklat, banyak peserta yang dapat terlayani. Karena organisasi itu tugasnya untuk melayani dan membina anggota, dan itu salah satunya kami buktikan melalui diklat. Prinsip dasar kami di diklat bahwa semua anggota wajib ditingkatkan profesionalisme dan wawasannya.

Apa keunggulan diklat yang diadakan DPP REI ini?

Diklat ini harus dibedakan dengan seminar properti. Maksudnya kalau seminar itu materi disampaikan secara tidak mendalam, namun di diklat ini kami memberikan semua materi yang dibutuhkan pengembang dari hulu ke hilir, dari A hingga Z.

Lalu, di diklat ada proses interaksi, dua arah atau ada proses tanya jawab di situ. Ini membuat peserta betul-betul menguasai dan mengerti, jadi kognitif secara materi. Di diklat ini, contoh soal yang dikerjakan untuk menghasilkan solusi, sehingga mereka dapat menerapkan pengajaran yang diberikan di unit usaha masing-masing. Jadi dari situ peserta dapat mengubah sikap menjadi lebih baik, karena ada transfer knowledge selama diklat.

Di diklat juga diberikan program aplikasi untuk menghitung biaya pembangunan rumah. Program aplikasi ini sudah teruji akurasinya, dan sudah digunakan oleh hampir seluruh peserta diklat REI.

Bagaimana support dari stakeholder?

Diklat ini kami rancang untuk dua hari, dimana silabusnya sudah menyeluruh sehingga peserta mampu melakukan perencanaan, pemilihan lokasi, pengurusan izin, pelaksanaan pembangunan, mengatur cashflow, perpajakan, pemasaran dan mengetahui regulasi teranyar dari pemerintah.

Untuk itu, kami sesuaikan kebutuhan materi dan pengajarnya, misalnya untuk regulasi kami datangkan langsung pengajar dari Kementerian PUPR atau Kementerian Keuangan. Sedangkan materi perbankan, kami datangkan dari tim Bank BTN.

Jadi, ke depan penyempurnaan apa yang akan dilakukan Badan Diklat DPP REI?

Pembenahan, penyesuaian dan penyempurnaan tentu harus secara terus-menerus dilakukan. Saat ini materi yang diberikan badan diklat masih terbatas pada materi pembangunan rumah subsidi layak huni, dan pengembangan apartemen. Sementara seperti diketahui anggota REI itu bukan hanya pengembang rumah subsidi dan apartemen, namun juga menjangkau subsektor pergudangan, rumah sakit, pariwisata, pusat perbelanjaan dan sebagainya.

Di tahun berikutnya kami sedang siapkan materi-materi diluar rumah layak huni dan apartemen tadi. Jadi materi ini seperti tingkat advance, level yang berikutnya perlu diikuti anggota REI. Kemudian banyak peserta diklat yang meminta waktu diklat diperpanjang dan diperdalam materi-materi tertentu seperti perpajakan atau pertanahan. Nah, ini juga akan kami pertimbangkan untuk memenuhi kebutuhan anggota REI. (Rinaldi)