TOPIK KHUSUS

Di Jakarta, Aturan Bangunan Hijau Justru Diperluas

Administrator | Rabu, 17 Juli 2019 - 10:30:56 WIB | dibaca: 54 pembaca

Foto: Istimewa

Pemerintah provinsi (pemprov) DKI Jakarta mewacanakan rencana perluasan penerapan bangunan hijau dengan merevisi Pergub Nomor 38 Tahun 2012 tentang bangunan gedung hijau. Kalau sebelumnya aturan ini hanya diwajibkan untuk bangunan besar saja, namun nanti akan diberlakukan juga bagi rumah tapak dengan luas di atas 200 m2.

Deputi Gubernur DKI Jakarta bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Oswar Muadzin Mungkasa, mengatakan pemberlakuan bangunan hijau terhadap rumah tapak akan masuk dalam Pergub 38 Tahun 2012 yang tengah direvisi.

“Kita mendorong rumah tapak dengan 200 m2 untuk jalani aturan bangunan hijau. Tetapi memang syaratnya tidak sebanyak bangunan besar,” kata dia seperti dikutip dari bisnis.com, baru-baru ini.

Selain rumah tapak, dalam revisi Pergub tersebut juga akan diatur mengenai percepatan proses melalui pengurangan beberapa item tanpa mengurangi kualitas bangunan hijau. Ambang batas yang sebelumnya berukuran 50.000 m2 untuk bangun komersial, menurut Oswar, akan diturunkan menjadi sekitar 20.000 m2.

Kemudian ambang batas untuk bangunan sekolah dan rumah sakit juga diturunkan, namun luasnya belum ditetapkan.

Misi Pemprov DKI Jakarta pada 2030 sekitar 100% bangunan baru sudah merupakan bangunan hijau, sedangkan untuk rumah eksisting yang sudah dibangun pada 2030 ditargetkan 60% sudah menjadi bangunan hijau.

Tidak Pengaruhi Pasar
Menanggapi rencana revisi Pergub No 38 tahun 2012 tersebut, Realestat Indonesia (REI) mengaku tidak akan banyak memengaruhi pasar properti. Apalagi fokus pemprov adalah mendorong penerapan rumah hijau untuk rumah seluas 200 m2 yang sudah eksisting yang lokasinya dipastikan berada di kawasan elit (prime area) Jakarta.

“Kalau untuk rumah lama di kawasan elit seperti Menteng, Kebayoran, Kelapa Gading, Pondok Indah itu mungkin tidak ada masalah. Karena di kawasan tersebut sekarang bukan bicara rumah tapak lagi, tetapi sudah mengarah ke hunian vertikal atau apartemen,” ujar Hari Ganie, Wakil Ketua Umum DPP REI bidang Tata Ruang, Kawasan dan Properti Ramah Lingkungan di Jakarta, baru-baru ini.

Begitu juga untuk rumah tapak baru dengan batasan luas tanah minimal 200 m2, maka di Jakarta harga rumah seluas itu diperkirakan minimal sudah Rp 2 miliar. Bahkan di Tebet, Jakarta Selatan, rumah seluas itu diperkirakan sudah mencapai harga di atas Rp 5 miliar. Pasar hunian di harga tersebut sangat segmented dan memiliki pangsa pasar sendiri yang kuat.

Menurut Hari, aturan itu tidak akan menganggu pasar properti, bahkan bisa segera dimulai untuk rumah-rumah eksisting di kawasan-kawasan elit Jakarta. “Target sebenarnya bukan merubah desain rumah, mungkin itu terlalu ekstrim. Yang diminta mungkin pemilik rumah diminta melaporkan penggunaan air bersih, pengelolaan sampah, efisiensi energi dan air yang dilakukan. Itu semua buat kontrol saja oleh pemprov,” papar dia.

Aturan Rating
Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pun memberi perhatian terhadap penerapan bangunan hijau di perumahan termasuk rumah-rumah bersubsidi.

Peneliti Balai Litbang Sains Bangunan Kementerian PUPR Wahyu Sujatmiko mengatakan pemerintah memiliki target konservasi energi dalam bentuk pengurangan konsumsi energi sebesar 17% di tahun 2025. Sebagian dari pengurangan konsumsi energi tersebut dibebankan ke sektor bangunan.

“Agar Indonesia bisa dianggap meratifikasi program pereduksian emisi CO2, salah satunya yaitu dengan sertifikasi bangunan hijau. Mau tidak mau, setiap bangunan harus di rating,” kata Wahyu dalam sebuah talkshow di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Sistem rating yang dikembangkan oleh PUPR bersifat open source, yang berbeda dengan sistem sertifikasi yang dilakukan oleh Green Building Council Indonesia (GBCI) yang prinsipnya tertutup, dan hanya dapat diterapkan kepada bangunan tinggi.

Dengan sistem yang dikembangkan PUPR, kata Wahyu, diharapkan semua pihak bisa lebih banyak berperan dan bangunan hijau, bahkan sampai ke gedung-gedung sekolah, rumah sakit bahkan rumah menengah bawah.

Dia mengatakan sudah ada tiga Permen PUPR yang memperhatikan masalah hijau, yaitu Permen PU/08/2008 tentang ruang terbuka hijau, Permen PUPR 05/2015 tentang bangunan gedung hijau, dan Permen PUPR 02/2015 tentang pedoman umum implementasi konstruksi berkelanjutan.

Sesuai dengan prinsip dalam peraturan tersebut, dilakukan sertifikasi agar bisa mengukur bagaimana penggunaan air, energi, dan sumber daya lainnya di setiap gedung. Rating yang disusun oleh PUPR terdiri dari tiga hal, di anataranya perencanaan, pelaksanaan konstruksi, dan pemanfaatan.

Masyarakat tinggal mendaftar ke pemerintah daerah (pemda) karena pemberi sertifikat bangunan hijau adalah wewenang pemda. Selain memiliki wewenang memberikan sertifikat laik fungsi (SLF), yang kedua adalah bangunan hijau.

“Lembaga inspeksi yang tadi bisa dijadikan Pemda untuk acuan dalam pemberian rekomendasi. Pemda tinggal melihat sudah disertifikasikan oleh GBCI atau rating PU, silahkan, karena semua sudah legal,” jelas Wahyu.

Wahyu mengharapkan sistem tersebut bisa diterapkan oleh Pemda di masing-masing daerah, apakah akan mewajibkan kepada semua pihak atau tidak.

Menurut Hari Ganie, mengenai rating green property yang akan dikeluarkan Kementerian PUPR sah-sahkan saja asal tidak memberatkan masyarakat. Rating bangunan hijau saat ini memiliki beberapa versi, sehingga terserah masyarakat atau pengembang rating mana yang sesuai dengan kebutuhannya.

“Rating itu prinsipnya terserah orang mau pakai yang mana. Itu terkait kredit juga, bank minta pengembang miliki rating versi mana. Kalau rumah bersubsidi mungkin pas pakai rating PUPR, tapi untuk green building lazimnya pakai versi GBCI atau IFC,” ungkap Hari Ganie. (Rinaldi/Taria Dahlan)