AKTUAL

City Prosperity Index (CPI) 2019

Administrator | Kamis, 23 Januari 2020 - 14:48:27 WIB | dibaca: 160 pembaca

Foto: Istimewa

Dewan Pengurus Pusat Realestat Indonesia pada perhelatan acara Asia Pacific Real Estate Congress (APREC) 2019, 13 september 2019 lalu, meluncurkan hasil penelitian tentang City Prosperity Index (CPI) 2019 atau indeks kemakmuran kota.

City Prosperity Index merupakan metode yang dikembangkan oleh UN-Habitat untuk mengukur implemntasi Sustainable Development Goals (SDGs) dan New Urban Agenda untuk kota-kota di dunia. REI meneliti 21 kota-kota di Indonesia sebagai bentuk komitmen REI dalam berkontribusi bagi pengembangan perkotaan di Indonesia. Pengembang anggota REI juga memiliki posisi yang strategis dalam membentuk suatu kota, mulai dari pengembang rumah rakyat hingga pengembang kota baru, dari pengembang hotel hingga pengembangan kawasan pariwisata dan kawasan industri. Index ini mengajak para pelaku pembangunan kota untuk bersamasama Pemerintah Daerah menjadikan kota di Indonesia menjadi lebih makmur.

Tingkat kemakmuran menunjukkan suatu tingkat kesuksesan, kejayaan, tingkat kesejahteraan, kemandirian hingga tingkat kesetaraan bagi semua kalangan. Dalam konteks yang lebih luas, kemakmuran suatu kota menunjukkan tingkat keterjangkauan fasilitas publik, membuka keseteraan bagi seluruh masyarakat, dan pengembangan kebijakan yang berkelanjutan. CPI dirumuskan menjadi 6 indikator dalam mengukur tingkat kemakmuran kota, yaitu produktivitas, pembangunan infrastruktur, kesetaraan dan inklusivitas sosial, kualitas hidup, keberlanjutan lingkungan, legislasi, dan postur kelembagaan kota.

Denpasar menjadi kota dengan tingkat kemakmuran terbesar dari 21 kotakota yang diteliti di Indonesia, diikuti oleh kota Batam, Balikpapan, Tangerang Selatan dan Manado. Kota Denpasar memperoleh skor 60,20 persen yang artinya masuk dalam kategori moderately solid dan memiliki hasil tertinggi dari empat indikator, kecuali keberlanjutan lingkungan dan legislasi dan postur kelembagaan kota.

Peringkat kedua diduduki oleh Kota Batam dengan skor 59,8 persen, bersaing dengan Denpasar. Batam memiliki keunggulan dari sisi produktivitas dan keberlanjutan lingkungan. Kota Denpasar dan Kota Batam jauh lebih kesejahteraan dibandingkan nilai rata-rata kesejahteraan kota lainnya. Kota Indonesia paling barat (Batam) sangat berbeda jauh dengan Kota Indonesia paling timur (Jayapura), dimana Jayapura mendapat nilai paling rendah untuk kualitas hidup dan pembangunan infrastruktur. Dari hasil yang diperoleh, belum ada kota-kota di Indonesia yang masuk kategori solid dan sangat solid. REI berharap adanya CPI dapat menjadikan landasan pijakan kota-kota di Indonesia untuk terus menjadi lebih baik pada tahun–tahun mendatang.

Dari 6 indikator untuk mengukur kemakmuran kota, produktivitas merupakan indikator paling berdampak menentukan tingkat kemakmuran suatu kota. Semakin produktif suatu kota maka semakin efisien dalam memanfaatkan sumberdaya, meningkatkan kualitas hidup, penyediaan barang dan jasa terjangkau, peningkatan pendapatan, penyerapan tenaga kerja, dan penyediaan pekerjaan yang layak. Kriteria-kriteria yang diukur dalam indikator ini ialah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, rasio ketergantungan usia tua, kepadatan ekonomi, dan tingkat pengangguran.

Berdasarkan penelitian, kota-kota dengan indikator produktivitas terbesar adalah Denpasar, Jakarta, Semarang, Batam, Surabaya, dan Balikpapan. Surabaya memimpin Indonesia dalam indikator produktivitasnya, karena wilayahnya yang relatif kecil (373 km2), namun mampu menghasilkan PDRB terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Denpasar, sebagai pusat dari Bali yang terkenal di dunia, berada di urutan kedua dalam indikator produktivitas, karena tingginya tingkat pariwisata dan kegiatan. Skor terendah adalah Manado, karena tingginya persentase ketergantungan usia tua dan nilai kepadatan ekonomi yang rendah. Kota Jakarta meskipun menjadi pusat bisnis dan ekonomi di Indonesia, indeks produktivitasnya berada di urutan ke-6, disebabkan nilai kepadatan ekonomi berada di angka rata-rata.

Indikator kedua, pembangunan infrastruktur, mengukur kemampuan kota menyediakan infrastruktur yang memadai untuk meningkatkan standar hidup dan produktivitas, mobilitas, dan konektivitas. Kriteria-kriteria yang diukur dalam indicator ini rumah layak huni, akses ke air bersih, kepadatan dokter, akses mendapat internet, dan kematian disebabkan lalu lintas.

Berdasarkan penelitian kami, kota-kota dengan indeks pembangunan infrastruktur terbesar adalah Tangerang Selatan, Bogor, Surabaya, Manado, Jakarta, dan Batam. Tangerang Selatan memiliki hasil tertinggi karena tingginya persentase rumah layak huni (98,72%) dan persentase tertinggi dari kriteria akses mendapat internet (72,03%). Surabaya dengan cepat tumbuh menjadi kota terkemuka di Indonesia dan ini dibuktikan dengan skor pembangunan infrastruktur yang tinggi. Kriteria akses mendapat internet yang tinggi (84,98%) dan indeks rumah layak huni (92,85%) tidak diimbangi oleh skor tingkat kepadatan dokter yang terbilang rendah (0,14 per 1.000 orang)

Indikator ketiga, kesetaraan dan inklusifitas sosial, untuk mengukur kemampuan kota melakukan pemerataan, mengentaskan kemiskinan dan permukiman kumuh, melindungi hak-hak kelompok minoritas, mening-katkan kesetaraan gender, dan memastikan kesetaraan partisipasi di bidang sosial, ekonomi, politik dan budaya. Kriteria-kriteria yang diukur dalam indikator ini ialah koefisien gini, tingkat kemiskinan, permukiman kumuh, pengangguran usia muda, dan angka partisipasi murni sekolah menengah pertama.

Hasil penelitian kami, kota-kota dengan indeks kesetaraan dan inklusifitas sosial terbesar adalah Tangerang Selatan, Banjarmasin, Balik-papan, Denpasar, Samarinda, Batam, dan Pekanbaru. Tangerang Selatan memimpin Indonesia dalam indikator ini, karena koefisien gini yang rendah (0,23) dibandingkan 21 kota lain yang ditelitu. Batam menempati urutan enam meskipun mencapai skor maksimum untuk angka partisipasi murni (100%). Koefisien gini di metropolitan dan kota-kota besar lebih besar dari rata-rata (Jakarta: 0,41; Bandung: 0,44; dan Surabaya: 0,41). Ini adalah bukti bahwa kesenjangan dan ketimpangan pendapatan di Indonesia lebih mungkin terjadi di kota-kota besar.

Indikator keempat, kualitas hidup, menggambarkan kemampuan kota memastikan kesejahteraan umum dan kepuasan warga. Kriteria-kriteria yang diukur ialah angka harapan hidup, angka kematian balita, tingkat melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan tingkat pembunuhan,

Menurut penelitian, kota-kota dengan indeks kualitas hidup terbesar adalah Palembang, Denpasar, Jakarta, Bandung dan Makassar dan Pontianak. Palembang memimpin Indonesia dalam indikator kualitas hidup, karena tingkat kematian balita yang rendah (0,22 per 1.000 kelahiran) dan tingkat melek huruf yang tinggi. Kota Padang disisi lain, mendapat peringkat paling bawah karena angka harapan hidupnya yang kecil (68,78 tahun). Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh tim riset, umumnya kota-kota di Indonesia memiliki tingkat kualitas hidup yang tinggi. Hal itu karena kontrol senjata yang ketat, program pendidikan yang sukses yang dilakukan oleh pemerintah, dan juga upaya besar dalam mengedukasi orang tua baru dalam membesarkan dan melindungi bayi yang baru lahir.

Indikator kelima, keberlanjutan lingkungan, mengukur kemampuan kota memastikan perlindungan lingkungan perkotaan dan aset alamnya. Menjaga lingkungan hidup harus dilakukan bersamaan dengan meningkatkan pertumbuhan kota, efisiensi energi, mengurangi beban lahan dan sumber daya alam dan mengurangi kerusakan lingkungan. Kriteria-kriteria yang diukur ialah konsentrasi PM2.5, emisi CO2, dan konsumsi energi terbarukan.

Indikator terakhir, postur kelembagaan kota, mengukur kemampuan kota untuk melakukan tata kelola kota yang baik dan mendukung kearifan local dalam mencapai kemakmuran, termasuk kapasitas mengelola urbanisasi. Kriteria-kriteria yang diukur ialah jumlah pemilih di Pemilu, akses ke informasi publik, dan days to start a business.

Manado menempati skor tertinggi untuk indikator ini karena jumlah pemilih yang tinggi dalam Pemilihan Presiden pada tahun 2019 (90,47%), jauh lebih tinggi daripada kota-kota lain yang termasuk dalam penelitian ini. Akses Manado ke informasi publik mendapat nilai rata-rata, peringkat 10. Jakarta mempunyai nilai tertinggi dalam memberikan akses ke informasi publik dan upayanya dalam memberikan transparansi. Namun, waktu untuk memulai bisnis di Jakarta masih rendah (45 hari). Jayapura memiliki skor terendah dengan presentase jumlah pemilih terendah (32,86%), dan skor terendah akses ke informasi publik (25%). Palangkaraya menduduki peringkat kedua karena hari-hari bisnisnya pendek (27 hari, terendah dari 20 kota), dan jumlah pemilih yang tinggi memberikan skor keseluruhan ketiga. Secara umum, jumlah pemilih untuk 2019 telah meningkat secara signifikan dibandingkan dengan pemilihan lokal pada 2018 dan 2017.

Sekda Kota Denpasar, AAN. Rai Iswara yang didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra I Made Toya dan Kabag Humas dan Protokol Dewa Gede Rai, mewakili Pemerintah Kota Denpasar menerima penghargaan Indonesia Most Prosperous City dari FIABCI-Asia Pacific yang diserahkan President FIABCI-Asia Pacific, Soelaeman Soemawinata pada acara FIABCI APREC 2019.

Penghargaan ini menambah jajaran penghargaan yang telah diterima Pemkot Denpasar sepanjang tahun 2019, seperti Kota Layak Anak 2019 yang diberikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susan pada Juli 2019. Selain itu, penghargaan di bidang perencanaan dan pencapaian terbaik peringkat dua besar nasional dalam anugerah Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2019, yang diserahkan oleh Presiden RI Joko Widodo pada Mei 2019. Penghargaan-penghargaan itu menjadi bukti kerja keras yang dilakukan jajaran OPD Pemkot Denpasar membangun berlandaskan visi Kota Berwawasan Budaya. (Dani Muttaqin)