AKTUAL

Butuh Institusi Khusus Tanggani Pemindahan Ibukota Negara

Administrator | Senin, 28 Oktober 2019 - 11:01:38 WIB | dibaca: 119 pembaca

Foto: Istimewa

Kepastian hukum merupakan suatu keniscayaan dalam upaya pelaksanaan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. Hal ini mengingat relatif tingginya kontribusi pendanaan sektor swasta dalam upaya merealisasikan rencana tersebut. Untuk itu dibutuhkan aturan main yang memfasilitasi keterlibatan sektor swasta.

“Harus ada jaminan kepastian hukum didukung regulasi yang memadai, aspek legal, pemasaran, pengelolaan yang baik, serta tetap berpijak pada aspek tata ruang, inrastruktur dan pertanahan. Peran pemerintah bukan hands-on dalam pengembangan kawasan strategis, tapi memberikan kepastian hukum serta memastikan ketersediaan anggaran untuk mendanai pembangunan infrastruktur utama yang krusial di wilayah calon ibu kota negara,” demikian disampaikan

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPP REI), Soelaeman Soemawinata, yang juga Ketua Tim Kelompok Kerja (Pokja) Persatuan Insinyur Indonesia (PII), dalam pemaparannya saat Rapat Pembahasan Kajian Rekomendasi Pemindahan Ibu Kota Negara yang diadakan di Kantor PII, Jakarta, Jumat (21/6/2019).

Pengembangan kawasan strategis yang diinisiasi Pemerintah, terbukti mampu mewujudkan pemerataan perekonomian nasional. Melalui program ini tercipta sumber pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa. Apalagi jika mempertimbangkan multiplier effect dari setiap pengembangan kawasan strategis.

“Baik berupa keikutsertaan industri turunan, hingga penciptaan lapangan kerja, dan perbaikan kualitas lingkungan. Tidak hanya itu, penyediaan infrastruktur, penerimaan pajak, maupun mendorong pertumbuhan investasi baru,” kata Eman, demikian dia akrab disapa.

Dengan fokus pada pengembangan kawasan, khususnya di luar Jawa diharapkan kesenjangan sosial ekonomi Jawa versus luar Jawa dapat dipangkas. Solusinya adalah dengan menumbuhkan sentra-sentra pengembangan ekonomi baru. Baik sentra kawasan industri, kawasan pariwisata, maupun kawasan strategis lainnya yang sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing.

Fakta bahwa ketimpangan distribusi perekonomian antara Pulau Jawa versus luar Jawa kian menganga. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut, kontribusi Pulau Jawa terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 58%, diikuti Sumatera (21%), dan Kalimantan sebesar 8%. Wilayah barat Indonesia menguasai hampir 80% dari perekonomian nasional.

Dominasi Pulau Jawa dalam beragam aspek pembangunan terbukti telah menimbulkan beragam permasalahan. Sebut saja, masalah ketimpangan ekonomi, sosial, hingga ketimpangan pendapat-an dan kesempatan terhadap akses publik terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Pemerintah telah mengupayakan sejumlah langkah strategis, diantaranya melalui pemerataan pembangunan infrastruktur serta program strategis nasional yang terfokus pada pengembangan kawasan seperti pengembangan 24 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), 10 Kota Baru Publik, 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, dan Program Sejuta Rumah. Termasuk juga rencana pemindahan Ibu Kota Negara yang wacananya kian menguat.

“Kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara dipandang sebagai milestone dari era baru pengembangan kawasan maupun sentra ekonomi baru di daerah. Gagasan ini juga dianggap sebagai sebuah simbol big push strategy guna mendorong percepatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional,” kata jebolan Planologi Institut Teknologi Bandung (ITB) itu.

Menurut Eman, agar berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, pemindahan Ibu Kota Negara harus diintegrasikan dengan program pengembangan kawasan strategis yang sudah ada. “Rencana pemindahan Ibu Kota Negara harus diselaraskan dengan pengembangan kawasan strategis yang sudah ada seperti KEK, KI, Kota Baru Publik, 10 Bali Baru, termasuk juga Program Sejuta Rumah,” tuturnya.

Institusi Khusus
Eman melanjutkan, bercermin dari pengalaman negara lain yang membutuhkan jangka waktu relatif lama saat memindahkan ibu kota. Untuk itu, perlu dibentuk sebuah institusi yang khusus guna menangani pemindahan ibu kota negara. Institusi ini nantinya akan menggalang komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, dunia usaha termasuk investor, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, media, dan lain-lain. Institusi itu juga bertujuan menggalang konsensus nasional terkait rencana pemindahan ibu kota negara,” tandasnya.

Fokus utama institusi itu mengurusi pengembangan kawasan strategis. Institusi ini bertindak sebagai lembaga yang berwenang mengurusi perencanaan, mendorong realisasi investasi hingga implementasi. “Institusi khusus ini nantinya juga mendorong pelibatan sektor swasta, baik dari dalam negeri maupun investor asing, dalam percepatan realisasi program tersebut,” tutup Presiden Federasi Realestat Dunia (FIABCI) Regional Asia Pasifik ini.

Direktur Eksekutif PII Faizal Safa menyatakan, bahwa seluruh masukan terkait pemindahan Ibu Kota Negara yang dibahas pada hari itu akan menjadi rekomendasi yang akan disampaikan Ketua Umum PII dalam Kongres Luar Biasa (KLB) PII medio Juli mendatang.

“Rencananya hasil rekomendasi ini akan disampaikan Ketum PII di depan Presiden RI Bapak Joko Widodo pada penyelenggaraan KLB nanti. Untuk tanggal pelaksanaannya diperkirakan pertengahan Juli 2019,” ucap Faizal.

Diwawancarai terpisah, Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Bernardus Djonoputro, menyatakan diskursus relokasi pusat pemerintahan dan perencanaan kota baru di Indonesia miskin visi dan tanpa fondasi. Apabila pemerintah serius dalam melakukan relokasi, kata dia, maka mulailah dengan menyusun rencana kota baru dengan kaidah dunia, menjalankan seluruh proses pembangunan konsensus, melibatkan desain dan teknologi mutakhir untuk mencapai kota yang efisien, vibrant sekaligus berketahanan.

“Usaha untuk menyintesiskan wacana filosofis, sejarah dan lingkungan selalu dihadapkan pada ketiadaan data, serta debat berkepanjangan tentang manfaat ekonomi, dan jebakan imparatif politik praktis. Apa yang nampaknya saat ini sebagai keputusan pembangunan yang baik, bisa menjadi bencana kemanusiaan pada masa depan,” tegas dia.

Oleh karena itu, menurut Bernie, kepemimpinan sangat penting dalam proses perencanaan ini, namun melengkapinya dengan visi dan teknokrat perencana yang cakap merupakan faktor kesuksesan utama dalam proses panjang ini.

Dia juga mengingatkan perlunya upaya harmonisasi pengaturan “ruang” dan “perencanaan” agar tahapan pembangunannya menjadi jelas. Ditambahkan, harus ada upaya paduserasi sektoral harus perubahan positif dalam penataan ruang dan pertanahan yang lebih peka terhadap pelayanan mayarakat umum, kepastian hukum dan pada gilirannya membawa Indonesia menjadi semakin kompetitif di konstelasi regional.

“Jadi, fokus ke depan hendaknya diarahkan pada perencanaan ruang Indonesia yang inovatif, mumpuni, yang berpihak kepada kebutuhan masyarakat, dan tata ruang menjadi panglima pembangunan dan pemanfaatan ruang. Pemerintah harus berani melakukan terobosan dalam mahzab perencanaan lintas matra dan lintas sektor,” ujar dia. (Oki Baren)