Berita

BUMN Properti Diminta Libatkan Swasta Garap Hunian TOD

Administrator | Selasa, 24 Januari 2023 - 10:14:36 WIB | dibaca: 32 pembaca

Ilustrasi (Foto: Istimewa)

Jakarta – BUMN Properti diharapkan dapat melibatkan sektor swasta dalam pengembangan hunian berbasis Transit Oriented Development (TOD). Mayoritas pembangunan proyek TOD, khususnya di Pulau Jawa, berada di lahan milik perusahaan pelat merah.

“Kami berharap BUMN Properti bekerja sama dengan pengembang swasta agar lebih kompetitif. Orientasi perusahaan BUMN apakah hanya sekadar cari keuntungan, ataukah menyediakan fasilitas untuk masyarakat,” tegas Ketua Umum Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI), Paulus Totok Lusida, dalam ‘Webinar Ancaman Resesi Dunia Tahun 2023; Peluang dan Tantangan Pembangunan Perumahan di Indonesia’, Rabu, 18 Januari 2023.

Menurut Totok, pengembangan rusunami sangat tepat untuk dibangun di area TOD. “Area TOD cocok untuk pengembangan rusunami. Konsumennya adalah kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau aparatur sipil negara (ASN) yang baru mulai bekerja,” papar Totok.

Mengutip pernyataan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), kata Totok, kota dengan lebih dari 2 juta penduduk sudah tidak layak lagi dikembangkan rumah tapak. “Menteri PUPR saat awal menjabat menyatakan kota berpenduduk lebih dari dua juta jiwa tidak layak lagi pengembangan rumah tapak. Memang paling layak adalah hunian vertikal dengan TOD dalam konsep pengembangannya,” ujar Totok.

Kepala Subdirektorat Perencanaan Teknis Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Kreshnariza Harahap mengungkapkan, proyek TOD yang sudah dikembangkan saat ini merupakan milik PT Kereta Api Indonesia (Persero).

“Ke depan kita harus fokus untuk pengembangan proyek TOD. Tidak hanya untuk kereta api, tapi juga ke moda transportasi darat lainnya seperti halte bus. Hal ini untuk memudahkan pembeli unit rusun di proyek TOD,” papar Kreshna.

Ancaman Resesi
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal menyatakan, kondisi makro ekonomi global di tahun 2023 memang terdapat potensi ancaman akibat kondisi makro ekonomi serta situasi geopolitik internasional. Hal ini seiring makin tingginya ketegangan antara Rusia versus Ukraina.

“Namun potensi memanasnya antara China dan Taiwan justru akan lebih berdampak signifikan terhadap situasi perekonomian di Indonesia. Ini karena ,” tutur Faisal.

Inflasi yang terjadi di Amerika Serikat, negara-negara Uni Eropa, serta kebijakan zero covid policy di China ikut memperbesar potensi resesi global. “Kebijakan pengetatan moneter pada sejumlah negara mulai Januari 2022, kini sudah semakin meluas. Kendati tahun ini tekanan inflasi sudah berkurang, namun ketidakpastian masih sangat tinggi,” tutur Faisal.

Selain ancaman resesi, lanjut Totok, sektor properti nasional dihadapkan pada sejumlah tantangan. Salah satunya adalah terhambatnya berbagai layanan publik dalam proses perizinan pada industri properti. Hal ini seiring penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) serta beragam peraturan turunannya.

“Kendala perizinan pascaterbitnya UU CK antara lain NIB (Nomor Induk Berusaha), PBG (Persetujuan Bangunan Gedung),  KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) serta Persetujuan Lingkungan,” tutur Totok. (BRN)


Sumber: