Kilas Berita

Buku Sejarah dan Kamus Istilah Perumahan Diluncurkan

Administrator | Senin, 20 Januari 2020 - 15:55:02 WIB | dibaca: 149 pembaca

Foto: Istimewa

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meluncurkan Buku Sejarah Perumahan: Jejak Langkah Hunian Layak Indonesia dan Kamus Istilah Perumahan sebagai bagian dari rangkaian Hari Perumahan Nasional (Hapernas) tahun 2019. Peluncuran dilakukan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono di Jakarta, Senin (26/8/2019).

Usai acara peluncuran, dilakukan pembahasan terhadap buku dan kamus tersebut melalui sarasehan dengan pembahas senior perumahan yakni Menteri Perumahan Rakyat (1988-1993) Siswono Yudo Husodo, Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah (2000-2001) Erna Witoelar, Menteri Perumahan Rakyat (2009-2011) Suharso Monoarfa, Ketua Umum DPP REI Soelaeman Soemawinata serta Pangihutan Marpaung yang mewakili tim penyusun buku.

Menteri Basuki mengatakan melalui sarasehan ingin mendapatkan masukan dan saran dari para senior bidang perumahan mengenai Program Sejuta Rumah yang dimulai sejak tahun 2015, sudah berjalan dengan baik atau belum. Dia mengingatkan pesan Bung Hatta yang pernah menyampaikan bahwa penyediaan rumah untuk rakyat tidak mungkin bisa dilaksanakan kurang dari 50 tahun.

“Penyediaan rumah itu tidak mudah. Oleh karena itu kami juga ingin dengarkan rekomendasi senior dan pelaku perumahan sejak awal 90 tahunan. Pencerahan untuk pembangunan Perkim di Indonesia sangat kami harapkan betul, bukan basa-basi, sehingga kita semua bisa mempelajari sejarah bukan nostalgia tapi evaluasi ke depan lebih baik,” kata Menteri Basuki.

Siswono Yudo Husodo menyebutkan tantangan sektor perumahan pada zaman dulu dengan sekarang berbeda. Masyarakat memiliki kecenderungan berbeda dalam memaknai arti kepemilikan rumah. Namun keterjangkauan daya beli masyarakat untuk dapat memiliki rumah menjadi masalah yang tetap terjadi dari zaman dulu hingga sekarang.

“Tetapi menurut saya yang belum terselesaikan sampai hari ini adalah perlu ditekankan kembali lagi pentingnya standarisasi bangunan sehingga dapat memberikan jaminan kepada konsumen,“ ujar Siswono Yudo Husodo.

Sedangkan Suharso Monoarfa menuturkan program penyediaan perumahan ke depan bisa dikembangkan dengan menilik kembali karakter Bangsa Indonesia yang mengedepankan gotong royong. Jadi tidak hanya saja bertumpu pada peningkatan Program Sejuta Rumah, akan tetapi juga dikembangkan lebih mengandalkan keswadayaan dan peran komunitas.

“Sehingga perumahan dapat dikembangkan lebih harmonis tetapi harus juga lebih berbasis kinerja dan performance,” tutur Suharso.

Support Pemerintah
Sementara itu, Soelaeman Soemawinata mengatakan selama ini REI sebagai asosiasi pengembang tertua dan terbesar di Indonesia telah berkontribusi besar dalam Program Sejuta Rumah dengan membangun sekitar 400 ribu unit rumah setiap tahun sejak 2016, atau hampir 40% dari pencapaian Program Sejuta Rumah merupakan konstribusi anggota REI di seluruh provinsi.

REI berharap ke depan kerjasama antara swasta dengan Pemerintah dalam program penyediaan perumahan lebih ditingkatkan, termasuk mempertajam 7 pilar kebijakan yang dapat mempengaruhi industri perumahan yakni pendidikan dan pelatihan (diklat), pembiayaan dan perbankan, pertanahan, perizinan, perpajakan, infrastruktur dan tata ruang serta hukum dan regulasi.

“Rumah itu bukan komoditas atau barang yang diperjualbelikan semata, namun merupakan barang yang harus dibentuk menjadi sebuah komunitas lingkungan, dan sosial,” kata Eman, demikian dia sering dipanggil.

Dia menyebutkan, hampir 75% dari total 5.000 pengembang anggota REI adalah pengembang rumah bersubsidi. Oleh karena itu, peran asosiasi ini dalam mendukung pemerintah membangun rumah rakyat sangat besar.

Eman berharap ke depan pemerintah memberikan perhatian yang lebih berimbang kepada dua sisi, yakni supporting kepada pengembang swasta dan juga konsumen yang selama ini memang telah banyak memeroleh insentif dari pemerintah. (Rinaldi)