Pasca resmi menjadi “mesin” baru pembiayaan perumahan nasional, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mematok target pembiayaan untuk 309.000 rumah bersubsidi di 2022. Angka itu termasuk pembiayaan berskema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Wakil Ketua Umum Koordinator DPP Realestat Indonesia (REI) Bidang Perbankan dan Pembiayaan, Umar Husin menyatakan dukungan asosiasi terhadap kehadiran BP Tapera yang secara resmi menjadi pengelola dan penyalur pembiayaan rumah bersubsidi termasuk FLPP. Perubahan ini sekaligus menjadi momentum untuk meningkatkan pelayanan dan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Kami menyambut baik perjanjian kerja sama yang sudah dilakukan BP Tapera dengan 38 bank penyalur FLPP di 2022, karena pengembang dan MBR mempunyai keleluasaan untuk melakukan akad kredit dan memilih bank penyalur,” ujar Umar seperti dikutip dari Industriproperti. com, baru-baru ini.

Di sisi lain, REI juga berharap BP Tapera memastikan agar kuota FLPP di perbankan merata dan seluruh pengembang bisa mengakses ke-38 bank tersebut.

“Kami harap kuota dapat merata termasuk untuk bank daerah. Bagaimana mekanismenya tentu BP Tapera lebih tahu, namun semoga saja bisa lebih baik dari sebelumnya agar tidak ada kuota yang mubazir karena tidak digunakan,” tegas Umar.

Ditambahkan, pengembang anggota REI tidak memiliki target tertentu. Tetapi yang pasti pengembang akan menyerap sebanyak-banyaknya kuota FLPP yang tersedia sebagai bentuk komitmen REI dalam membantu pemerintah menyediakan hunian layak bagi MBR.

Selama masa transisi di 2022, BP Tapera berkomitmen untuk menjalankan prinsip plug and play sehingga tidak akan menganggu penyaluran bantuan FLPP kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Wakil Ketua Umum DPP REI bidang Komunikasi, Ikang Fawzi menyebutkan komitmen BP Tapera tersebut tentu cukup melegakan banyak pihak terutama MBR yang ingin segera memiliki rumah layak huni.

Tetapi lebih daripada itu, menurut Ikang, kehadiran BP Tapera sebenarnya menjadi momentum untuk meningkat kualitas pelayanan dan memperluas pasar KPR FLPP yang selama ini lebih banyak berkutat kepada ASN, TNI/Polri dan pekerja formal.

Salah satunya dengan mendorong akses pembiayaan bagi pekerja di sektor informal dan generasi milenial. Dikatakan, pangsa pasar sektor informal sangat besar karena mayoritas belum memiliki rumah.

REI sejak lama sudah berjuang mengupayakan agar pekerja sektor informal bisa mengakses pembiayaan perumahan ke perbankan dan lembaga keuangan lainnya.

“REI melihat data jumlah pekerja informal semakin bertambah terutama di masa pandemi karena tidak sedikit pekerja sektor formal yang di-PHK dan sekarang terpaksa bekerja di sektor informal dengan menjadi wirausaha atau pekerja lepas,” ungkap Ikang.

Oleh karena itu, terbukanya akses pembiayaan untuk sektor informal termasuk kelompok milenial selain semakin memperluas pasar juga memantapkan peran BP Tapera dalam memperkuat amanah konstitusi untuk memberikan rumah layak huni bagi MBR.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pekerja informal mencapai 78,14 juta orang pada Februari 2021 atau lebih dari 60% dari jumlah angkatan kerja nasional.

Selain itu, BPS juga mencatat, mayoritas penduduk Indonesia saat ini atau sekitar 54% didominasi oleh generasi Z (lahir pada kurun 1997-2012) dan generasi milenial (lahir 1981-1996).

“Sebagian besar dari dua generasi ini masuk dalam kategori usia produktif. Fakta itu perlu mendapatkan perhatian dan prioritas khusus dari pemerintah dan BP Tapera,” tegas dia.

BP Tapera yang didukung penuh oleh pemerintah tentu memiliki perangkat kerja mumpuni untuk melakukan kajian dan survei yang komprehensif terkait potensi dan risiko pembiayaan bagi sektor informal termasuk nature bisnis mereka secara tepat.

Kajian juga perlu melibatkan semua komponen stakeholder perumahan termasuk asosiasi pengembang.

“REI siap diajak berdiskusi bahkan melakukan kajian bersama untuk mencari skim pembiayaan yang tepat bagi sektor informal dan generasi milenial,” ujar Ikang.

Tingkatkan Akurasi

Komisioner BP Tapera, Adi Setianto dalam diskusi media di Jakarta, akhir tahun lalu mengatakan akurasi penyaluran pembiayaan rumah subsidi akan menjadi prioritas badan tersebut mulai 2022.

“Kami akan bekerja maksimal dalam menyalurkan pembiayaan untuk 309.000 rumah subsidi atau yang dikenal dengan sebutan KPR Sejahtera pada 2022. Sesuai amanat, penyaluran rumah subsidi harus akurat, para penerima adalah mereka yang sesuai ketentuan,” tegas dia.

Selain membiayai kebutuhan hunian anggota Tapera yakni aparatur sipil negara (ASN), BP Tapera juga menyalurkan subsidi bagi MBR berskema FLPP.

Khusus untuk pembiayaan subsidi berskema FLPP pada 2022, kata Adi, targetnya adalah sebanyak 200.000 unit senilai Rp 23 triliun. Lalu untuk pembiayaan rumah bagi anggota Tapera, targetnya sebanyak 109.000 unit.

BP Tapera mengelola dua jenis dana, yaitu Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan dana FLPP yang bersumber dari APBN. Dalam mengelola FLPP, BP Tapera bertindak sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP).

Adi Setianto menegaskan, seluruh peraturan yang telah diterapkan dalam penyaluran FLPP tidak ada yang berubah, hanya nomenklatur dari PPDPP (Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan) menjadi BP Tapera.

“Kami akan tetap menggunakan portal teknologi yang tersedia di PPDPP, sehingga layanan kami pastikan running well,” tutur Adi.

Dia menyatakan optimisme bahwa BP Tapera dapat memangkas angka backlog perumahan yang saat ini mencapai sekitar 12,5 juta unit.

Pihaknya, kata Adi Setianto, akan mempetakan angka backlog perumahan di setiap daerah dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Dari peta tersebut nantinya dapat terlihat daerah mana saja yang angka backlognya besar atau kecil. (Teti/Rinaldi)

Sumber:

Majalah REI