Kerja sama strategis perlu dilakukan antara pemerintah, BP Tapera, perbankan, dan pengembang untuk memanfaatkan peluang potensi bonus demografi bagi bisnis sektor perumahan.

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mengatakan Indonesia berpotensi mengalami bonus demografi yang tentu sangat berdampak pada sektor properti.

"Bonus demografi ini membuat orang akan semakin banyak memerlukan rumah, sehingga perlu ada kerja sama yang baik untuk menanganinya," ujarnya dalam diskusi daring pada Senin (19/10/2020).

Menurut United Nations Population Fund, bonus demografi adalah potensi pertumbuhan ekonomi yang tercipta akibat perubahan struktur umur penduduk, sehingga proporsi usia kerja (15–65 tahun) lebih besar daripada proporsi bukan usia kerja (0–14 tahun dan lebih dari 65 tahun).

Menurut Totok, kerja sama yang perlu dilakukan salah satunya, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) harus menempatkan dana Tapera di bank, sehingga bank memiliki kecukupan likuiditas untuk menurunkan suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR).

Pemerintah juga perlu menjamin agar bunga pinjaman dari dana jangka panjang tersebut tidak tinggi atau sama dengan tingkat inflasi.

Ketersediaan dana ini, lanjutnya, diharapkan dapat mendukung penyediaan rumah bagi kelompok milenial, aparatur sipil negara, anggota TNI dan Polri, serta kelompok masyarakat kelas menengah lainnya yang tidak bisa masuk dalam program FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan).

Menurut dia, program Tapera ini sangat baik sebagai solusi penyedia dana jangka panjang bagi pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), biaya tunjangan, dan tenor yang panjang. Oleh karena itu, dia berharap Tapera bisa segera beroperasi secara efektif serta tidak berbelit dengan dukungan kemudahan persyaratan.

"Kami juga berharap akan paket-paket subsidi yang lebih luas cakupannya dari sisi harga rumah yang harganya lebih dari Rp200 juta per unit, serta juga dari sisi pasar," ucap Totok.

Sumber:

bisnis.com