KAWASAN

Bisnis Kawasan Industri Bersiap Hadapi Tantangan di 2022

Administrator | Jumat, 22 April 2022 - 10:03:22 WIB | dibaca: 92 pembaca

Foto: Istimewa

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan terus berupaya mengembangkan jumlah kawasan industri di Indonesia sebagai lokasi investasi yang menarik. Langkah ini diyakini dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Hingga Januari 2022, terdapat 135 perusahaan kawasan industri dengan total luas lahan sebesar 65.532 hektar yang tersebar di Pulau Jawa, Kalimantan, Maluku, Papua, Nusa Tenggara, Sulawesi dan Sumatera. Dari 135 kawasan industri tersebut, 46% atau 30.464 hektar telah terisi oleh tenant industri.

Eko S. A. Cahyanto, Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian menyebutkan terdapat beberapa tantangan dalam industri kawasan industri saat ini misalnya menyangkut masalah perencanaan.

Perencanaan kawasan industri, sama seperti sektor properti pada umumnya juga cukup panjang dan rumit. Untuk perencanaan saja setidaknya harus ada penyusunan dokumen perencanaan berupa feasibility study (FS), masterplan, dan Detail Engineering Design (DED) yang jika tidak sesuai dengan pedoman pembangunan kawasan industri kerap menjadi hambatan.

“Ada juga tantangan untuk tata ruang dan lahan, meliputi rencana lokasi kawasan industri (KI) yang belum sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), harga lahan yang tidak kompetitif, sulitnya penggunaan lahan terutama untuk lahan yang berstatus hutan, tanah bengkok/kas desa, tanah adat, serta lahan KI yang belum dimanfaatkan,” jelas Eko dalam sebuah webinar di Jakarta, baru-baru ini.

Soal infrastruktur, meski selama beberapa tahun sudah lebih membaik, ternyata tetap ada tantangan. Keterbatasan pendanaan pembangunan infrastruktur dasar dalam KI terutama KI yang diprakarsai oleh Pemda, terdapat infrastruktur dalam dasar yang belum memenuhi Standar KI. Juga keterbatasan infrastruktur di luar KI baik dari sisi penyediaan maupun harga yang tidak kompetitif.

“Pengelolaan tenant juga masih penuh dengan tantangan, dimana terdapat pengelola KI yang tidak memiliki kemampuan dan pengalaman di bidang KI, tingkat okupansi tenant yang rendah pada beberapa kawasan industri, serta terbatasnya promosi/pemasaran terkait KI,” sebut Eko.

Meski begitu, Eko menyebutkan kalau Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tidak tinggal diam dan menyiapkan upaya agar daya saing kawasan industri di Indonesia bisa terus membaik.

Untuk perizinan misalnya, Kemenperin mengupayakan penyederhanaan proses perizinan yang terintegrasi melalui Online Single Submission (OSS) dan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

Persebaran KI
Ke depan, Kemenperin dan juga pemerintah pusat terus mengupayakan dan mengawal persebaran KI ke luar Jawa melalui RPJMN dan PSN, dimana pemeritah berencana membangun KI Prakarsa Pemerintah di luar Jawa dan mengusulkan insentif.

“Untuk pengawasan dan pengendalian terkait ketentuan perizinan berusaha dan standar kawasan industri dan pengawasan terhadap pelaporan data pembangunan operasional kawasan industri setiap semesternya, pemerintahakan memantau melalui SIINas,” pungkas Eko. 

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pembangunan kawsan strategis akan terus didorong guna mengatasi ketimpangan wilayah, saat ini baru ada 18 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan 131 KI.

“Peningkatan pertumbuhan dan daya saing industri di daerah untuk kepentingan ekspor dan domestik,” ungkap Wahyu Utomo, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang dalam diskusi yang sama.

Pemerintah pun berharap investor masuk untuk berinvestasi. Adapun payung hukum utama di KI bagi investor meliputi UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah mengubah UU No 39/2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, PP No 28/2021 tentang Penyelenggaraan Perindustrian, dan Perpres No 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Positive List).

Terkait arah kebijakan pembangunan KI, untuk di luar Jawa, pemerintah mendorong industri pengelohanan SDA, industri yang meningkatkan efisiensi sistem logistik, dan kawasan industri sebagai pendorong pengembangan pusat ekonomi baru.

Sementara di Jawa, pemerintah mendorong kawasan industri berbasis teknologi tinggi, kawasan industri padat karya, dan kawasan industri hemat air.

Pemerintah mengupayakan pemerataan pembangunan industri dengan mengakselerasi pembangunan kawasan industri. Hal itu dilakukan melalui pengembangan 27 kawasan industri yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan 16 Proyek Strategis Nasional. (Teti Purwanti)

Sumber: