Konsultasi

Besar, Daya Beli Rumah Rakyat Papua

Administrator | Senin, 25 Juli 2016 - 10:30:11 WIB | dibaca: 1415 pembaca

Pemerintah menaruh harapan besar infrastruktur di Papua sama dengan provinsi lainnya, di Indonesia yang menggeliat pembangunannya. Infrastruktur yang memadai akan sangat menunjang dinamika perekonomian dan mengundang minat investasi. Berbeda dengan daerah lain, pasar properti di Papua memang belum menunjukkan perkembangan yang signifikan, namun perlu disadari bahwa pembangunan properti seperti perumahan akan mempercepat pembangunan infrastruktur.

Sayangnya, setali tiga uang dengan pembangunan infrastruktur yang masih jalan perlahan, pembangunan sektor properti juga belum menunjukkan perkembangan yang berarti. Ketua  DPD REI Papua, Maria Nelly Suryani mengungkap kurangnya dukungan pemerintah setempat dan pusat dalam perkembangan pembangunan properti di ujung timur Indonesia.

Lantas seperti apa?
Berikut penjelasannya:
 

Sejak 2014, pemerintah secara intensif gencar membangun infrastruktur di Papua, yakni melalui proyek pembangunan jalan TransPapua sepanjang 4.325 kilometer (km). Jalan ini akan menghubungkan daerah-daerah pedalaman di Provinsi Papua, seperti di Wamena dan Puncak Jaya. Proyek ini ditargetkan rampung pada 2018 dengan alokasi anggaran Rp 40 triliun. Terdapat 12 ruas jalan yang jika tersambung semua akan memiliki panjang yang mencapai 4.325 km.

Hingga pertengahan 2015, jalan TransPapua yang sudah tersambung mencapai 3.498 km, dengan kondisi jalan aspal mencapai 2.075 km dan sisanya masih berupa tanah. Sedangkan jalan yang belum tersambung mencapai 827 km. DPD REI wilayah Papua sangat mengapresiasi rencana tersebut.

Melalui pembangunan jalan yang menghubungkan kota-kota dan wilayah di Papua, yang selama ini hanya bisa diakses melalui udara, pembangunan, termasuk pembangunan pemukiman akan lebih merata dan meluas, tidak hanya di wilayah Ibukota Papua, Jayapura, yang ketersediaan lahannya kian terbatas dan mahal.

Namun, masalah perumahan tidak semata-mata infrastruktur, terutama akses darat, dalam pembangunan perumahan, pengembang juga membutuhkan komitmen pemerintah daerah, terutama dalam hal pemberian perizinan atau rekomendasi. Sampai saat ini, baru beberapa pemerintah kabupaten di Papua yang satu bahasa dengan pemerintah pusat dalam hal penyediaan pemukiman untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), antara lain Sentani, Jayapura dan Nabire.

Masalah lain yang jadi hambatan dalam pembangunan perumahan di Papua, termasuk dalam pencapaian Program Sejuta Rumah adalah persoalan jaringan listrik. Baru tiga wilayah di Papua yang jaringan listriknya sudah memadai, yakni Jayapura, Merauke dan Sentani.

Pengembang yang tergabung di REI DPD Papua, sejak Agustus 2015 sudah mengajukan proposal penyediaan listrik untuk pemukiman, tetapi sampai saat ini belum jelas, kapan akan terealisasi.

Padahal DPD ajukan di Agustus dengan pertimbangan APBN perubahan sudah diketok, tetapi ternyata tetap saja jawabannya, yakni belum tersedia jaringan.

Padahal, saat PLN dipimpin Dahlan Iskan, penyediaan jaringan listrik di Papua tergolong cepat dan prosedurnya sederhana. Namun setelah Dahlan Iskan, kinerja PLN Papua kembali ke seperti semula, lama, sulit dan berbelit-belit.

Selain persoalan infrastruktur, gerak langkah REI kini sedikit terbantu dengan kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang melibatkan BPD Papua dalam pembiayaan perumahan.

Keterlibatan BPD Papua sangat membantu percepatan pembangunan perumahan.

Memang selama ini, hanya PT BTN (Persero) Tbk yang memberikan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Namun kendalanya, cabang-cabang BTN di Papua dan Papua Barat hanya ada di dua kota, yakni Jayapura dan Manokwari, sementara BPD Papua dan Papua Barat ada 20 cabang di seluruh Papua.

Sepanjang 2015, REI Papua sudah merealisasikan sekitar 1.200 unit rumah bersubsidi dari stok rumah yang tersedia. Pada 2016, DPR REI Papua targetkan terbangun sekitar 4000 unit rumah bersubsidi dan 1.000 rumah non subsidi. Kendala lain adalah soal kebijakan Bank Indonesia yang belum bisa mencover pekerja sektor nonformal. Padahal, kalau mau jujur, sangat banyak pekerja sektor  non formal yang mampu mengansur kredit KPR.

Sebagai gambaran, banyak di antara pekerja sektor non formal yang mampu mengangsur rumah namun terpaksa menyewa rumah seharga
Rp 1,5 juta per bulan karena untuk mengajukan permohonan KPR terganjal persoalan slip gaji dan surat keterangan bekerja dari perusahaan.

Padahal, cicilan rumah bersubsidi di Papua saat ini Rp 1,2 juta per bulan, lebih kecil dari sewa rumah. Artinya apa? Daya beli masyarakat Papua akan rumah sebetulnya sudah bagus, tinggal persoalannya ada di regulasi.