TOPIK UTAMA

Beleid Sawah Dilindungi Ganggu Investasi di Daerah

Administrator | Senin, 10 Oktober 2022 - 12:54:51 WIB | dibaca: 127 pembaca

Foto: Istimewa

enetapan peta Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di delapan provinsi tak pelak membuat banyak pihak meradang. Tidak hanya pelaku usaha properti, tetapi juga Pemerintah Daerah (Pemda). Penyebabnya karena beleid tersebut dinilai tidak sejalan dengan peraturan tata ruang di daerah yang menjadi acuan pemda.

Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati, tiba-tiba saja emosional di acara forum Musrenbang di Pendapa Sumonegaran Sragen, 22 Maret 2022 lalu. Apa pasal? Ternyata sikapnya tersebut disebabkan kebijakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional (ART/BPN) soal lahan sawah yang dilindungi. 

Yani, demikian dia akrab disapa, menilai kebijakan tersebut justru akan menghambat investasi di Sragen. Pasalnya, lahan pertanian yang telah disiapkan menjadi kawasan permukiman dan perindustrian oleh Pemkab Sragen ujug-ujug ditetapkan sebagai LSD tanpa komunikasi dan diajak bicara terlebih dahulu. Lahan itu pun tidak boleh dialihfungsikan dari persawahan. 

Selain bersurat ke Kementerian ATR, Bupati Yuni juga berkirim surat kali kedua kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi. 
Aturan terkait LSD tertuang dalam Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 1589/SK-HK.02.01/ XII/2021 tentang Penetapan Peta LSD pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Selain ke-8 daerah tersebut, juga sedang dilakukan kegiatan verifikasi untuk ditetapkan di provinsi-provinsi lainnya. 

“Pemkab Sragen sekarang lagi fokus menarik investasi masuk sebagai salah satu upaya menekan angka kemiskinan pada 2023. Kebijakan LSD ini justru menghambat investasi daerah. Kami sudah membuat Perda Tata Ruang, ada lahan untuk industri dan permukiman, ternyata ditetapkan sebagai LSD. Ini kebijakan yang ambigu dan membelenggu daerah,” tegasnya seperti dikutip dari Solopos.com. 

Dia mendesak Kementerian ATR/BPN meninjau ulang aturan tersebut. Yuni mengutip pernyataan Presiden Jokowi yang pernah menyatakan bila semua kebijakan itu harus bisa menarik ekonomi. Tetapi, kenyataannya aturan dari pusat malah berbenturan dengan daerah sehingga membuat daerah repot. 

Kurangnya komunikasi ke daerah juga membuat pengembang pro-perti di daerah menghadapi persoalan besar akibat aturan LSD. 

Ketua Dewan Pengurus Daerah Realestat Indonesia (DPD REI) Banten, Roni Hardiriyanto Adali kebijakan LSD menjadi masalah bagi pengembang di semua segmen di daerah tersebut. 

“REI Banten tegas menolak penerapan aturan Kementerian ATR/BPN soal LSD. Aturan tersebut akan memicu masalah baru, tidak hanya untuk pengembang skala besar dan menengah tetapi juga terutama untuk pengembang perumahan bersubsidi akan terkena imbasnya,” ujar Roni kepada Majalah RealEstat Indonesia. 

Pemberlakuan LSD dipastikan akan berdampak negatif dan mengganggu investasi di daerah. Menurut Roni, semua kabupaten/kota di Ban-ten akan terdampak LSD kecuali Tangerang Selatan karena di daerah tersebut sudah sangat minim lahan sawah.

Saat ini, ungkapnya, banyak developer yang sudah tidak dapat membebaskan lahan baru karena Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) berbeda dengan peta LSD. Selain itu, sejumlah developer juga terkendala melakukan pengem-bangan lanjutan karena tiba-tiba lahanya dite-tapkan masuk peta LSD. 

“Kami memahami aturan ini berkaitan dengan ketahanan pangan nasional dan lahan sawah mulai habis. Namun kami juga berharap pemerintah tidak serta-merta memberlaku-kannya tanpa komunikasi, sehingga perlu dicari solusi bersama termasuk dengan REI,” tegas Roni.

Ketua Dewan Pengurus Daerah Realestat Indonesia (DPD REI) Jawa Tengah, Suhartono sependapat bahwa penetapan peta LSD ini akan menambah masalah baru. Saat ini mulai terasa, dimana beberapa pengembang di Jawa Tengah harus menunda ekspansi padahal tanah tersebut sudah lama dimiliki dan sudah mengantongi izin. Namun tiba-tiba tanahnya disebutkan masuk kawasan LSD. 

“Kondisi ketidakpastian investasi seperti ini merepotkan pelaku usaha termasuk di industri perumahan. Belum lagi kami menghadapi persoalan lain semisal kendala izin Persetujuan Bangunan dan Gedung (PBG). Sepatutnya, aturan LSD ini dikaji ulang,” tegasnya. 

Sementara Ketua Dewan Pengurus Daerah Realestat Indonesia (DPD REI) Kalimantan Selatan, Ahyat Sarbini mengaku kisruh aturan LSD belum terasa di Kalsel karena daerah itu belum masuk ke dalam provinsi yang sudah ditetapkan peta LSD-nya. Namun, dia mengaku pihaknya akan mengantisipasi termasuk ber-koordinasi dengan Pemda. 

“Kami sadar persawahan juga menyokong ekonomi, sehingga semoga pemerintah daerah bisa proaktif agar pengembang bisa mencari dan menemukan jalan tengah serta tidak meru-gikan pihak manapun,” ujarnya. 

Menurut Ahyat, sinergi penting untuk mengatasi masalah ini karena sawah menopang pangan sehingga, hingga ke kabupaten dan juga kota harus bisa ikut proaktif. 

Carikan Solusi 
Menanggapi kegundahan Pemda dan pe-ngembang di daerah, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia berjanji akan mencari solusi tepat terkait dengan LSD. 

Menurut Bahlil, sejatinya beleid LSD punya tujuan positif. Aturan ini disusun dengan semangat memenuhi ketersediaan bahan pangan dan mendukung ketahanan pangan nasional. 

Ada beberapa kriteria bagi kawasan yang termasuk LSD. Pertama, beririgasi teknis, kedua, memiliki produktivitas 4,5 ton hingga 6 ton per hektare sekali panen, dan ketiga, memiliki indeks penanaman minimal 2. 

Juru Bicara Kementerian ATR Teuku Taufiqulhadi menyatakan, Perpres No. 59/2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah bermaksud mencegah alih fungsi lahan produktif. Menurutnya, penentuan LSD telah dilakukan dengan teknologi mutakhir dan diim-plementasikan pada lahan yang tidak dekat dengan lokasi investasi. 

“Semestinya proses investasi tidak terham-bat,” ujar dia seperti dikutip dari Bisnis.com 

Sementara Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Armand Suparman berpendapat peta LSD seharusnya disusun setelah Pemda merilis RDTR, sehingga memberikan kepastian hukum termasuk bagi pelaku usaha. Hal itu karena di dalam RTRW dan RDTR telah ditentukan kawasan yang diperuntukkan bagi penanaman modal, permukiman, industri dan lahan yang dilindungi. 

“LSD harus menyesuaikan dengan RDTR, bukan sebaliknya,” katanya. (Rinaldi/Teti)


Sumber: