TOPIK UTAMA

Batasan Harga Rumah Subsidi 2019 Berlaku di Tengah Tahun

Administrator | Kamis, 03 Oktober 2019 - 09:52:29 WIB | dibaca: 270 pembaca

Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono AKHIRNYA menandatangani Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR Nomor 535/KPTS/M/2019 Tentang Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera Tapak Yang Diperoleh Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi.

Dalam Kepmen yang ditandatangani pada tanggal 18 Juni 2019 tersebut terdapat empat butir keputusan. Pertama, menetapkan batasan harga jual rumah sejahtera tapak paling tinggi (maksimal) yang diperoleh melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah bersubsidi tahun 2019 dan 2020 yang dikelompokkan berdasarkan wilayah.

Kedua, rumah sejahtera tapak sebagaimana dimaksud pada Diktum (keputusan) pertama merupakan rumah umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.010/2019 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, Serta Perumahan Lainnya, Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Ketiga, pengaturan batasan harga jual rumah sejahtera tapak yang diperoleh melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah bersubsidi tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum pertama dinyatakan tetap berlaku untuk tahun-tahun selanjutnya sepanjang tidak terdapat perubahan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Keempat, dengan berlakunya Kepmen PUPR Nomor 535/KPTS/M/2019, Kepmen PUPR sebelumnya atau Kepmen PUPR Nomor 1126/KPTS/M/2018 tentang Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera Tapak Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dalam peraturan ini, batasan harga jual tertinggi dibagi menjadi lima wilayah. Untuk wilayah Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan Sumatra (kecuali Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai) untuk tahun 2019 sebesar Rp 140 juta dan tahun 2020 sebesar Rp 150,5 juta.

Untuk wilayah Kalimantan (kecuali Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Mahakam Ulu) pada tahun 2019 sebesar Rp 153 juta dan tahun 2020 sebesar Rp 164,5 juta. Untuk wilayah Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau (kecuali Kepulauan Anambas) sebesar Rp 146 juta untuk tahun 2019 dan tahun 2020 sebesar Rp 156,5 juta.

Wilayah Maluku, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara, Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Kepulauan Anambas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Mahakam Ulu untuk tahun 2019 sebesar Rp 158 juta dan tahun 2020 sebesar Rp 168 juta. Wilayah Papua dan Papua Barat untuk tahun 2019 sebesar Rp 212 juta dan tahun 2020 sebesar Rp 219 juta.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Eko Djoeli Heripoerwanto mengatakan pembagian wilayah untuk menjaga agar daya beli masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tinggal sesuai dengan wilayahnya tetap terjangkau.

“Ada beberapa faktor yang mendorong agar disesuaikan dengan wilayah, diantaranya harga tanah, kenaikan harga bahan bangunan, termasuk juga upah pekerja, sehingga dibagi menjadi beberapa wilayah,” kata Eko Djoeli Heripoerwanto.

Kepmen PUPR ini juga merupakan tindaklanjut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 81/PMK.010/2019 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar Serta Perumahan Lainnya Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Artinya, selain bisa menikmati fasilitas KPR bersubsidi, rumah-rumah dengan batasan harga jual tersebut juga bebas PPN.

Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid menyatakan harga baru rumah subsidi baru bisa dilakukan setelah Kepmen PUPR tersebut terbit, tepatnya 15 hari setelah aturan diundangkan pada 18 Juni 2019. Bagi masyarakat yang ingin membeli rumah subsidi di pertengahan Juli, maka sudah menggunakan harga yang baru.

“Dengan batasan harga jual baru ini kami optimistis para pengembang juga akan lebih bersemangat dalam membangun rumah untuk masyarakat. Apalagi banyak kemudahan perizinan untuk perumahan rakyat yang sudah berjalan di daerah,” ujar Khalawi.

Dia juga optimistis target pembangunan sejuta rumah pada tahun ini akan tetap tercapai, meski batasan harga jual rumah subsidi 2019 baru terbit di pertengahan tahun. Menurut Khalawi, pengembang tidak ada alasan lagi untuk tidak membangun rumah subsidi karena salah satu usulan harga baru ini juga berasal dari usulan para pengembang khususnya Realestat Indonesia (REI).

Kementerian PUPR pada 2019 menargetkan membangun 1,25 juta unit rumah subsidi, meningkat dari target rumah subsidi 2018 sebanyak 1.132.621 unit. Kenaikan target rumah subsidi terkait dengan pencapaian pada 2018 yang melebihi estimasi 1 juta rumah. Berdasarkan data Kementerian PUPR, per 27 Mei 2019 realisasi Program Sejuta Rumah sudah mencapai angka 400.500 unit.

Semangat Baru
Menanggapi batasan harga baru rumah subsidi tersebut, REI menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PUPR. Meski harga baru ini baru keluar di pertengahan tahun, dari semestinya di awal tahun, namun asosiasi yakin dapat menjadi semangat baru bagi pengembang rumah subsidi di daerah yang sudah cukup lama menanti berlakunya harga baru rumah berbasis KPR FLPP.

“Kami menyampaikan apresiasi dan terimakasih terhadap berbagai kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah, tidak hanya untuk batasan harga rumah subsidi yang berlaku dua tahun sekaligus (2019 dan 2020), namun juga berbagai kebijakan lain untuk menggairahkan kembali industri properti seperti pelonggaran Loan to Value (LTV), dan relaksasi batasan nilai hunian mewah yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM),” ungkap Ketua Umum DPP REI, Soelaeman Soemawinata.

Dia mengakui, dalam beberapa bulan terakhir pengembang memang dihadapi dengan belum adanya harga jual baru untuk rumah subsidi setelah batasan harga lama berakhir pada akhir 2018. Beberapa pengembang di daerah bahkan sampai menghentikan dulu pembangunan menunggu harga baru, mengingat meningkatnya harga tanah, bahan material dan upah tukang.

Sekretaris Jenderal DPP REI, Totok Lusida mengimbau pengembang di daerah untuk mulai membangun, bahkan meningkatkan pasokan guna mendukung pemerintah mencapai target pembangunan sejuta rumah. Sesuai kesepakatan Kementerian PUPR dan REI, harga rumah subsidi ditetapkan sekaligus untuk dua tahun, sehingga diharapkan pada 2020 pembangunan bisa lebih optimal.

“Yang masih kami perjuangkan adalah masalah maksimal pendapatan gaji masyarakat yang bisa mendapatkan KPR FLPP supaya dinaikkan juga, karena harga jual kan sudah di atas batasan harga tahun lalu. Mengenai kuota subsidi yang habis di BTN, kami sangat siap untuk duduk bersama dengan pemerintah dan BTN,” ujar Totok. (Teti/Rinaldi)