Di awal tahun ini, Dewan Pengurus Daerah Realestat Indonesia (DPD REI) Jambi sangat optimistis sektor properti akan pulih di 2022, dan di tahun 2023 bakal terjadi booming properti. Namun ternyata, prediksi itu meleset karena terhalang banyak kendala terutama hambatan perizinan. 

“Sekarang biaya produksi sudah naik, sementara harga rumah subsidi tidak naik-naik. Selain itu masalah perizinan juga semakin sulit, sehingga pasokan jadi terganggu dan delivery ke MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) juga terhambat,” ungkap Ketua DPD REI Jambi, Ramond Fauzan kepada Majalah RealEstat Indo-nesia, baru-baru ini. 

Padahal, ungkap Ramond, kebutuhan hu-nian di provinsi tersebut masih tumbuh. Meski banyak hambatan, namun tahun ini REI Jambi tetap menargetkan pembangunan 6.000 unit rumah. Dia tetap yakin target itu akan tercapai. Justru, REI Jambi mengkhawatirkan realisasi pada tahun depan karena sulitnya perizinan. 

“Jokowi ingin perizinan mudah dengan menerbitkan UU Cipta Kerja, tapi pesan ini tidak sampai ke pemerintah daerah. Sehingga daerah menerjemahkannya susah, sehingga apa yang selama ini sudah lancar justru jadi susah,” ung-kap Ramond. 

Salah satu aturan yang menjadi momok bagi pengembang di daerah adalah Peraturan Bangunan Gedung (PBG) yang belum ada titik terang. PBG ini, kata Ramond, membuat biaya perizinan justru naik hingga tiga kali lipat. Ken-dala lain adalah soal Lahan Sawah Dilindungi (LSD) sehingga saat ini pengembang berusaha melakukan upaya mitigasi. 

Selain itu, ada juga masalah kenaikan harga rumah subsidi yang masih jadi isapan jempol dan membuat masalah baru karena digantung tanpa ketidakpastian oleh pemerintah. Padahal, pengembang sudah membuka lahan baru un-tuk pengembangan baru rumah subsidi untuk MBR.

“Akhirnya (rumah) yang saat ini dibangun dan dijual semakin jauh dari pusat kota agar harga tanahnya cocok. Yang kasihan MBR, kare-na berarti menanggung beban biaya hidup tinggi untuk transportasi,” ujar Ramond. 

Saat ini, 85% hunian yang mendominasi pasar di Jambi adalah rumah subsidi, sisanya 15% merupakan rumah komersial. 

Di segmen komersial, meski belum sebaik kondisi penjualan pada 2014, namun saat ini dominasi penjualan rumah komersial mencapai 70% dan rumah subsidi 30%. Menurut Ramond, saat ini yang menjadi harapan untuk booster pasar hunian adalah rumah dengan harga yang tidak jauh dari subsidi. 

“Tapi masalahnya tidak bisa bebas pajak pertambahan nilai (PPN). Seandainya bisa bebas PPN 100% untuk rumah di bawah Rp300 juta, sudah pasti potensi pasarnya makin meluas,” katanya. 

Apresiasi DPP 

Dengan berbagai hambatan di tahun ini, Ramond menyebutkan ada kekhawatiran terhadap kondisi pasar properti pada tahun depan. Dia memprediksi akan terjadi eskalasi yang menyulitkan karena dampak inflasi hingga tren kenaikan suku bunga pinjaman termasuk kredit pemilikan rumah (KPR). 

Menurut Ramond, tahun depan pengem-bang akan lebih memilih wait and see karena untuk apa membangun kalau malah merugi. Hal ini akan membuat banyak pengembang menahan ekspansi dan pembangunan peruma-han baru terutama jika perizinan masih sulit se-perti sekarang. 

“PBG membuat biaya perizinan sekarang ini 2-3 kali lebih mahal, padahal PBG itu harusnya murah. Sayangnya jadi mainan yang membuat biayanya jadi mahal. Pengembang terdesak daripada tidak jalan, namun juga tidak rela. Seperti makan buah simalakama,” ujar alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) tersebut. 

Di sisi lain, Ramond mengapreasiasi DPP REI yang sudah berusaha sekuat tenaga untuk mendorong kenaikan harga rumah subsidi dan mendorong kemudahan perizinan. Tidak hanya itu, DPP REI juga memperlihatkan bagaimana terus melakukan sosialisasi dengan pemerintah agar berbagai kemudahan bisa segera dicapai. 

“Kita tetap bangun komunikasi, bagaimana perizinan bisa selesai dan kini mulai terurai masalahnya. Kita di asosiasi daerah juga terus berkomunikasi,” pungkas Ramond. (Teti Purwanti)

Sumber:

Majalah REI