Kebutuhan rumah di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) masih cukup tinggi. Angka kekurangan (backlog) perumahan di daerah itu saja diperkirakan sudah mencapai 11 ribu unit, belum lagi kebutuhan hunian akibat pertambahan penduduk yang pesat.

Sementara di sisi lain, jumlah pasokan rumah dari pengembang anggota Realestat Indonesia (REI) di daerah itu baru berkisar antara 4.000 hingga 5.000 unit per tahun. Artinya daya kejar untuk mengentaskan backlog perumahan di Kalbar masih sangat rendah.

“Kebutuhan dan permintaan rumah khususnya untuk MBR di Kalbar masih cukup tinggi. Sementara pasokan rata-rata per tahun paling banyak 5.000 unit. Jadi kebutuhan dan pasokan memang masih timpang sekali,” kata Ketua DPD REI Kalbar, M. Isnaini kepada Majalah RealEstat di Jakarta, baru-baru ini.

Tahun ini, REI Kalbar menargetkan pembangunan 5.500 unit rumah subsidi, dimana di triwulan I-2019 sudah terealisasi sebanyak 770 unit. Sementara hingga akhir Juni 2019 diperkirakan realisasi sudah mencapai sekitar 2.000 hingga 2.500 unit.

Di semester I-2019 diakui Isnaini, pembangunan terkendala karena pengembang menunggu keluarnya harga baru rumah subsidi yang baru diterbitkan pada pertengahan Juni 2019. Selain itu, masyarakat masih menahan pembeli karena fokus menyiapkan dana untuk kebutuhan masuk sekolah anak-anaknya.

“Pembangunan dan penjualan memang agak tersendat karena kendala tadi, sehingga hingga akhir Juni mungkin perkiraan realisasinya baru sekitar 2.000 an unit, karena kami belum peroleh data dari seluruh anggota,” ujar Isnaini.

Dia mengaku kurang optimis target pembangunan 5.000 unit dapat tercapai tahun ini, mengingat meski harga baru rumah subsidi sudah dikeluarkan dan diberlakukan, namun ada kendala lain memasuki semester kedua tahun ini yaitu habisnya kuota KPR FLPP Bank BTN dan bank-bank pelaksana lain.

REI Kalbar mendesak pemerintah menyetujui usulan DPP REI untuk menambah kuota subsidi FLPP untuk 140 ribu unit rumah lagi seperti yang sudah disampaikan Ketua Umum DPP REI Soelaeman Soemawinata kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di akhir Juni lalu.

Menurut Isnaini, REI Kalbar mendukung penuh terobosan yang dilakukan DPP REI dalam mengatasi habisnya kuota KPR FLPP.

Kepastian kuota rumah subsidi penting karena saat ini banyak masyarakat yang berharap bisa melakukan akad kredit sehingga dapat menempati rumah sendiri. Di sisi lain, kalau kuota tidak ditambah maka banyak pengembang akan menghentikan pembangunan yang berdampak kepada tenaga kerja di sektor konstruksi perumahan.

“Kalau tidak ada realisasi KPR subsidi, maka pengembang akan slow down, dan itu artinya akan banyak pengangguran. Karena pengembang kurangi produksi, maka otomatis pekerja banyak yang menganggur. Ini akan menimbulkan multiflier effect ke sektor ekonomi,” tegas Isnaini.

Berbagai langkah dilakukan REI Kalbar untuk memacu pembangunan dan penjualan rumah di provinsi tersebut. Antara lain dengan menggelar banyak pameran perumahan. Setelah diadakan pada 7 Juli 2019 lalu, ke depan juga akan diadakan REI Expo di PCC pada 11 September hingga 15 September 2019.

Ditambahkan Isnaini, wilayah Kabupaten Kubu Raya menjadi salah satu sentra pembangunan rumah subsidi yang berkembang pesat di Kalbar. Tahun lalu saja, pelaku pembangunan perumahan anggota REI di kabupaten tersebut menyumbang sedikitnya Rp 12,9 miliar bagi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kubu Raya yang secara geografis letaknya bersebelahan dengan Kota Pontianak itu. (Rinaldi)