TOPIK KHUSUS

Aturan Lahan Sawah Bikin Resah

Administrator | Senin, 10 Oktober 2022 - 10:10:31 WIB | dibaca: 229 pembaca

Foto: Istimewa

Aturan terkait penetapan peta Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di delapan wilayah di Indonesia mulai nyata menghambat investasi di daerah. Pengembang mulai resah, karena lahan mereka yang sudah mendapat izin tetapi belum dibangun tiba-tiba ditetapkan sebagai LSD. Kepastian investasi pun semakin tidak jelas!

Realestat Indonesia (REI) yang dikonfirmasi membenarkan bahwa asosiasi telah menerima cukup banyak laporan pengembang di daerah. Tidak hanya pengembang menengah besar, tetapi juga pengembang rumah bersubsidi yang lahan pengembangannya justru ditetapkan sebagai LSD.

Padahal mayoritas sudah mengantongi izin pemerintah daerah dan peruntukannya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Kami menerima banyak sekali laporan dan keluhan dari daerah terkait penetapan LSD ini. Yang terbanyak dari Banten dan Jawa Timur, tetapi dari daerah lain juga ada,” ujar Hari Ganie, Wakil Ketua Umum DPP REI Koordinator bidang Tata Ruang dan Pengembangan Kawasan kepada Majalah RealEstat Indonesia, baru-baru ini.

Selain developer menengah besar dan kawasan industri, pengembang rumah subsidi pun banyak yang lahannya terkena LSD. Hal itu karena pengembang rumah subsidi memang harus mencari lahan-lahan murah terjangkau yang agak jauh di pelosok dan sebagian besar lahan tersedia adalah lahan sawah. Tetapi sebagian besar sudah sesuai peruntukkan dan mendapatkan izin pemerintah daerah.

DPP REI meminta pengurus daerah untuk proaktif berkoordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda) setempat. Pasalnya, aturan LSD ini juga menyulitkan Pemda karena banyak lahan-lahan yang sudah mereka tetapkan sebagai kawasan perumahan dan permukiman ternyata ditetapkan sebagai LSD. Akibatnya sangat menganggu pendapatan asli daerah (PAD).

Oleh karena itu, REI akan mengajak pemerintah daerah untuk samasama berjuang dan menjelaskan kepada Kantor ATR/BPN setempat kenapa pemerintah daerah memberi izin dan memperbolehkan pengembang membangun di lokasi tersebut.

“Diharapkan pula pihak ATR/BPN membuka ruang komunikasi untuk melakukan evaluasi dan konsolidasi sehingga kriteria LSD menjadi lebih jelas bagi semua pihak, termasuk pengembang,” kata Hari Ganie.

Kriteria penting dikomunikasikan, sehingga peta LSD tidak hanya ditetapkan dengan satu kacamata (ATR/BPN-red) saja, tetapi dari koordinasi bersama semua pihak yang terkait seperti Pemda dan pelaku usaha. Selain itu, menurut Hari Ganie, kebijakan LSD idealnya terintegrasi dengan Pemda dan Kantor Pertanahan setempat sehingga tidak bertentangan dengan RTRW dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (RDTRK).

“Harus dipikirkan juga kepentingan kebutuhan hunian untuk masyarakat sehingga pasokannya tidak terhambat sehingga memperbesar angka backlog,” tegasnya.

Aturan terkait LSD tertuang dalam Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan Peta LSD pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.

Selain ke-8 daerah tersebut, juga sedang dilakukan kegiatan verifikasi untuk ditetapkan di provinsi-provinsi lainnya.

Sebelumnya sudah ada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah yang mengatur pemanfatan lahan-lahan sawah produktif untuk lahan pembangunan termasuk properti. Perpres ini adalah aturan turunan dari Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Wakil Ketua Umum DPP REI Koordinator Bidang Regulasi dan Investasi, M Turino Junaedy menambahkan dalam penetapan LSD perlu melibatkan pihak terkait terutama Pemda yang mengetahui kebutuhan dan peruntukan lahan di daerahnya. Transparansi dibutuhkan, sehingga aturan tersebut benar-benar sehat untuk iklim investasi.

“Soal penetapan peta LSD, seharusnya tidak semua diputuskan pusat. Pemda juga perlu diberi wewenang untuk memutuskan, jangan hanya diberi hak memberi masukan saja. Jadi perlu diperhatikan prinsip harmonisasi kepentingan seluruh pihak,” ujarnya.

Dia khawatir aturan ini justru akan mengganggu minat investasi di daerah. Sebagai contoh, kata Junaedy, ada pengembang yang sudah membangun perumahan atau pegudangan di kawasan itu tiba-tiba pemerintah pusat memutuskan kawasan itu masuk peta LSD.

Seharusnya tidak begitu, tetapi terlebih dahulu meminta masukan dan usulan dari Pemda baru diputuskan. Baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ujar Junaedy, sama-sama membutuhkan investasi baru masuk sehingga program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dapat optimal. Oleh karena itu dibutuhkan proses perizinan yang sehat, jelas dan transparan.

Janji Libatkan Daerah
Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Budi Situmorang mengklaim Perpres No 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan pebisnis properti. Aturan tersebut, justru ditujukan untuk memperkuat tata ruang sebagai “panglima” pembangunan.

“Justru LSD digunakan sebagai bahan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menetapkan lahan pertanian guna mencapai swasembada pangan,” ujarnya dalam Rakor DPP REI beberapa waktu lalu.

Terkait dengan lahan pengembang yang sudah memperoleh izin tetapi masuk peta LSD, dia berjanji Kementerian ATR/BPN akan bekerjasama dan melibatkan Pemda sehingga izin hak atas tanah (HAT) yang masuk dalam peta LSD tapi diterbitkan sebelum penetapan peta LSD dapat dikeluarkan dari peta LSD asal memenuhi persyaratan.

Kantor Pertanahan, tegas Budi, tidak akan menerbitkan izin untuk tanah yang masuk dalam LSD, kecuali telah dikeluarkan dari peta LSD. Langkah tegas ini diambil sebagai inisiatif pemerintah pusat untuk menyelamatkan lahan sawah. Dimana LSD ke depannya akan menjadi bagian dari kebijakan satu peta (one map policy).

Begitu pun, kata dia, LSD masih sangat terbuka dengan berbagai kemungkinan termasuk diantaranya alih fungsi lahan asal tepat guna, tidak membawa dampak buruk bagi lingkungan, serta memberikan nilai tambah untuk masyarakat.

Selain itu, lokasi LSD yang dialihfungsikan lahannya tersebut tidak mengenai sistem irigasi yang ada. “Kami akan periksa, seberapa besar nilai tambah yang dihasilkan dan risiko yang ditimbulkan dari alih fungsi LSD tersebut,” papar Budi Situmorang. (Rinaldi)


Sumber: