TOPIK UTAMA

FIABCI APREC 2019

Asia Pasifik Barometer Pertumbuhan Realestat Dunia

Administrator | Rabu, 22 Januari 2020 - 13:55:28 WIB | dibaca: 66 pembaca

Indonesia kembali mendapatkan kehormatan sebagai tuan rumah perhelatan pelaku usaha properti dunia. Ini sekaligus membuktikan nama Indonesia cukup diperhitungkan di kancah internasional.

Kali ini, sekitar 16 negara mengirimkan utusan untuk menghadiri kongres realestat se-Asia Pasifik atau Asia Pacific Real Estate Congress (APREC) 2019 di Hotel Borobudur, Jakarta, yang berlangsung dari 13-14 September 2019.

Presiden FIABCI Asia Pasifik yang juga Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata menyebutkan kawasan Asia Pasifik selama ini telah memainkan peran penting dan strategis dalam perekonomian global. Meskipun menghadapi ketidakpastian dan tantangan yang penuh ketidakpastian, namun Asia Pasifik terbukti tangguh dan masih menjadi loko-motif pertumbuhan di berbagai sektor bisnis, terutama real estat.

“Pertemuan APREC 2019 ini kami harapkan menjadi sarana bagi seluruh pelaku bisnis properti di Asia Pasifik untuk bekerjasama untuk menghadapi dan mengatasi masalah yang terjadi di masa depan terhadap industri properti di kawasan ini,” ujar Eman, demikian dia akrab disapa saat memberi sambutan seremoni pembukaan APREC 2019.

Salah satunya dalam mengantisipasi kemajuan teknologi yang berkembang pesat ini, dimana pelaku industri properti sudah harus mengarah pada penggunaan teknologi properti guna menghadirkan produk properti dan kota-kota baru yang dikembangkan secara baik dan terencana.

Menurut Eman, cara-cara lama mungkin sudah tidak lagi efisien dan mampu memecahkan masalah di industri properti seperti ketersediaan lahan yang semakin terbatas, harga tanah yang tinggi di daerah perkotaan, serta inflasi yang relatif tinggi di wilayah Asia Pasifik. Oleh karena itu, inovasi teknologi diharapkan mampu memberikan solusinya.

“Kita harus mempromosikan sinergi dan kolaborasi dari berbagai pemang-ku kepentingan di sektor perumahan, sektor perencana kota, dan juga sektor pengembangan teknologi,” ungkap dia.

APREC 2019 mengusung tema “Prospering City Through Alignment on Disruptive Technology” dan diisi dengan dua seminar masing-masing bertajuk “Developing Prosperity City in Asia Pacific Region” dan “When Technology Disrupts our City” yang menghadirkan pakar-pakar dan praktisi industri dan properti dari dalam maupun luar negeri.

Di sisi lain, ungkap Eman, pertemuan realestat Asia-Pasifik yang merupakan agenda rutin FIABCI ini juga searah dengan tujuan pemerintah Indonesia untuk menciptakan kemitraan dan memperluas jaringan bisnis guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam sambutannya yang dibacakan Direktur Jenderal (Dirjen) Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid mengungkapkan merujuk pada data statistik, diperkirakan populasi penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan akan mencapai 56,7 persen pada 2020. Jumlah ini akan terus meningkat menjadi 66,6 persen pada 2035.

“Fenomena ini membutuhkan sistem tata kelola kota yang sejalan dengan peningkatan populasi dan tuntutan untuk layanan perkotaan yang berkualitas,” papar Basuki.

Fakta populasi itu menyebabkan kebutuhan akan perumahan yang layak adalah salah satu yang paling dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Namun sayangnya, fakta bahwa anggaran perumahan belum sepenuhnya dapat terpenuhi, terutama untuk kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Oleh karena itu, kata Menteri Basuki, untuk memaksimalkan potensi ekonomi yang sangat besar di sektor properti, penyediaan perumahan untuk seluruh masyarakat memerlukan kontribusi dan partisipasi aktif semua pemangku kepentingan di sektor ini, tidak hanya pemerintah pusat atau daerah, tetapi juga pengembang perumahan, bank, dan pihak terkait lainnya.

“Peran REI sangat penting dan diharapkan bagi pemerintah, dan selama ini sudah banyak membantu pemerintah. Kami berharap REI akan terus terlibat secara konsisten dalam penyediaan perumahan rakyat,” kata dia.

Minat Investor Asing
Dirjen Khalawi Abdul Hamid kepada wartawan mengharapkan delegasi-delegasi Federasi Real Estat Dunia (FIABCI) yang hadir di Jakarta ini dapat memberikan dukungan dalam pembangunan hunian termasuk untuk MBR di Indonesia.

Dia bahkan mengutip ucapan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang mengatakan bahwa salah satu jalan untuk mempercepat pembangunan perumahan untuk rakyat dan mencapai target Program Sejuta Rumah selain dari regulasi adalah dengan mencari sumber pendanaan dan investasi dari investor asing.

“Pak presiden meminta sebanyak-banyaknya investor dalam luar negeri diperbanyak, sehingga kebetulan ada event APREC ini kita mendorong investor asing untuk melihat prospek di Indonesia,” ungkap Khalawi.

Khalawi menuturkan bahwa sudah banyak investor asing seperti dari Korea Selatan, China, dan Malaysia yang ingin membangun perumahan di Indonesia, termasuk di segmen MBR. Tentunya ini membutuhkan dukungan dan pendampingan dengan pola kerjasama dengan pengembang lokal terutama REI.

“Permintaan investasi di sektor rumah MBR ini cukup banyak, dan regulasinya sedang didiskusikan dengan teman-teman asosiasi. Regulasinya banyak khususnya perizinan,” jelas Khalawi.

Ditambahkan, masuknya investor asing diharapkan bisa terjadi kolaborasi dengan pengembang daerah, karena investor asing belum tentu bisa langsung masuk ke tengah masyarakat di Indonesia apalagi di segmen MBR. Investor asing biasanya ahli di bidang teknologi, perencanaan, dari kuat dari sisi pembiayaan. Tetapi kurang memahami kearifan lokal dan karakter pasar di dalam negeri.

Menanggapi permintaan pemerintah tersebut, Wakil Ketua Umum DPP REI bidang Hubungan Luar Negeri, Rusmin Lawin berpendapat meski pun perlu dibuat regulasi yang jelas, namun wacana tersebut bukan tidak mungkin dilakukan. Kolaborasi pengembang asing dan pengembang rumah MBR di daerah bisa direalisasikan melalui pola joint venture (JV).

Meski begitu, Rusmin juga bukan mewajibkan pengembang luar untuk JV tersebut, namun sebaiknya sebelum memulai investasi pengembang asing melakukan konsultasi dengan asosiasi termasuk dengan REI.

“Tidak usah berlebihan juga, negara juga tidak perlu takut. Mungkin pemerintah bisa membuka suara agar konsultasi ke asosiasi terpercaya. Investasi bisa membawa banyak pertumbuhan, asal mereka tidak perlu membawa juga pekerja yang bukan ahli ke Indonesia,” tegas Rusmin. (Rinaldi/Teti)